Di era digital saat ini, mata uang pembayaran telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Banyak negara yang beralih dari mata uang konvensional menuju mata uang digital.
Mata uang digital sendiri ada berbagai macam jenis seperti Crypto, Eth, Dodge, dan lain sebagainya. Mata uang tersebut telah menyita banyak perhatian publik khususnya para investor maupun trader.
Selain itu, mata uang kripto semakin merambah ke pasar keuangan, pertanyaan mengenai apakah bank sentral tidak mennaggapi hal tersebut semakin banyak. Kemunculan mata uang kripto telah menciptakan diskusi yang mendalam tentang masa depan sistem moneter tradisional, dengan sebagian melihatnya sebagai inovasi yang membawa inklusi keuangan yang lebih luas dan efisiensi yang lebih baik. Namun, di sisi lain, ada keprihatinan yang meningkat mengenai stabilitas keuangan, regulasi, dan potensi kerugian hukum serta etika.
Akibat dari kesuksesan mata uang crypto tersebut, bank sentral juga mengalami tantangan yang cukup signifikan. Bank sentral beranggapan mata uang digital kayak Crypto, Eth, Dodge dan lain sebagainya sebagai pembayaran yang tidak sah. Hal ini dikarenakan bahwa jenis mata uang ini tidak bisa digunakan disebabkan oleh nilainya yang tidak stabil dan secara fisik tidak memiliki bentuk fisik.
Namun, beberapa negara di belahan lain mulai mengembangkan mata uang digitalnya sendiri. Di negara china sendiri mereka telah mengembangkan mata uang digital yang diberi nama Digital Yuan. Alasan beberapa negara mulai mengembangkan mata uang digital diharapkan dapat menggantikan posisi uang konvensional agar semakin modern dan juga pemerintah telah menarik uang konvensional secara perlahan.
Di sisi kebijakan moneter, adanya uang digital ini diharapkan dapat mendukung stabiitas keuangan negara termasuk pengurangan lalu lintas keuangan untu kejahatan seperti monye laundry, terorisme dan lain sebagainya.
Selain itu, karena adanya uang digital juga dapat menjadi ancaman bagi bank sentral dikarenakan sudah mulai banyak negara yang mengganti mata uang konvensioanal menjadi mata uang digital. Ketika Cryptocurrency mulai mendunia, pemerintah dapat beresiko kehilangan pengaruh atau kendali atas kebijakan moneter mereka yang digunakan untuk mengawasi inflasi dan stabilitas keuangan.
Hal itu mengakibatkan negara bisa terjadi inflasi karena negara negara melalui kebijakan moneter tidak dapat mengatur peredaran mata uang digital tersebut secara efisien. Oleh sebab itu, perlu adanya pengawasan dan kajian mendalam untuk mengintergrasikan uang digital ke dalam system keuangan.
Tetapi, bukan berarti bank sentral tidak dapat mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu cara yang dapat diambil oleh bank sentral adalah dengan mengembangkan mata uang digital sendiri disebut dengan CBDC(Central Bank Digital Crrency).
Hal tersebut dapat memunkinkan bank sentral untuk turut andil dalam system pembayaran tampa harus kehilangan kendali terhadap kebijakan moneter. Selain untuk menanggapi terhadap dinamika ini, bank sentral sedang menjelajahi ide CBDC, yang diharapkan dapat menggabungkan keunggulan mata uang kripto dengan kestabilan sektor publik.
Meskipun menjanjikan, implementasi CBDC juga memunculkan sejumlah tantangan kompleks, termasuk bagaimana mengatasi peran perantara swasta, mempertimbangkan efek terhadap transmisi kebijakan moneter, serta menjaga keamanan terhadap serangan siber. Oleh karena itu, desain dan implementasi CBDC membutuhkan evaluasi dan perencanaan yang hati-hati agar dapat mengoptimalkan manfaatnya sambil meminimalkan risiko yang terkait.
CBDC juga memunculkan pertanyaan tentang kebebasan sipil. Ada kekhawatiran bahwa CBDC, sebagai bentuk uang yang dapat diprogram, dapat memberikan pemerintah kontrol yang lebih besar atas transaksi keuangan individu. Hal ini dapat mengancam privasi dan kebebasan finansial yang telah lama dijunjung tinggi oleh masyarakat.
Di Indonesia, pemerintah belum memiliki regulasi yang jelas terkait apakah virtual currency, khususnya dalam bentuk CBDC, akan diakui sebagai mata uang sah. Ini menciptakan ketidakpastian hukum yang bisa menghambat adopsi CBDC di tingkat nasional.
Tidak hanya itu, CBDC juga membawa biaya dan risiko bagi bank sentral. Mengoperasikan CBDC membutuhkan infrastruktur yang mahal, seperti sistem teknologi informasi yang canggih.
Selain itu, jika CBDC menjadi instrumen moneter utama, bank sentral harus siap menanggung risiko kebijakan moneter yang lebih kompleks, terutama dalam hal menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi.
Terakhir, CBDC adalah bentuk uang yang dapat dimanipulasi oleh pemerintah. Dengan kemampuan untuk memprogram CBDC, pemerintah memiliki kontrol penuh atas kebijakan moneter yang bisa dilakukan dengan cepat dan langsung, namun ini juga bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik atau kekuasaan yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Dalam menghadapi semua permasalahan ini, pemerintah dan bank sentral perlu mempertimbangkan dengan cermat implikasi CBDC, baik dari segi teknis, hukum, maupun sosial. Perlu ada keseimbangan yang tepat antara inovasi teknologi finansial dan perlindungan terhadap kebebasan individu dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Kemunculan mata uang kripto dan meningkatnya adopsi oleh individu dan institusi menimbulkan tantangan dan peluang yang signifikan bagi sistem moneter tradisional. Di satu sisi, mata uang kripto menawarkan alternatif uang kertas yang terdesentralisasi, transparan, dan aman, yang dapat meningkatkan inklusi keuangan, inovasi, dan efisiensi.
Di sisi lain, mata uang kripto dapat melemahkan efektivitas kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan regulasi, serta meningkatkan permasalahan hukum, etika, dan lingkungan. Dalam konteks ini, bank sentral sedang menjajaki kemungkinan menerbitkan mata uang digital mereka sendiri (CBDC), yang dapat menggabungkan manfaat kripto dengan kepercayaan dan stabilitas sektor publik.
Namun, CBDC juga memerlukan trade-off dan risiko yang kompleks, seperti menggusur perantara swasta, mempengaruhi transmisi moneter, dan membuat bank sentral terkena serangan siber. Oleh karena itu, desain dan implementasi CBDC memerlukan pertimbangan yang cermat mengenai tujuan, fitur, dan implikasinya terhadap sistem moneter secara keseluruhan.
