Jumat, April 23, 2021

RUU HIP dan Isu Komunisme

Kita Tidak Seharusnya Menolak Kelapa Sawit

Dewasa ini kita dapat melihat bahwa phobia masyarakat terhadap kelapa sawit semakin massif adanya. Berbagai macam campaign atau propaganda telah disebar oleh berbagai macam NGO atau...

Polisi Siber: Salah Kaprah Restorative Justice-Delik Penghinaan

Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, sejak tahun lalu telah meluapkan gairahnya untuk mengaktifkan Polisi Siber di Indonesia. Rasionalisasi...

Kalau mau kaya jangan jadi dokter?

"Kalau mau kaya jangan jadi dokter" seperti itulah kata kata yang hampir saya dengar setiap perkuliahan. saya mahasiswa fakultas kedokteran di salah satu universitas...

Harun Masiku dalam Wajah Pemberantasan Korupsi Kita

Kasus korupsi yang menjerat Harun Masiku sejauh ini tidak menemui titik terang. Secara tiba-tiba, Harun Masiku hilang tanpa diketahui keberadaannya oleh penyidik KPK. Keberadaan...
Ahmad Ilham Wibowo
Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kulon Progo, DIY tahun 2013, Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII, dan Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan FH UGM

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). RUU HIP dibentuk sebagai produk hukum yang memuat pengimplementasian nilai-nilai pancasila guna dijadikan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, beberapa kelompok masyarakat menganggap bahwa RUU HIP ini membuka ruang bangkitnya PKI dan merebaknya komunisme karena tak mencantumkan Tap MPRS No. 25/1966 tentang pelarangan PKI serta pelarangan penyebaran dan pengembangan faham atau ajaran Komunis/Marxisme-Lenimisme.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan bahwa tidak dicantumkannya Tap MPRS No. 25/1966 tidaklah bermasalahah karena Tap MPRS tersebut tetap masih berlaku dan mengikat secara hukum. Lalu, bagaimana kajian hukum tata negara memandang perdebatan ini?

Tak wajib dicantumkan

Salah satu penyebab munculnya polemik tersebut adalah, tidak dicantumkannya Tap MPRS No. 25/1966 tentang pelarangan PKI serta pelarangan penyebaran dan pengembangan faham atau ajaran Komunis/Marxisme-Lenimisme. Namun, jika dikaitkan dengan mekanisme pembentukan undang-undang, sebenarnya Ketetapan MPR (Tap MPR) memang tidak perlu untuk dicantumkan dalam bagian dasar hukum suatu undang-undang.

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menegaskan bahwa yang dimuat dalam bagian dasar hukum suatu undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di atas undang-undang. Selain itu, peraturan perundang-undangan tersebut juga harus, (1) memuat dasar kewenangan untuk membentuk undang-undang; (2) memuat perintah pembentukan suatu undang-undang;dan (3) memuat materi suatu pasal atau beberapa pasal dalam UUD NRI 1945 yang akan dijabarkan dalam undang-undang yang akan dibentuk tersebut.

Jika dikaitkan dengan ketentuan tersebut, memang Tap MPR memiliki kedudukan di atas undang-undang. Namun, Tap MPR No. 25/1966 dan Tap MPR lain yang dicantumkan dalam RUU HIP tidaklah memuat materi muatan yang mengatur kewenangan atau memerintahkan pembentukan RUU HIP. Selain itu, UU No. 12 Tahun 2011 juga tidak mengatur Tap MPR yang materinya dijabarkan dalam suatu undang-undang untuk dicantumkan dalam bagian dasar hukumnya.

Namun yang memicu permasalahan adalah, RUU HIP justru mencantumkan 7 (tujuh) Tap MPR/S lain yang masih dinyatakan berlaku dalam bagian dasar hukumnya. Selain itu, RUU HIP juga mencantumkan Tap MPR yang sudah diatur dalam undang-undang lain seperti Tap MPR No. 11/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN. Hal inilah yang semakin menimbulkan kecurigaan di kalangan  masyarakat.

Oleh karenanya, guna menghilangkan kecurigaan tersebut serta didasarkan pada pedoman pembentukan undang-undang, maka Tap MPR No. 25/1966 dan Tap MPR lain tidaklah wajib untuk dicantumkan dalam RUU HIP. Kemudian yang menjadi pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah dengan tidak dicantumkannya Tap MPRS No. 25/1966 dalam RUU HIP, lantas membuat materi muatan Tap MPR tersebut tidak berlaku atau tidak menjadi acuan hukum bagi pembentukan RUU HIP?

