Bagi saya, Indonesia adalah negara yang sangat besar. Mengapa sampai saat ini masih sulit menjadi negara yang maju? Padahal, kalau kita ketahui, bangsa Indonesia mempunyai kekayaan alam yang begitu melimpah. Mulai dari kekayaan alam flora, fauna, budaya, nikel, gas alam, emas, sawit, tanah yang subur, batu bara, hingga jumlah penduduk yang banyak, yang menjadi faktor bonus demografi. Dan bagi saya, indonesia dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi terkuat di dunia.
Namun, lucunya, sampai saat ini bangsa kita masih berada pada tahap sebagai negara berkembang. Apa yang salah dari pola ini? Apakah dari segi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, baik ekonomi, politik, maupun hukum, atau program-program kerja pemerintah yang masih dinilai kurang maksimal? Iya, betul, itu salah satunya. Tetapi, mungkin ada satu penyebab yang menurut saya masih belum diubah polanya, yaitu pola “Komunikasi.”
Hampir setiap hari, setiap kita bangun tidur, setelah jeda beberapa menit lalu membuka ponsel, banyak sekali suguhan berita mengenai kejelekan, kemunafikan, pembohongan, pembodohan, yang sering kita lihat dan dengar di internet. Baik berita mengenai isu hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain yang pastinya berhubungan dengan kebijakan pemerintahan. Apakah hal tersebut dapat disalahkan dengan munculnya berita-berita tersebut? Menurut saya, tidak, dikarenakan kita adalah negara demokrasi yang menganut hak kebebasan mengeluarkan pendapat serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
Akan tetapi, tindakan yang terlalu berlebihan tidak dibenarkan oleh hukum dan memiliki aturan yang jelas. Yang ingin saya katakan adalah bahwa dengan adanya kebebasan tersebut tidak menutup kemungkinan munculnya berita-berita mengenai kejelekan, kemunafikan, pembohongan, pembodohan, dan sebagainya. Hal tersebut merupakan efek samping dari adanya hak kebebasan dan merupakan sesuatu yang lumrah serta pasti ada di setiap negara demokrasi.
Setiap hari masyarakat mendengar istilah PHK, utang, pelemahan rupiah, BBM, efisiensi anggaran, korupsi, MBG yang berantakan, Koperasi Merah Putih, pajak, hingga pidato presiden. Hal yang muncul pertama bukan rasa percaya diri sebagai negara besar dan kaya, melainkan rasa kecemasan. Dan hal yang paling menggelitik adalah para pejabat mengatakan, “bahwa ekonomi kita di tahap yang baik-baik saja dan tidak ada masalah, fundamental kita masih aman.” Ditambah dengan media sosial yang memperlihatkan secara gamblang ketika pemerintah berbicara soal swasembada pangan, tetapi netizen membalas dengan harga pangan yang tinggi.
Pemerintah membahas stunting, tetapi netizen membalas dengan MBG yang berantakan. Pemerintah membahas pendidikan, tetapi netizen membalas dengan kesejahteraan guru. Pemerintah membahas lapangan pekerjaan, netizen membalas dengan PHK massal. Begitu pula ketika ada pidato yang membahas pertumbuhan ekonomi, tetapi masyarakat kelas menengah ke bawah masih sulit mendapatkan pekerjaan. Pemerintah sibuk berbicara mengenai bonus demografi yang menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045, tetapi masyarakat sibuk dengan pencarian pekerjaan, menghitung biaya sekolah anak, cicilan rumah, dan kebutuhan pokok.
Pada akhirnya, ada satu pertanyaan yang harus ditanyakan apa yang salah dari pola ini? Pemerintah sibuk memperbaiki negara ini dengan memberantas korupsi, membuat MBG untuk anak sekolah, membuat sekolah gratis, serta membuat Koperasi Merah Putih. Akan tetapi, rakyat masih belum percaya kepada pemerintah. Malahan, rakyat disuguhkan dengan program kerja yang tidak sempurna, kebijakan yang berubah-ubah, penjelasan pejabat yang tidak sinkron, serta proyek-proyek yang terkesan dipaksakan. Kadang pemerintah sibuk membangun pencitraan, tetapi lupa membangun kepercayaan publik.
