Ruang publik Indonesia berulang kali diguncang oleh peristiwa yang memperlihatkan wajah ambigu dari “kesalehan”. Perusakan atau penolakan pembangunan rumah ibadah, pelarangan kegiatan keagamaan terhadap kelompok minoritas, hingga ujaran moral bernuansa religius di media sosial, kerap dibenarkan atas nama iman dan ketertiban sosial. Ironisnya, tindakan-tindakan tersebut sering kali dilakukan bukan oleh mereka yang merasa sedang berbuat salah, melainkan oleh mereka yang meyakini tindakan mereka merupakan tindakan pembelaan terhadap agama mereka. Pada titik ini, kesalehan publik menunjukkan gejolak yang serius dalam perwujudannya: antara “emosionalitas” dan “rasionalitas” yang kerap menyingkirkan suara yang termarjinalkan.
Kesalehan publik tidak pernah netral. Ia selalu ada dalam relasi kuasa–menentukan siapa yang berhak berbicara, siapa yang harus didengar dan siapa yang harus menyesuaikan diri. Dalam konteks masyarakat majemuk, kesalehan mayoritas memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada kesalehan minoritas. Masalah muncul ketika ekspresi iman mayoritas tidak disertai kesadaran etis akan posisinya yang mampu menggerakkan “massa”, sehingga perasaan benar berubah menjadi alat penindasan. Emosi kolektif sering kali ditunjukkan melalui sikap takut akan hilangnya identitas, amarah tak terkontrol akibat perbedaan kepentingan yang dibalut alasan keagamaan, serta kecemasan terhadap perubahan sosial. Menurut hemat saya, semua hal ini mudah dimobilisasi dan dilegitimasi sebagai kewajaran moral, apalagi jika iman direduksi secara simplistis.
Emosionalitas yang menggebu membentuk rasionalitas yang sering kali dipakai secara selektif. Klaim ketertiban publik disusun sedemikian hanya rapi untuk membenarkan praktik eksklusi. Penolakan rumah ibadah dibungkus dengan wacana perizinan, ketentuan administratif, atau sekadar “aspirasi masyarakat setempat”. Rasionalitas dan emosionalitas tak lagi dihidupi dengan empati, sehingga ketidakadilan malah dinormalisasi. Semakin kabur makna ketentuan kebebasan beragama pada Sila Pertama Pancasila, UUD Pasal 29, serta janji rakyat untuk bersatu dan saling mensejahterakan.
Agama sedang dipermainkan oleh politik identitas. Kesalehan direduksi menjadi penanda “kita” dan “mereka”, bukan sebagai tolok ukur keberpihakan moral bagi yang rentan dan terpinggirkan. Emosi keagamaan dipantik, lalu diarahkan untuk menguatkan batas-batas sosial. Agama kehilangan kekritisannya, para pengikut memercayainya secara buta dan secara halus mengabaikan martabat manusia. Penting dicatat, persoalan ini bukan semata-mata soal emosi yang berlebihan, melainkan bagaimana emosi tersebut dimanipulasi akibat ketiadaan unsur reflektif di dalamnya.
Di sisi lain, rasionalitas juga dilepaskan dari kepekaan moralnya. Dikotomi antara rasionalitas dan emosionalitas dibiarkan berkembang dalam ruangan yang menyesatkan jika keduanya dihayati secara “sederhana”. Yang diperlukan adalah perjumpaan yang jujur di antara keduanya, karena rasionalitas dan emosionalitas adalah bagian yang sewajarnya ada dalam diri manusia. Pertanyaan dasar dari masalah ini adalah, apakah setiap orang bersedia menghayati sesamanya sebagai ciptaan yang sama-sama bereksistensi?
Pada esensinya, kesalehan publik menuntut lebih dari kepatuhan pada norma atau perasaan religius yang berlebihan tanpa rasionalitas. Benarkah iman kita sudah saling menghidupi satu dengan yang lain di balik identitas mayoritas dan minoritas? Sudahkah kita berpihak kepada kehidupan, kedamaian, dan kesejahteraan sesama kita? Sudikah kita meningkatkan kepekaan kita terhadap mereka yang menjerit karena ketidakadilan dan penderitaan? Atau iman kita justru membuat kita menjadi mesin religiositas fatalis yang hanya percaya serta mengkafirkan yang tidak sepaham kita? Dan enggan merefleksikan martabat kehidupan yang terlihat pada wajah-wajah lain di sekeliling kita?
Pertanyaan ini bukan untuk merelatifkan iman, tetapi berupaya untuk mengujinya secara etis di ruang bersama. Iman adalah sesuatu yang dihidupi karena percaya, jika kepercayaan seseorang adalah miliknya pribadi, maka dampak dari imannya adalah tanggung jawabnya. Kesadaran manusia untuk pilihan-pilihan yang mereka tempuh dalam kehidupan beragama terhubung dengan kehidupan sosial dan bernegara manusia itu sendiri.
Dalam pluralitas masyarakat Indonesia, kesalehan tidak bisa diukur dari intensitas keyakinan atau kemurnian simbol. Ukurannya terletak pada dampak sosialnya. Iman juga diperlihatkan melalui tindakan yang mencintai dan memelihara perbedaan kehidupan satu dengan yang lain. Tidak ada rasa aman yang terbangun bagi mereka yang rumah ibadahnya dihancurkan. Usaha imannya dianggap sampah hanya karena dikafirkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan sembarangan beretika. Rasa persatuan dan tanggung jawab bersama pun kian runtuh. Semuanya terasa semakin terpecah-pecah, rakyat yang berniat baik melalui kedalaman imannya justru semakin terfragmentasi.
Kesadaran akan gejolak antara rasionalitas dan emosionalitas dalam kesalehan publik menuntut pengakuan jujur bahwa iman tidak kebal terhadap kritik. Iman adalah perjalanan untuk terus mencari pemahaman. Tuhan bukanlah objek yang mudah dipahami, yang ada iman seharusnya tidak melupakan aspek misteri dalam pahamnya. Jika tidak, semua agama hanya akan berakhir dengan keputusan-keputusan yang sembarang dilakukan tanpa refleksi yang mendalam akan eksistensi kita.
Agama harus terus-menerus direfleksikan agar tidak terseret arus politik identitas, dan pemaknaan yang dangkal. Saya juga tidak terlalu menyukai dikotomi antara mayoritas dan minoritas karena jika terus dibicarakan, maka itu hanya akan semakin memperkuatnya. Namun, saya tidak bisa mengelak dari realitas. Pada akhirnya, agama dan sikap saleh tidak hanya berada di awang-awang surgawi, melainkan juga menyentuh bumi tempat kita hidup, berusaha, bersahabat, dan mencintai demi kehidupan bersama yang lebih baik.
