Isu swasembada pangan selalu menarik untuk diulas, dan krusial ketika jadi bagian tema pada momentum debat capres tahap kedua pada Minggu malam (17/2) lalu. Karena pangan merupakan kebutuhan dasar (pokok) dan hak asasi manusia. Setiap individu berhak memperoleh pangan dengan jumlah layak, kandungan gizi yang cukup, mutu dan kebersihan terjamin serta harga terjangkau.
Informasi kebutuhan pangan penting yang harus dipahami oleh setiap keluarga terutama bagi semua orang tua. Orang tua harus bertanggungjawab terhadap kecukupan pangan (kualitas dan kuantitas). Seyogyanya memberikan asupan gizi yang terbaik untuk kelangsungan hidup anggota keluarga nya.
Membahas kecukupan gizi, komoditas daging dan telur ayam merupakan sumber protein yang relatif murah, sehingga harganya terjangkau, mudah dimasak dan disajikan serta merupakan sumber protein hewani esensial bagi masyaraka Indonesia.
Merujuk pada data yang dikeluarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS Nasional), pada Januari 2019 menunjukan harga daging ayam ras (broiler) segar di tingkat konsumen sekitar Rp 34 ribu an per kilogram.
Sedangkan untuk telur ayam ras Rp 26 ribu an per kilogramnya. Harga tersebut kurang sepertiga nya dari harga daging sapi yang berkisar Rp 115 ribu an per kilogram. Sehingga produksi daging unggas yang (sudah diklaim swasembada) ini dapat menjadi motor untuk mengubah pola konsumsi protein asal ternak dari red meat ke white meat.
Konsumsi protein hewani Indonesia di ASEAN masih tergolong rendah hanya 8 persen. Dibandingkan Malaysia yang sudah mencapai 28 persen , Thailand 20 persen , Filipina 21 persen.
Untuk tingkat konsumsi daging ayam broiler hanya sekitar 12,5 Kilogram per kapita per tahun. Malaysia 40 Kg per kapita per tahun. Konsumsi telur kita baru 125 butir per kapita per tahun. Malaysia sudah 340 butir per kapita per tahun.
Konsumsi daging dunia diprediksi akan meningkat karena pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan pendapatan riil, harga ayam yang relatif lebih murah dibanding daging lain, dan perubahan preferensi diet masyarakat. Tahun 2030 diperkirakan menyentuh angka 45,3 kg per kapita dari 41,3 kg tahun 2015.
Dari total angka ini, daging unggas diprediksikan menyumbang 17,2 kg pada 2030, atau meningkat dari 13,8 kg di tahun 2015. Di negara berkembang, termasuk Indonesia konsumsi daging unggas diperkirakan akan mengalami peningkatan ke level 33,3 persen menjadi 14 kg per kapita dari semula 10,5 kg.
Bila diperhatikan lebih seksama, faktor penyebab rendahnya tingkat konsumsi pangan asal hewani (terutama daging ayam maupun telur) di Indonesia bukan karena tingkat produksi domestik rendah. Dengan data produksi ayam ras tahun 2017 sebanyak 1.848.061 ton, potensi produksi tahun 2018 sebanyak 3.382.311 ton. Proyeksi kebutuhan ayam domestik 3.051.276 ton, sehingga potensi surplus (excess supply) 331.035 ton. Adapun untuk produksi telur ayam ras pada 2017 sejumlah 1.527.135 ton, sedangkan potensi produksi pada 2018 sejumlah 2.562.342 ton, dengan proyeksi kebutuhan telur nasional 1.766.410 ton. Sehingga proyeksi surplus produksi 795.931 ton.
Permasalahan mendasar masih rendahnya konsumsi daging ayam masyarakat Indonesia juga bukan karena tidak memiliki uang yang cukup, namun terletak pada bagaimana cara mind set masyarakat sebagai konsumen meletakan skala priorias dari pengelolaan uang belanjanya. Mana yang seharusnya jadi prioritas, dan mana yang bisa ditunda kemudian.
Lembaga Demografi UI menyebutkan tahun 2009 sebesar 57, 1 persen penduduk miskin merokok. BPS mencatat pada Maret 2018 rokok menjadi salah satu komoditas yang berpengaruh signifikan pada kenaikan masyarakat miskin. Dari 9 komoditas konsumsi, rokok berada ditingkat kedua dibawah beras. Beras tercatat menyumbang 20,95 persen terhadap kemiskinan di perkotaan dan 26,79 persen di perdesaan. Kemudian rokok menyumbang 11,07 persen terhadap kemiskinan di perkotaan serta 10,21 persen di perdesaan.
Pada Maret 2017, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merilis data 19,63 persen penduduk miskin adalah perokok. Ternyata rata-rata perbulan penduduk Indonesia membelanjakan uangnya untuk konsumsi rokok sebesar Rp 66.308 dan pulsa dan termasuk internet yang merupakan kebutuhan sangat penting di era industri 4.0 sebesar Rp 24.428. Sedangkan untuk membeli daging ayam hanya sejumlah Rp 15.795 dan untuk belanja telur ayam sebesar Rp 11.804.
Jika dibuat simulasi, pos anggaran belanja rumah tangga untuk rokok dipotong sebesar Rp 1.000 saja per bulan, dan dialihkan untuk menambah dana belanja daging ayam, maka akan terjadi peningkatan demand daging ayam sekitar sepertiga kilogram untuk tiap tahun nya. Kalau dihiung sepertiga kilogram dikalikan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 260 juta (BPS, 2017), maka akan dibutuhkan daging ayam sejumlah 86,7 ribu ton per tahun.
Dari angka tersebut nilai rupiah diperkirakan akan menggerek penjualan daging ayam bisa mendekati angka Rp 3 triliun tiap tahun nya. Dengan angka fantastis tersebut, tentunya akan lebih banyak peternak rakyat yang terselamatkan, dan pada saat bersamaan bisa membantu mengurangi 19,4 juta penduduk Indonesia yang masih mengalami gizi buruk.
Penulis menilai permasalahan nya ada pada prilaku (budaya) dan mindset masyarakat. Maka yang perlu dibenahi yang pertama dan utama adalah pola pikir dan prilaku masyarakat konsumen dulu untuk hemat dan menggunakan uang belanja sesuai prioritas kebutuhan. Harus diberikan edukasi dan penyuluhan secara masif merubah cara pandang masyarakat menggunakan dana belanja.
Bukan hanya perusahaan rokok yang bisa pasang iklan iklan jor-joran. Dibuat kan skala prioritas. Dibangun kesadaran di rumah tangga dengan dikampanyekan oleh semua stakeholder untuk mendukung dan kesadaran pentingnya gizi pangan asal hewan, mulai dari keluarga, institusi pendidikan, mass media, media sosial, di kantor pemerintahan, swasta dan LSM. Bisa disosialisasikan menggunakan pendekatan agama dengan bantuan peran serta tokoh agama, dan memaksimalkan peran tokoh masyarakat dengan kearfian lokal di daerahnya.
Peran Kementerian Kominfo sangat penting dan strategis untuk mengajak media massa agar lebih bijaksana dalam mengiklankan produk-produk pangan, sehingga konsumen menjadi lebih rasional dan selektif dalam membeli pangan sesuai dengan kebutuhannya, dan membangun opini guna meningkatkan kesadaran gizi masyarakat.
