Pada sepanjang tahun 2000-an, telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara kompleks di Belarus. Situasi hak asasi manusia di Belarus berada dalam tahap kritis.
Sejak 2014, pemerintah Belarus telah mengambil langkah-langkah positif tertentu untuk menuju perbaikan iklim politik, termasuk membuka peluang kepada pihak berwenang yang lebih besar terhadap dialog dengan masyarakat sipil serta aktor internasional, sehingga mencegah terjadinya reformasi sistemik.
Tindakan penahanan yang bermotivasi politik terus digunakan oleh pemerintah Belarus, meskipun pada tingkat yang lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, sementara jumlah penahanan administratif dan denda yang terlalu tinggi telah meningkat secara signifikan pada 2014.
Belarusia terus menggunakan hukuman mati dengan catatan dengan jumlah tertinggi eksekusi yang dilaporkan sejak tahun 2008. Hak asasi manusia di Belarusia terus dilanggar, termasuk dalam pembatasan hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan berserikat, dan hak kebebasan media.
Pihak berwenang secara sistematis menggunakan represi dan intimidasi yang diarahkan pada jurnalis independen, anggota oposisi dan pembela hak asasi manusia yang aktivitas politiknya di Belarus terus dikaitkan dengan risiko tinggi terhadap kehidupan dan kebebasan, terutama yang berkaitan dengan pemilihan parlemen 2016 dan protes damai di bulan Februari. Peristiwa tersebut termasuk pembubaran brutal demonstrasi damai di Minsk pada 25 Maret 2017 dengan ratusan orang dijatuhi hukuman penahanan administratif dan denda berat yang menyebabkan situasi hak asasi manusia di Belarus memburuk dengan cepat.
Terlepas dari deklarasi politik yang menekankan pentingnya nilai-nilai bersama dalam hubungan Uni Eropa dan Belarus, European External Action Service (EEAS), Komisi Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa telah mengambil sikap yang kurang berprinsip terhadap Belarusia dalam praktiknya terhadap hak asasi manusia (European External Action Service, 2015).
Sejak 2014, dialog politik dengan negara telah meningkat secara signifikan. Untuk pertama kalinya, masyarakat sipil diizinkan untuk berpartisipasi dalam beberapa dialog bilateral, termasuk dalam Kelompok Koordinasi Uni Eropa dengan Belarus. Namun, dialog sektoral seringkali sengaja dipisahkan dari diskusi tentang hak asasi manusia.
Masyarakat sipil tidak diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam negosiasi substantif dari dialog sektoral dan hak asasi manusia selalu dibahas secara tertutup dengan beberapa kelompok hak asasi manusia terkemuka yang telah ditolak aksesnya ke pertemuan tersebut.
Dialog Hak Asasi Manusia antara Uni Eropa dengan Belarus telah berlanjut sepanjang tahun 2016 dan 2017, tetapi para aktivis Civil Society Organization (CSO) menunjukkan bahwa tidak terdapat tanda-tanda otoritas bahwa Belarusia berniat untuk mempertimbangkan secara serius setiap rekomendasi dari masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik. Meskipun bantuan keuangan dari Uni Eropa untuk Belarusia memang digunakan untuk mendukung promosi hak asasi manusia, pendanaan langsung dari LSM lokal masih terbatas.
Hubungan antara Uni Eropa dan Republik Belarus sulit berkembang daripada hubungan antara Uni Eropa dan negara-negara EaP lainnya. Negara anggota Komunitas Eropa dan Belarusia telah menandatangani sebuah perjanjian yaitu Partnership and Cooperation Agreement (PCA) pada Maret 1995.
Perjanjian tersebut mencakup klausul persyaratan hak asasi manusia yang memungkinkan perjanjian tersebut ditangguhkan secara sepihak dalam hal terjadi pelanggaran terhadap komponen esensial seperti prinsip demokrasi dan hak asasi manusia serta prinsip ekonomi pasar.
Namun, perjanjian tersebut tidak pernah berlaku karena kedua belah pihak tidak memiliki kerangka perjanjian atau dasar hukum yang jelas untuk dialog bilateral. Hubungan bilateral antara negara anggota Komunitas Eropa dan Belarusia terhenti pada 1996-1997 karena kemunduran serius dalam perkembangan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Belarusia.
Pada tahun 1997, Dewan Uni Eropa menangguhkan ratifikasi Partnership and Cooperation Agreement (PCA) dengan membatasi semua kontak antara Uni Eropa dan Belarusia di bawah tingkat menteri dan menghentikan semua bantuan teknis bersama dengan program kerja sama kecuali di tingkat regional.
Pada tahun 2004, menjelang perluasan Uni Eropa ke Eropa Tengah dan Timur, Dewan Uni Eropa mengadopsi delapan poin deklarasi pada Oktober 2002. Deklarasi tersebut menyatakan harapan bahwa Belarusia akan mengambil tempat di antara negara-negara demokratis Eropa, paling tidak karena Belarusia akan menjadi tetangga langsung setelah perluasan Uni Eropa, sambil menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan, sebagaimana dijamin dalam Piagam PBB yang diwujudkan dalam Undang-Undang Akhir Helsinki (Dewan Uni Eropa, 2006).
Meskipun keadaan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia memburuk di Belarus antara tahun 2002-2004, Uni Eropa memasukkan negara tersebut ke dalam Kebijakan Lingkungan Eropa, tetapi menggarisbawahi bahwa hubungan kontraktual akan dapat berkembang hanya jika Belarus telah membentuk bentuk pemerintahan yang demokratis (Komisi Eropa, 2004).
Upaya pertama untuk menormalisasi hubungan antara Uni Eropa dan Belarus berlangsung dari tahun 2008 hingga 2010. Menyusul pembebasan tahanan politik dan penurunan sementara dalam tingkat represi terhadap aktivis hak asasi manusia dan oposisi, Uni Eropa menangguhkan tindakan pembatasan terhadap hampir semua pejabat Belarusia dan negara tersebut dimasukkan ke dalam Kemitraan Timur. Namun, komentator dan analis terkemuka berpendapat bahwa keterlibatan Uni Eropa dengan Belarusia pada saat itu kurang dimotivasi oleh peningkatan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi.
