Semenjak Qatar tertunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, negara semenanjung di teluk Arab tersebut langsung melakukan percepatan pembangunan infrastruktur guna menyokong jalannya acara olahraga sepakbola terbesar tersebut.
Ini bukan kali pertama Qatar menjadi tuan rumah acara internasional, sebelumnya Qatar telah beberapa kali menyelenggarakan acara internasional seperti Asian Games 2006. Masuknya Qatar ke dalam daftar negara yang sangat gemar menyelenggarakan acara olahraga bukan tanpa alasan. Hal ini sejalan dengan National Vision 2030 pemerintah mereka, yaitu rencana jangka panjang Qatar dalam pembangunan ekonominya, dan menjadi tuan rumah acara-acara olahraga internasional adalah salah satu caranya.
Jika kita melihat dalam cakupan Timur Tengah, mungkin hal ini menjadi salah satu fenomena kemajuan karena seperti yang kita tahu, negara-negara di Timur Tengah bisa dibilang merupakan negara yang tertutup. Namun sebenarnya hal ini sedang menjadi trend di dunia Arab. Menjadi tuan rumah acara internasional membantu meningkatkan citra mereka di dunia internasional, untuk mempercepat proses diversifikasi ekonomi. Meskipun begitu, terdapat masalah lain yang menghantui fenomena diversifikasi perekonomian di dunia Arab ini.
Terlepas dari blokade Dunia Arab terhadap Qatar, pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana olahraga di Qatar banyak menimbulkan tanda tanya besar. Penduduk asli Qatar hanya sekitar 11%, dan sisanya adalah ekspatriat. Dalam mencapai target Piala Dunia 2022, Qatar banyak mendatangkan pekerja-pekerja konstruksi migran yang kebanyakan berasal dari Asia Selatan, seperti India, Sri Lanka dan Bangladesh. Banyak dari pekerja migran ini dijanjikan upah dan kehidupan yang layak saat mereka berada di Qatar. Namun, International Labour Organization mengatakan bahwa yang terjadi di Qatar adalah pelanggaran hak asasi manusia dan perbudakan modern.
Penyebutan perbudakan modern ini bukan tanpa sebab. Amnesty International, Human Rights Watch, dan International Trade Union Confederation telah banyak menerbitkan laporan serta liputan yang menyatakan bahwa pekerja migran di Qatar mengalami eksploitasi yang serius. Banyak di antara mereka yang tidak mendapat upah yang sesuai, dan dipaksa menandatangani pernyataan bahwa mereka telah mendapat upah yang sesuai. Selain itu, asrama-asrama yang ditinggali oleh para pekerja ini tidak layak huni, mulai dari kapasitas yang berlebihan, hingga toilet yang tidak memadai.
Keterbukaan Qatar
Ketika sebuah negara menyelenggarakan acara-acara internasional, tentu saja negara tersebut menginginkan partisipasi yang sangat besar dari seluruh dunia, sehingga negara tersebut siap berbenah dalam berbagai bidang untuk membuat citra mereka terlihat baik di mata dunia. Tidak terkecuali Qatar.
Sebagai salah satu negara di dunia Arab yang akan menyelenggarakan Piala Dunia pertama kali, Qatar tidak hanya berbenah di masalah pembangunan saja. Qatar mulai berani terbuka di permasalahan-permasalahan yang menyangkut hak asasi manusia.
LGBT masih menjadi masalah tabu di negara-negara Arab dan bisa saja dikenakan hukuman yang cukup berat, mulai dari hukuman penjara hingga hukuman fisik. Hal ini karena hak-hak kaum LGBT masih belum diakui. Qatar juga belum mengakui hak kaum homoseksual. Pada 2013 muncul kabar bahwa Qatar akan melakukan ‘medical screening test’ untuk menyaring pendukung yang merupakan kaum homoseksual saat masuk ke Qatar pada 2022. Hal ini memunculkan kontroversial, mulai dari kalangan aktivis hak asasi manusia hingga atlet sepakbola itu sendiri.
Namun Qatar yang akan menyambut pendatang dari seluruh dunia, tentu harus melakukan keterbukaan terhadap siapa saja yang datang, untuk semakin membangun citra yang diperlukannya. Belakangan juga diketahui bahwa hal tersebut merupakan proposal dari negara Arab lainnya, yaitu Kuwait, sebagai salah satu manuver politik di kawasan tersebut. Qatar sendiri menyatakan akan menerima siapapun yang akan datang.
Pernyataan ini sangat penting untuk keberlangsungan Piala Dunia nanti. Masyarakat internasional perlu diyakinkan bahwa Qatar sebagai tuan rumah akan menerima dan tidak membedakan siapapun yang akan datang untuk menikmati pertandingan-pertandingan berkelas tinggi.
Paradoks Hak Asasi Manusia
Meskipun pernyataan otoritas Qatar tersebut bisa dibilang memberi napas lega bagi masyarakat internasional, hal ini menimbulkan pertanyaan. Apa sebenarnya yang menjadi standar Hak Asasi Manusia di Qatar? Apakah hanya berlaku ketika ada acara berskala internasional?
Untuk menanggapi pertanyaan tersebut, penulis melihat bahwa hak asasi manusia di Qatar, tidak memiliki standar yang tetap. Jika ditarik mundur hingga 2010, saat pemilihan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, sudah terdapat kontroversi bahwa pemilihan Qatar melibatkan proses suap dengan petinggi-petinggi FIFA. Hal ini menunjukkan bahwa negara semenanjung tersebut sangat menginginkan untuk mendapat jatah menjadi tuan rumah. National Vision 2030 menjadi tujuan mereka. Sejak saat itu, hak asasi manusia di Qatar menjadi sorotan.
Bisa dibilang Qatar memiliki standar ganda terkait HAM di negaranya. Dalam urusan pembangunan, seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang hanya menguntungkan satu pihak. Upah yang tidak layak dan tempat tinggal yang tidak layak huni, menjadi beberapa contoh pelanggaran yang terjadi di Qatar selama pembangunan infrastruktur menjelang Piala Dunia 2022. Sementara itu, dalam urusan mengundang penonton, pemerintah Qatar seringkali menepis pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, dan tiba-tiba mengakui hak orang yang terdiskriminasi sebelumnya, seperti kaum LGBT.
Hal ini menjadi jelas, bahwa Qatar menganggap hak asasi manusia merupakan salah satu cabang olahraga, yang kemudian dapat dimainkan untuk kepentingannya dalam mencapai National Vision 2030, dan justru mencoreng kemuliaan tujuan National Vision 2030 itu sendiri, di mana Qatar menginginkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan justru tidak akan berlanjut ketika terjadi permainan hak asasi manusia seperti ini, yang akan terjadi hanyalah pelanggaran-pelanggaran hak asasi lainnya untuk memenuhi tujuan ekonomi sekelompok elit suatu negara.