Masih mengikat

Memang pasca amendemen UUD 1945, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Ketetapan MPRS dan MPR (Tap MPR/S) yang bersifat mengatur (regeling). Hal ini karena MPR tidak lagi diposisikan sebagai lembaga negara tertinggi serta terdapat pemangkasan beberapa kewenangan MPR.

Namun, politik hukum amendemen UUD 1945 masih membuka ruang berlakunya Tap MPR yang bersifat mengatur (regeling). Hal ini dilakukan lewat pengaturan Pasal I (Aturan Tambahan) UUD NRI 1945 yang menugaskan MPR untuk melakukan peninjauan kembali terhadap materi dan status hukum Tap MPR/S Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 yang kemudian diatur melalui Tap MPR No. 1/2003.

Terdapat 6 (enam) jenis Tap MPR yang diklasifikasikan dalam Tap MPR No. 1/2003 tersebut. Namun, saat ini hanya ada 8 (delapan) Tap MPR yang dinyatakan masih berlaku. Hal ini karena, masih terdapat ketentuan dalam beberapa Tap MPR/S tersebut yang belum dipindah pengaturannya ke dalam UU.

Selain itu, Pasal 2 Tap MPR No. 1/2003 juga menegaskan bahwa Tap MPRS No. 25/1966 diklasifikasikan ke dalam Tap MPR/S yang dinyatakan masih berlaku dengan ketentuan. Ketentuan tersebut yakni, Tap MPRS No. 25/1966 kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Di sisi lain, Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 juga telah menegaskan kedudukan Tap MPR/S yang termasuk ke dalam Pasal 2 dan 4 Tap MPR No. 1/2003 (termasuk Tap MPRS No. 25/1966) sebagai salah jenis peraturan perundangan-undangan yang memiliki kekuatan mengikat.  Tap MPR/S juga memiliki hierarki kedudukan di bawah UUD 1945 dan di atas UU.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Tap MPRS No. 25/1966 wajib menjadi sumber hukum bagi pembentukan undang-undang termasuk RUU HIP. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan ini sejalan dengan pendapat Adolf Merkl yang mendalilkan bahwa norma hukum selalu mempunyai dua wajah (das Doppelte Rechtsantlizt), yakni ke atas bersumber dan berdasar pada norma yang diatasnya, tetapi ke bawah norma hukum menjadi dasar dan sumber norma hukum dibawahnya (Maria Farida Indrati, 2007).

Oleh karenanya, Tap MPRS No. 25/1966 tetap menjadi sumber hukum bagi RUU HIP sehingga materi muatan dalam RUU HIP tidak boleh bertentangan dengan materi muatan dalam Tap MPRS No. 25/1966 walau Tap MPRS No. 25/1966 tidak dicantumkan dalam bagian dasar hukum RUU HIP. Selain itu, Tap MPRS No. 25/1966 juga masih memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

 

Ahmad Ilham Wibowo
Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kulon Progo, DIY tahun 2013, Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII, dan Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan FH UGM
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Toleransi, Kita Perlu Belajar dari Negeri Tolland

Sebelum mulai mendaratkan jemari diatas keyboard laptop, sejenak terlintas dalam pikiran saya sebuah kutipan yang menarik dari buku yang berjudul “Berjamaah (lagi) walau tak...

Terorisme Lahir dari Watak yang Retak

Salah satu musuh terbesar kemanusiaan adalah terorisme. Ia lahir dari watak retak manusia yang dikendalikan hasrat untuk membunuh. Dalam aksinya yang agresif, teroris tak...

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mencari Teman Masa Pandemi? Why Not, Berikut Tipsnya

Sudah Satu Tahun Pandemi Covid-19 Melanda Indonesia. sekolah-sekolah, kampus, tempat yang bahkan kantor sekalipun harus berkegiatan online. Mahasiswa baru, murid baru dan orang-orang yang baru memulai...

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

ARTIKEL TERPOPULER

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mempertanyakan Wacana Koalisi Partai Islam Oleh PKS dan PPP

Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa kita sangkut pautkan sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan...

Puasa Menurut Filsuf Muslim

Selama ini ada anggapan umum yang diterima luas, bahwa nasib filsafat Islam telah berakhir di tangan Ibn Rusyd. Filsuf Andalusia yang mencoba melakukan counter...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.