Di sinilah letak permasalahan pada komunikasi yang sangat penting bagi kepercayaan publik. Kebijakan pemerintah bukan lagi semata-mata soal APBN, angka pertumbuhan ekonomi, survei, atau masuknya investasi. Akan tetapi, pemerintah juga harus mampu membangun komunikasi yang baik, jujur, konsisten, dan masuk akal kepada masyarakat sehingga masyarakat percaya terhadap semua data yang diberikan oleh pemerintah. Ketika komunikasi pemerintah buruk, kebijakan atau program yang sebenarnya baik dapat langsung dicurigai. Sebaliknya, jika pemerintah memiliki komunikasi yang baik, kebijakan atau program yang biasa saja pun dapat tampak luar biasa karena dibingkai dengan narasi yang kuat.
Komunikasi Politik dan Kepercayaan Publik dalam Tata Kelola Negara
Pada era globalisasi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, sering kali grafik dan data kalah dengan potongan video singkat di TikTok atau X. Data kalah dengan emosional publik, dan klarifikasi resmi pemerintah pun kadang kalah dengan pengaruh komentar anonim yang ada di media sosial. Kepercayaan publik (public trust) merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan legitimasi politik, stabilitas demokrasi, dan efektivitas tata kelola pemerintahan di setiap negara.
Dalam konstruksi hubungan antara negara dan warga negara, komunikasi politik bertindak sebagai medium fundamental yang mengartikulasikan aspirasi, menyusun realitas sosial, serta membentuk persepsi masyarakat terhadap institusi kekuasaan. Penurunan kepercayaan rakyat acap kali berakar dari ketimpangan komunikasi, minimnya transparansi, dan kegagalan pemerintah dalam memenuhi ekspektasi publik yang dinamis.
Oleh karena itu, Aristoteles mengidentifikasi tiga pilar utama (artistic proofs) yang menentukan keberhasilan pesan dalam memengaruhi audiens dan membangun kepercayaan, yaitu ethos, pathos, dan logos. Ethos mengacu pada kredibilitas, reputasi, dan karakter moral seorang komunikator. Dalam komunikasi publik, seorang pemimpin yang memiliki ethos tinggi dipandang jujur, berintegritas, dan kompeten pada topik yang dibahas, sehingga pesan yang disampaikan memiliki daya bujuk yang kuat tanpa perlu mengandalkan koersi.
Pathos berkaitan dengan kemampuan komunikator untuk menyentuh emosi, empati, dan ikatan psikologis audiens. Pejabat publik yang memanfaatkan pathos secara tepat mampu menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap penderitaan rakyat, mendengarkan keluhan warga, dan membangun ikatan emosional yang erat. Logos menekankan kekuatan logika, struktur argumen yang masuk akal, serta bukti faktual yang sah.
Dalam tata kelola pemerintahan modern, logos diwujudkan melalui komunikasi berbasis data (data-based communication) dan penjelasan rasional mengenai latar belakang sebuah kebijakan publik. Penggabungan yang harmonis antara logika yang kokoh, kredibilitas yang terjaga, dan sentuhan emosional yang tepat merupakan kunci utama dalam memenangkan kepercayaan publik.
Bagi saya, pada era sekarang, kebijakan yang baik tanpa komunikasi yang baik akan tetap dianggap gagal. Pemerintah kalah bukan karena programnya buruk, akan tetapi karena penjelasannya berantakan. Satu kementerian berbicara A, kementerian lain berbicara B. Seperti hari ini mengatakan efisiensi, akan tetapi besoknya muncul pengadaan barang yang tidak berguna dan boros, dan akhirnya rakyat bingung harus percaya kepada siapa.
