Cara kita mendapatkan ilmu semakin maju. Sementara kebenaran informasi yang kita terima semakin terbelakang. Kita hidup di dua dunia. Pertama, dunia nyata yang penuh batas. Kedua, dunia maya tak bertuan dengan pintu masuk World Wide Web (WWW). Arus informasi saat ini kira-kira berada diantaranya keduanya. Diolah secara nyata kemudian disebarkan secara virtual melalui media-media sosial.
Secara esensial kebenaran informasi harusnya menjadi indikator utama dalam proses penyampaian berita. Namun nyatanya saat ini, padaa situasi warganet yang penuh dengan pro dan kontra. Menolak atau menerima informasi menjadi sebuah keniscayaan diluar substansi isi pemberitaan. Karena arus informasi di dunia virtual telah dikapitalisasi kepentingan seseorang atau kelompok tertentu dengan motif ekonomi, sosial maupun politik.
Itu sebabnya, kita sering melihat berita palsu (hoax) menyelinap diperbincangan banyak orang di media sosial. Karena suatu informasi diterima dan disebarkan tanpa validitas data. Soal benar atau salahnya informasi menjadi urusan lain karena bagi yang memiliki kepentingan, pemberitaan hanyalah soal selera dan besaran jumlah pembaca.
Situasi ini pula yang dialami oleh Sihar Sitorus, calon wakil gubernur Sumatera Utara yang menjadi topik pembicaraan warganet di media sosial dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Sihar Sitorus mendapat serangan bertubi-tubi. Mulai dari hoax hingga negatif campaign yang menjadikannya sebagai sasaran tembak para penyerangnya.
Serangan pada Sihar Sitorus
Pada catatan saya, setidaknya ada 3 (tiga) serangan politik yang dialamatkan pada Sihar Sitorus disela-sela masa kampanye Pilgubsu tahun ini.
Pertama, pada acara paborhat (pemberangkatan) Sihar Sitorus menjadi calon wakil gubernur Sumatera Utara mendampingi Djarot Saiful Hidayat oleh keluarga besar (alm) DL Sitorus di Desa Parsambilan Kecamatan Silaen Kabupaten Tobasa pada tanggal 3 februari 2018 yang lalu. Pada satu prosesi adat, keluarga besar (alm) DL Sitorus memberikan Ikan Mas Arsik ke Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus sebagai sebuah tradisi dalam masyarakat Batak Toba.
Lebih lanjut, tak lama setelah acara tersebut. Sajian yang seharusnya berisi Ikan Emas Arsik di edit sedemikian rupa dan diganti oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi piring berisi kepala babi. Tindakan ini tentunya memberikan dampak yang negatif terhadap Sihar Sitorus di masyarakat. Karena acara tersebut berada dikediamannya dan dilaksanakan oleh keluarga besarnya pula. Pada titik ini, kita melihat betapa Hoax dengan mudah diproduksi untuk memprovokasi masyarakat demi kepentingan politik sesaat saja.
Kedua, tak lama setelah Hoax kepala babi di rumah Sihar Sitorus di Kabupaten Tobasa. Sihar Sitorus kemudian diserang dengan isu permasalahan ijazah dengan laporan oleh Hamdan Noor Manik ke Bawaslu Sumut (14/2). Padahal seperti yang kita ketahui proses pendaftaran gubernur dan calon wakil gubernur Sumut ke KPU Sumut dilaksanakan tanggal 8-10 Januari 2018.
Pasangan Djarot-Sihar memasukkan berkas tanggal 10 Januari 2018. Ada 19 item di situ yang harus dilengkapi ke KPU Sumut. Pasca tanggal itu jika ada berkas yang tidak lengkap bisa dipenuhi secara administrasi di tanggal 20 januari 2018. Surat keterangan pengganti ijazah saya dikeluarkan SMA Pangudi Luhur jakarta tanggal 15 januari 2018. Itu artinya 5 hari sebelum batas akhir kelengkapan berkas administrasi Ijazah Sihar Sitorus telah clear.
