Ada sebuah kejadian menarik yang saya lihat beberapa hari lalu. Terdapat sekumpulan anak yang sedang belajar bersama di sebuah pos ronda dengan gadget menjadi “guru”nya. Mereka dengan asiknya mencatat setiap suara yang keluar dari gawai tersebut. Walaupun raut wajah mereka terselip pesan bahwa suasana kelas tetaplah menjadi lokus terbaik bagi proses pembelajaran.
Di tempat lain, ada seorang guru sekolah dasar yang sedang menjajaki rumah wali murid dari rumah ke rumah. Kegiatan ini terpaksa harus ia lakukan demi kegiatan belajar para siswanya tidak terganggu. Selain itu, panggilan nurani sebagai guru pun menjadi alasan utama untuk melakukan totalitas dalam pekerjaan yang mulia ini.
Dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini kita melihat bagaimana sektor pendidikan dipaksa harus menyesuaikan keadaan. Dengan pertimbangan faktor kesehatan, kegiatan belajar mengajar dirubah menjadi model daring. Bagi sebagian kalangan, kegiatan belajar mengajar seperti ini merupakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang sudah dilakukan dibeberapa tempat namun bukan merupakan sesuatu yang ideal untuk diterapkan secara penuh. Mengapa demikian? Setidaknya ada dua alasan yang menjadi jawaban dari pertanyaan diatas.
Pertama, keadaan jejaring telekomunikasi kita belum merata. Hal ini saya alami langsung ketika mendengar kabar dari dua orang kolega yang berasal dari Purworejo dan Boyolali. Ketika jam kuliah akan dimulai, mereka berdua harus berangkat ke Balai Desa untuk mendapatkan sinyal. Kalau pun tidak mau ke Balai Desa, mereka harus mencari ruang terbuka dengan harapan ada sinyal yang “nyangkut” di gawainya. Ini realita sosial. Bagaimana kabar dengan anak bangsa kita yang berada di daerah Timur sana? Saya kira pembaca sudah bisa menilainya.
Kedua, tenaga didik dan para siswa yang belum siap. Di poin pertama saya mengulas sedikit mengenai keadaan “infrastruktur sinyal” di tanah air. Secara jujur saya berpendapat bahwa di kalangan guru Sekolah Dasar lebih memilih untuk diadakan proses pembelajaran tatap muka dibandingkan kegiatan daring seperti sekarang ini. Bukan hanya guru, para wali murid pun cukup kewalahan apabila pembalajaran daring ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama.
Salah satu wali murid mengatakan kepada saya bahwa ]“saya ini orang bodoh mas. Saya titip anak saya di Sekolah kepada gurunya agar kelak anak saya menjadi ‘manusia’. Sebagai orang yang ‘nggak punya’, saya hanya bisa membiayai sekolah anak, bukan memberi warisan berupa uang atau tanah”. Ini lah suara hati nurani rakyat. Dengan segala problematikanya, suara rakyat tetap lah emas!
Belum lagi persoalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tidak mendapatkan diskon. Kebijakan ini setidaknya menambah beban dua kali lipat bagi para wali mahasiswa karena banyak diantara kita yang terpukul hebat akibat pandemi, Namun kewajiban membayar uang kuliah tidak boleh dihiraukan.
Memang benar ada beberapa kampus yang memberikan kebijakan cicilan untuk uang kuliahnya, namun saya berpendapat bahwa dengan dirumahkannya seluruh mahasiswa sudah seharusnya ada biaya kompensasi yang harus dipertimbangkan. Toh, mahasiswa tidak bisa mendapatkan akses ke perpustakaan apalagi mengakses wifi. Kalau pun alasannya adalah untuk membiayai para tenaga kerja (yang meliputi tenaga kebersihan dan satpam) di kampus, bukankah dari segi kapasitas terjadi pengurangan?
Sekali lagi, kita mesti benar-benar menempatkan sektor pendidikan menjadi sektor esensial. Tidak ada tawar menawar lagi dalam hal ini. Penerapan protokol kesehatan yang disiplin memang perlu kita galakkan.
Namun, memandang sebelah mata kegiatan belajar mengajar merupakan suatu yang salah, bahkan cenderung blunder. Bagaimanapun para stakeholders harus mulai memikirkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka secara matang dan segera, karena membiarkan sektor pendidikan terseok-seok bukanlah tujuan dari UUD 1945.
