Kasus serangan fajar yang dilakukan oleh caleg menjadi bukti nyata akan adanya praktik politik berbiaya mahal yang akhirnya menyebabkan kemunduran peradaban sistem demokrasi di Indonesia.
OTT KPK beberapa waktu lalu dengan menangkap salah satu anggota DPR RI bernama Bowo Sidik Pangarso semakin memperlihatkan secara jelas adanya praktik curang pada penyelenggaraan pemilu mendatang.
Sebagai informasi, ditemukan uang senilai 8 Milyar Rupiah yang telah disimpan pada 400.000 amplop yang nantinya akan diperuntukkan untuk serangan fajar. Lebih lanjut, saat ini ditengarai kontestasi diantara para politisi semakin brutal dan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kursi kekuasaan yang selama ini diinginkannya.
Tentu, praktik ini membuat kerugian pada negara pasalnya perolehan uang/dana yang diterima oleh para caleg hasil dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang antara lain: membantu lobi-lobi untuk pengusaha mendapatkan kontrak, memperdagangkan pengaruhnya dan sebagainya.
Framework Analisis Sosial
Definisi analisis sosial digambarkan sebagai ketika cukup banyak orang setuju bahwa suatu kondisi tertentu terjadi di masyarakat yang mana mengancam kualitas hidupnya dan nilai-nilai yang paling mereka hargai, dan mereka juga setuju bahwa sesuatu tindakan sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut (William Kornblum, et.al (2012)).
Ada tiga teori utama untuk mendekati dan menganalisis suatu masalah sosial yang terjadi di masyarakat yaitu teori fungsionalis, teori konflik, dan teori simbolik interaksionis. Pertama, teori fungsionalis mulanya dibangun oleh Emile Durkheim, seorang sosiologis ini mengusulkan bahwasannya untuk menghindari chaos di tengah-tengah masyarakat dibutuhkan dua mekanisme yaitu sosialisasi dan integrasi sosial.
Kedua teori konflik. Awalnya teori ini dibuat oleh Karl Marx, dalam gagasannya Marx berpendapat bahwasannya pada umumnya masyarakat terbagi ke dalam dua kelas yaitu kaum burjois dan kaum proletar.
Pertentangan antar kelas tersebutlah yang mengakibatkan masalah sosial muncul dan terjadi. Ketiga, teori simbolik interaksionis. Teori ini berfokus pada interaksi-interaksi antar individu (concentrates on micro issue only).
Sistem demokrasi pasar bebas membentuk pola perilaku para politisi menempuh segala cara untuk mendapatkan kursi kekuasaannya yang selama ini telah diincarnya termasuk melakukan perbuatan “serangan fajar”.
Taktik money politic ini membuat keresahan bagi banyak orang karena dianggap membahayakan terhadap berlangsungnya kehangatan demokrasi di negara ini. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan sistem pemilu di Indonesia menggunakan mekanisme proporsional terbuka.
Persoalan ini menjadi lumrah dan lazim ditemui sebagai akibat penerapan institusi tersebut. Tambahan, adanya vote buying oleh para politisi saat ini telah dianggap fenomena normal yang terjadi di tengah masyarakat.
Semboyan “Nomor Piro Wani Piro” menjadi hal yang mendasar untuk menarik minat para pemilih (voters) memilih caleg. Ditinjau dari teori, teori konflik agaknya sesuai untuk menganalisa dan mendekati kasus ini secara ilmiah.
Kelas penguasa cenderung menginginkan untuk melanggengkan kekuasaan khususnya untuk para petahana melakukan perbuatan menghalalkan segala cara termasuk serangan fajar. Sementara disisi lain, kelas pekerja/buruh sebagai voters memiliki niat untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilu dengan cara yang telah diatur oleh konstitusi.
Solusi
Social imagination menjadi penting untuk memahami masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mana diharapkan memunculkan gerakan sosial dan berakhir pada perubahan sosial.
Pada umumnya, ada empat tahapan pembentukan persepsi tentang masalah sosial yaitu: emergence and claims making, legitimacy, renewed claims making, and development of alternative strategies. Tahapan-tahapan tersebut menjadi penting dalam hal upaya menyelesaikan permasalahan sosial di sekitar masyarakat.
Lebih lanjut, upaya dalam menyikapi politik uang (money politics) dapat dilakukan diantaranya melalui: peningkatan pendidikan masyarakat agar lebih mampu memahami aturan-aturan hukum yang ada, penanaman budaya malu melakukan pelanggaran hukum, penanaman budaya taat hukum lewat pembinaan kesadaran hukum dan pemberian teladan taat hukum serta pembinaan tentang paradigma nasional dan tanggungjawab sebagai warga negara (Indah Sri Utari, et.al (2016)).
Saat ini dibutuhkan adanya sikap kesadaran dan partisipasi aktif semua warga negara untuk melawan dan menumpas praktik politik uang ini. Dengan demikian, perlu adanya komitmen dan kepedulian bersama pada masyarakat untuk menghilangkan praktik serangan fajar ini sehingga nantinya peradaban demokrasi Indonesia menjadi berkualitas dan bernilai luhur.
