Pemerintahan Jokowi merupakan pemerintahan yang tak pernah luput dari berbagai sorotan di media, baik itu media cetak maupun media digital. Selalu ada bahan perdebatan yang muncul, sehingga perhatian pengguna media pun semakin besar. Presiden Jokowi bak media darling yang pola tingkahnya jangan sampai luput diikuti. Namun dari sekian banyak sorotan terhadap presiden Jokowi, sebagian besar juga relatif berisi fitnah, cacian hingga tuduhan yang kadang dibuat-buat hanya untuk menjatuhkan legitimasi Jokowi sebagai Presiden.
Meskipun, posisi Jokowi sebagai Presiden memang tak bisa dimungkiri akan senantiasa berhubungan dengan sorot cahaya “kamera”. Dan sebagai presiden juga Jokowi mesti kuat menerima kritikan. Bagaimanapun juga kritikan dari masyarakat merupakan konsekuensi dari demokrasi, dimana rakyat mendapatkan peranan lebih untuk terlibat proaktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Selain itu, akses Dunia Maya yang begitu massif dan meluber. Dan presiden Jokowi merupakan salah satu presiden yang terbilang aktif dalam menginformasikan update kegiatan terbaru disemua akun kepresidenan, baik itu, melalui instagram, twitter, vlog, dsb.
Namun perlu dikaji juga, imbas dari keaktifan Jokowi di dunia maya. Disatu sisi, positifnya Jokowi akan mampu memberikan gambaran dari program kerjanya melalui akun-akun di media sosial sehingga mudah diakses dan dipantau masyarakat luas, namun disisi lain, kritikan terhadap Jokowi pun ibarat badai yang datang tak terbendung. Tak jarang informasi yang ada penuh dengan kebohongan (Hoax).
Paling tidak asumsi terakhir tersebut didasari oleh pengamatan penulis akhir-akhir ini, akun media sosial penuh dengan dikotomi dan bias antara pro serta kontra Jokowi. Oleh karenanya, kejadian sekarang ini tak bisa dilihat sebagai faktor tunggal. Meminjam konsep Marxisme tentang materialisme historis, bahwa apa yang terjadi hari ini merupakan akibat dari apa yang dikerjakan sebelumnya. Semua memiliki pertalian dan relasi yang kuat.
Bila dirunut kebelakang fenomena dikotomis yang terjadi sekarang, merupakan akibat dari diskursus tiada akhir setelah Pilpres 2014. Namun, tak sampai di situ, rentetan kejadian yang mengiringi setelahnya tak ayal mengakibatkan dunia maya menjadi ajang pertarungan dari dua kelompok tersebut. Keterbelahan opini adalah akibat yang tak bisa dihindari dengan senantiasa membangun diskursus ala pendukung Jokowi yang akan senantiasa berlawan dengan diskursus ala Prabowo.
Sebenarnya, munculnya perpecahan sudah dapat diduga dari awal pencalonan mereka. Pilpres 2014 yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon, tentu menjadi titik awal dikotomi muncul. Keterbelahan antara dua kubu pendukung hingga akhirnya merembes pada keterbelahan secara sosial merupakan hasil tak terelakkan dari pertarungan politik yang melibatkan dua petarung. Sehingga semua serba hitam putih, apabila tidak Jokowi sudah pasti Prabowo, dan begitupun sebaliknya.
Untuk konteks sekarang ini, seperti Pilkada DKI, pemblokiran telegram sampai pada pembubaran HTI tak lain adalah puncak gunung es dari perpecahan semenjak pilpres 2014. Sebab, massa dominan yang melancarkan aksi perlawan terhadap rezim pemerintah merupakan kelompok yang diwakili oleh dua massa partai, Gerindra dan PKS yang tak lain adalah pendukung Prabowo.
Dengan membangun wacana bahwasanya pemerintahan sekarang ini anti-islam menjadi strategi yang cukup ampuh untuk mengikis kepercayaan rakyat. Pilkada DKI merupakan turning point keberhasilan strategi politik tersebut. Hingga kemudian berlanjut dengan pengecaman terhadap rezim setelah pembubaran HTI.
Media sosial pada akhirnya bertransformasi menjadi instrumen yang cukup ampuh untuk menyebarkan wacana bahwa pemerintahan Jokowi anti-Islam. Bermunculannya akun-akun yang mengatasnamakan muslim cyber army disamping juga para buzzer politik adalah fakta yang tak terbantahkan.
Pemerintahan Jokowi diasosiasikan sebagai kubu oposisional terhadap umat islam yang mesti dilawan dan diberangus. Ekstremnya lagi Jokowi diasosiasikan juga sebagai manifestasi dari PKI. Strategi yang terbilang ampuh sebab, trauma sejarah berkepanjangan terhadap PKI membuat wacana untuk melawan rezim semakin kuat. Masyarakat Indonesia masih belum bisa lepas dari doktrin yang dibangun oleh orde baru.
Tak salah bila dikatakan, Jokowi dalam banyak kasus hampir sama seperti yang digambarkan oleh Nasrudin Hoja, seorang tokoh sufi humoris. Ia menggambarkan kondisi manusia yang serba salah dimata manusia lain, bahkan untuk hal yang sebenarnya dianggap benar. Suatu waktu, ada seorang ayah dan anaknya dengan seekor keledai hendak melakukan perjalanan. Namun, di perjalan mereka menjumpai orang-orang yang senantiasa mencibir apa yang mereka lakukan. Disaat sang ayah yang naik keledai sendiri, malah dibilang tidak sayang anak. Ketika sang anak naik keledai, dan sang ayah berjalan, malah anaknya diumpat sebagai anak durhaka. Begitupula ketika mereka berdua menaiki keledai secara bersamaan, orang-orang malah mengatakan sungguh jahat yang mereka berdua lakukan, masa keledai sekecil itu dinaiki oleh dua orang, kasihan sekali keledai itu. Jokowi pun tak luput dari kritikan semacam ini. Setiap kebijakan dan langkah yang diambilnya selalu saja ada kelompok yang mencibir, dan sudah dapat dipastikan siapa kelompok tersebut.
Fenomena Jonru sampai dengan muslim cyber army adalah mesin untuk melancarkan strategi politik. Alih-alih memberitakan fakta yang ada, akun-akun ini malah bertugas membangun wacana yang berseberangan dengan pemerintah, bahkan tak jarang informasi yang disebarkan hanyalah cocokologi yang bertendensi fitnah -perilaku yang harusnya dihindari oleh Kelompok yang mendaku diri sebagai pejuang islam. Sehingga kerja-kerja mereka boleh dikatakan tak lebih dari politisasi agama, memanfaatkan agama untuk agenda politik semata.