Pada bagian ini, isu ijazah tentu sempat mempengaruhi opini publik. Karena, permasalahan ijazah pula yang sempat membuat nama calon gubernur Sumut lainnya, JR Saragih gagal dalam verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Sumut. Namun, akhirnya pada tanggal 26 februari 2018 Bawaslu secara resmi menghentikan pengusutan pelaporan terhadap ijazah Sihar Sitorus karena memang tidak ada masalah dan semuanya clear.
Ketiga, politisasi hutan Register 40 menjadi isu yang paling akhir yang menyerang Sihar Sitorus. Adalah Siti Nurbaya, politisi Partai Nasdem yang kini menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beberapa waktu yang lalu (19/2) mendatangi gedung KPK untuk dalam mengawasi eksekusi lahan yang dikuasai oleh PT. Torganda dan mitranya. Secara logis, pada kawasan yang masuk dalam zona Register 40 ada 29 perusahaan. Namun, anehnya yang di sorot hanya perusahaan yang sebenarnya kasusnya telah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2007 yang lalu. Kemudian, sisa lahan 130 ribu hektar lagi bagaimana eksekusinya, mengapa Kementerian Lingkungan Hidup tidak mengeksekusi juga ?.
Secara moral hukum tentunya tidak memperhatikan luas lahan. Namun, konstitusi kita menegaskan semua sama di depan hukum. Berapapun luasnya. Pada analisis saya, tentu saja pemberitaan mengenai register 40 yang kita baca hari-hari ini sangat dekat kaitannya dengan majunya Sihar Sitorus menjadi calon wakil gubernur Sumut di Pilkada tahun ini.
Pilgubsu yang berkualitas
Pilgubsu adalah momentum masyarakat untuk melakukan seleksi pemimpin amanah yang memiliki visi, misi dan program bagus untuk membangun Sumut kedepan. Ragam permasalahan Sumut saat ini seperti persoalan infrastruktur jalan yang memprihatinkan, angka kematian anak dan ibu yang masih tinggi, aksesibilitas pendidikan yang masih rendah dan permasalahan birokrasi yang sangat jelimet harus diselesaikan secara cepat demi kesejahteraan masyarakat Sumut itu sendiri.
Artinya pertarungan di Pilgubsu tidak hanya soal perebutan kekuasaan semata. Tapi juga tentang pertarungan ide dan gagasan yang disaksikan terbuka oleh masyarakat untuk Pilgubsu yang damai, berintegritas dan berkualitas.
Sihar Sitorus diserang dari berbagai lini baik di dunia nyata dan virtual adalah konsekuensi dirinya masuk ke ranah politik tingkat tinggi yang penuh intrik. Sebab, yang harus dihadapi Sihar Sitorus akhir-akhir ini tidak hanya persaingan yang berkaitan dengan progam yang dibawanya bersama Djarot Saiful Hidayat.
Tapi algoritma informasi tak bertuan yang menyudutkannya secara sporadis dan tak bisa dibatasi karena terjadi di dunia virtual media internet. Arus informasi tersebut dibangun atas kepentingan kalkulasi politik jangka pendek kekuasaan yang sengaja diciptakan dam diputar untuk menjegal Sihar Sitorus bertarung di Pilgubsu tahun ini.
Situasi yang terjadi terkait Sihar Sitorus kemarin merupakan pembelajaran berharga bagi kita untuk tetap bijak menggunakan media sosial. Juga menyadari pada Pilgubsu tahun ini harus kita rayakan dengan kegembiraan bukan dengan kebencian. Ini tidak hanya terkait perdebatan, argumen dan kegaduhannya yang mengikutinya saja.
Namun, ini sudah menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Sumut untuk mengantisipasi beredarnya hoax di kampanye Pilgubsu tahun ini. Pilihannya tidak banyak, masyarakat Sumut harus harus bijak menggunakan media sosial dengan selalu memilah kebenaran, keakuratan dan validitas sebuah berita. Sebab, hanya dengan cara inilah Sumut siap menghadapi pergeseran demokrasi kearah apapun. Termasuk dari demokrasi nyata ke demokrasi digital.
