Gebrakan dari Mas Manteri Nadiem Makarim di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam memerdekan pendidikan di Indonesia patut diacungkan jempol. Berbagai konsep pendidikan seperti merdeka belajar, kampus merdeka, organisasi penggerak dan konsep pendidikan lainnya merupakan sebuah upaya ingin mengubah wajah pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi.
Ketika semua konsep pendidikan itu akan direalisasikan, Indonesia diterpa pandemi. Demi keselamatan dan kesehatan peserta didik, maka diberlakukanlah pembelajaran jarak jauh (PJJ). Semua kegiatan belajar mengajar atau learn from home (LFH) semua dilakukan di rumah.
Namun, Kemendikbud tidak secepatnya memetakan permasalahan selama belajar di rumah. Hingga kritikan dan masukan dari para praktisi serta aktivis pendidikan dilakukan. Semua konsep pendidikan yang digagas oleh Mas Menteri akhirnya ditunda dahulu, dan memprioritaskan persoalan PJJ agar peserta didik bisa belajar di rumah.
Kritikan dari berbagai pihak mengenai masalah PJJ diterima dengan tangan terbuka oleh Kemendikbud. Mulai dari sulitnya peserta didik memperoleh jaringan internet karena tidak ada kuota, tidak mempunyai gawai, sulitnya sinyal yang ditangkap karena letak geografis.
Dari masalah-masalah tersebut, Kemendikbud berusaha memberikan sebuah solusi dengan pemberian kuota secara gratis kepada siswa, mahasiswa, guru dan dosen selama September-Desember 2020. Anggaran sebesar 9 triliun digelontorkan untuk pulsa atau kuota data selama 3 sampai 4 bulan ke depan.
Pembagian data kuota setiap bulannya akan diberikan kepada siswa sebesar 35 GB per bulan, guru mendapat kuota 42 GB perbulan, sedangkan mahasiswa dan dosen akan mendapat kuota 50 GB per bulan. Pertanyaannya, apakah dengan pemberian kuota permasalahan PJJ sudah selesai? Apakah efektifitas pembelajaran PJJ akan tercapai?
Pemberian data kuota belum menyentuh permasalahan secara substansial. Jika kebijakan pemberian subsidi data kuota kepada guru, dosen, siswa, dan mahasiswa tanpa didukung kesiapan infrastruktur belum menyentuh akar permasalahannya. Pelaksanaan proses PJJ masih mengalami kendala jika belum meratanya infrastruktur dasar jaringan telekomunikasi. Setelah pemerataan infrastruktur pemberian gawai kepada siswa dan guru dipelosok-pelosok desa juga harus diperhatikan.
Dengan membuat sistem infrastruktur yang merata maka jaringan internet akan mudah dijangkau oleh siswa dan guru di pelosok. Siswa tidak perlu lagi menumpang di tempat-tempat yang tersedia wifi yang digratiskan oleh sang pemilik. Walaupun ada sebagian orang dan lembaga yang peduli dengan ikhlas memberikan tempat agar peserta didik bisa belajar dengan menggunakan wifi. Sering kita dengar peserta didik berjuang agar proses PJJ bisa berjalan dengan baik.
Miliaran rupiah untuk pemberian data kuota tentu saja tidak sedikit dan belum menyentuh akar permasalahan. Perlu ada langkah dan pelibatan bersama agar PJJ efektif dan efisien. Kemendikbud, Kemeninfo, Kemendagri bisa duduk bersama untuk bisa terlibat dan memberikan solusi untuk pendidikan. Pemerintah juga bisa bekerjasama dengan perusahaan-perusahan swasta atau berbagai media untuk sama-sama peduli dengan PJJ selama pandemi.
Perlu diingat, proses PJJ tidak hanya melalui daring (dalam jaringan) atau online, tapi juga bisa dimanfaatkan secara luring (luar jaringan). Pembelajaran secara luring bisa melibatkan media-media nasional seperti TVRI, atau media swasta lainnya pada jam tertentu untuk ditayangkan secara merata. Sejatinya, pemberian kuota diberikan kepada guru, dosen, siswa dan mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Sebab ada sebagian guru, dosen, siswa dan mahasiswa yang memasang wifi di rumah. Jadi biaya pemberian data kuota masih bisa dipangkas untuk kegiatan pendidikan lainnya.
Kompetensi Guru Mengadopsi Teknologi Pendidikan
Guru menjadi garda terdepan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru juga harus siap menerima perubahan-perubahan pembelajaran termasuk adaptasi pada PJJ. Guru harus melek literasi digital. Guru mampu menggelar pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.
Sumber belajar yang melimpah baik gratis dan berbayar bisa dimanfaatkan dan diolah oleh guru sehingga PJJ tidak monoton. Era teknologi digital menjadi sebuah tren yang harus dihadapi guru dan pemerintah semestinya memfasilitasi untuk mendongkrak kompetensi guru dalam mengadopsi teknologi pendidikan.
Diharapkan guru bisa menggunakan aplikasi pembelajaran yang menarik, membuat konten-konten video yang menarik dan menyenangkan. Guru yang gagap teknologi sudah saatnya melek literasi digital dan piawai menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Guru jago membuat program pembelajaran berbasis video.
Guru juga bisa membuat kreator digital yang bisa memproduksi program secara menarik. Guru perlu dilatih agar mempunyai kemampuan membuat konten pembelajaran berbasis video. Hal ini juga disambut baik oleh Kemendikbud yang sudah memiliki program Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (PembaTIK) agar guru piawai dalam memanfaatkan teknologi.
Pusat data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud juga memberikan kesempatan kepada guru atau komunitas pendidik untuk berkolaborasi dan memasukkan konten video kreatif dan karyanya ke laman Rumah Belajar. Sekitar 79.313 konten pembelajaran berupa teks, video, audio, animasi, simulasi dan soal bisa dinikmati secara gratis.
Semakin kreatif guru dalam membuat video, bisa membuat saluran TV di sekolah masing-masing. Saluran TV yang disajikan semenarik mungkin dan menyenangkan sehingga peserta didik bisa belajar jarak jauh di rumah.
Namun, pengawasan orang tua dalam mengkontrol dan belajar daring juga harus didampingi dan diarahkan. Jangan sampai anak-anak kita kecanduan games dan mengakses pornografi. Solusi PJJ perlu melibatkan seluruh elemen agar tujuan pendidikan nasional tercapai. Semoga.
