Pada pertengahan November tahun lalu, Pemerintah secara resmi membuka rekrutmen ASN secara terbuka (sedang berlangsung). Antusiasme masyarakatpun sangat tinggi untuk masuk ke dalam birokrasi pemerintahan.
Birokrasi diartikan sebagai sebuah organisasi yang mempunyai hierarki, rantai komando, job specialization dan melaksanakan tugas pemerintah serta melaksakan kebijakan untuk kepentingan publik (Weber, 1978); (Hague, Harrop & Breslin, 1998).
Birokrasi dalam sebuah negara bisa dikatakan sebagai machine of change. Birokrasi mempunyai peran penting dalam struktur pemerintahan, karena birokrasilah yang akan melaksanakan keputusan politik dan kebijakan yang dibuat oleh policy maker atau dengan kata lain birokrasi adalah bagian sistem problem solver. Melihat pentingnya struktur dan peran birokrasi, maka birokrasi semestinya diisi oleh orang-orang yang kompeten dan professional.
Pada masa awal Indonesia merdeka hingga masa orde baru seseorang diangkat sebagai birokrat atau ASN adalah karena kedekatan dengan struktur penguasa (spoil system). Dengan kata lain spoil system merupakan proses rekrutmen yang tidak memenuhi syarat khususnya pada posisi publik (Caren, 2012).
Selain itu ASN waktu itu masih dianggap pekerjaan yang tidak menjanjikan dan lebih lekat dengan “pengabdian”. Namun, pada akhir masa orde baru kesejahteraan ASN mulai meningkat dan dijadikan sistem pendukung tidak hanya pada pemerintahan tetapi juga sistem politik. Dalam masa ini kondisi birokrasi tidak netral dari kekuatan politik. Implikasinya banyak ditemukan penyimpangan dalam tubuh birokrasi.
World Class Bureaucracy
Setelah era kelam birokrasi pada masa orde baru, ada secercah harapan bagi bangsa Indonesia untuk memperbaiki birokrasi pemerintahan setelah adanya era reformasi. Namun harapan hanyalah harapan, pada awal masa reformasi tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemimpin pada waktu itu, BJ Habibie, KH. Abdurrahman Wachid (Gus Dur), hingga Megawati Soekaro Putri tidak ada perkembangan yang signifikan bahkan memunculkan istilah baru officialdome (Toha, 2004).
Upaya perbaikan reformasi mulai muncul pada masa pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dengan menerbitkan Peraturan Presiden no 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berfungsi untuk mengelola mekanisme sumber daya aparatur untuk pemerintahan yang efektif. Perbaikan demi perbaikan tersebut dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kelas dunia (World Class Bureaucracy).
Aparatur sipil negara (ASN) merupakan key of bureaucracy reform. Oleh karena itu birokrasi pemerintahan harus diisi oleh orang-orang yang kompeten dan profesional dan lepas dari kepentingan-kepentingan individu atau golongan. Dalam kaidah keilmuan birokrasi, hal ini bisa disebut dengan Merit System.
Penempatan aparatur dalam birokrasi disesuaikan dengan keilmuan dan kompetensi yang dimiliki oleh aparat tersebut melalui analis jabatan. Hal ini berfungsi untuk menghindari kesalahan dalam menjalankan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
Sebagai langkah awal merit system, pada tahun 2014 Pemerintah menerapan CAT (Computer Assesment Test). Sistem ini dianggap jauh lebih terbuka dan akuntabel dalam merekrut sumber daya terbaik bangsa. Melalui sistem ini celah-celah rekrutmen juga bisa diminimalisir. Hal ini dikarenakan sejarah masa lalu bahwa banyak sekali penyimpangan dalam proses rekrutmen ASN. Khususnya di daerah. Melalui CAT ini diharapakan ASN akan lebih banyak diisi oleh orang-orang yang berintegritas, open mind, responsif, kompeten dan professional.
Pada tahun 2017/2018 Government Effectiveness Index Indonesia berada pada peringkat 98 dari sebelumnya peringkat 121. Sedangkan dalam laporan lain The Global Talent Competitiveness Index peringkat Indonesia 77 dari 119 negara atau peringkat 5 di kawasan ASEAN.
Kebutuhan akan birokrasi yang responsive dan responsible tentu sudah menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Apratur Sipil Negara harus mempunyai sikap yang terbuka, professional dan kompeten dengan perkembangan saat ini. Apalagi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dunia. Saat ini kita berada pada Revolusi Industri 4.0, sebuah kondisi dimana teknologi informasi akan berperan penting dalam mendukung kehidupan sehari-hari.
Tantangan KASN
Birokrasi dari masa ke masa tidak lepas dari beberapa permasalahan yang akut, seperti KKN, budaya paternalistik, sikap aparatur yang ingin dilayani (pangreh praja) dan hal lain yang bisa disebut dengan patologi birokrasi. Meskipun reformasi birokrasi dan perbaikan demi perbaikan dilakukan, dalam pelaksanaannya masih sering kita temui penyimpangan-penyimpangan birokrasi, terutama di daerah. Sistem merit yang dibangun dari awal (rekrutmen) ternyata tidak diikuti dengan proses selanjutnya seperti lelang jabatan dan penempatan pada sub fungsi dalam birokrasi.
KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang dikatakan sebagai Merit System Protection Board mempunyai tugas berat untuk memastikan sistem merit benar-benar dilaksanakan dalam birokrasi. Dalam proses lelang yang ada di Kementerian dan institusi publik lain rekomendasi dari KASN haruslah menjadi value tersendiri untuk mengangkat atau menberikan jabatan tertentu pada birokrat.
Namun, tantanganya adalah hal ini akan menemui jalan terjal terhadap kekuatan politik yang masuk dalam birokrasi. Apalagi birokrasi daerah yang kuat terhadap elit politik lokal. Selain itu luas dan besarnya wilayah Indonesia menjadi hambatan tersendiri bagi KASN yang strukturnya masih terpusat secara nasional. Sehingga, pengawasan yang ada di daerah masih kurang optimal.
Ke depan sistem merit harus menjadi dasar pengambilan keputusan dan penempatan aparatur dalam birokrasi. Tidak hanya tugas KASN akan tetapi seluruh aparatur yang ada di birokrasi termasuk pucuk pimpinan birokrasi yaitu Presiden.
