Apakah masyarakat yang lebih religius otomatis lebih bermoral? Pertanyaan ini terdengar provokatif, tetapi layak diajukan secara jujur. Kita hidup di negara yang secara formal yang cukup tegas mengakui agama sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Hal itu tampak jelas pada Sila Pertama dari dasar negara kita tercinta, Pancasila. Identitas religius tampak kuat, simbol-simbol iman hadir di ruang publik, dan wacana moral kerap mengutip ajaran agama. Namun praktik korupsi, pelanggaran hukum, dan manipulasi aturan masih terus terjadi. Di sinilah kegelisahan muncul: mengapa religiusitas tidak selalu berbanding lurus dengan integritas publik?
Perbandingan internasional sering dipakai untuk menggugah refleksi. Denmark, misalnya, dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat religiositas relatif rendah, tetapi secara konsisten menempati posisi atas dalam daftar negara dengan korupsi terendah berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Bahkan, Singapura, yang masyarakatnya multikeyakinan dan cukup religius, juga dikenal memiliki tata kelola publik yang bersih serta disiplin hukum yang tegas, dikalahkan oleh Denmark yang kesannya “sekuler”. Perbandingan ini bukan untuk menyanjung satu bangsa dan merendahkan yang lain, melainkan untuk menunjukkan bahwa religiusitas tidak otomatis paralel dengan ketertiban sosial.
Artinya, persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya agama, melainkan bagaimana agama dihayati dalam relasinya dengan hukum dan tanggung jawab publik. Jika agama berhenti sebagai identitas, ia mudah berubah menjadi tameng moral. Kita merasa berada di sisi yang benar karena beragama, sementara praktik sehari-hari berjalan dengan logika kompromi. Agama memberi legitimasi simbolik, tetapi tidak selalu membentuk kebiasaan etis.
Di titik inilah konsep jati diri menjadi relevan. Kata jati berakar dari bahasa Sanskerta yang menunjuk pada makna asal atau yang paling asli—origin, inti terdalam yang tidak dibuat-buat. Jika demikian, kesalehan yang sungguh seharusnya bukan sekadar performa sosial, melainkan ekspresi dari inti terdalam diri manusia.
Ketika integritas menjadi bagian dari jati diri, kejujuran tidak lagi bergantung pada pengawasan eksternal. Ia mengalir dari dalam, karena seseorang tidak ingin mengkhianati dirinya sendiri. Agama, dalam pengertian ini, bukan kostum moral yang dipakai di ruang publik, melainkan fondasi identitas yang membentuk keputusan konkret. Tanpa perjumpaan dengan jati yang autentik, religiusitas mudah terjebak dalam simbol dan retorika belaka.
Masalah krusial lainnya terletak pada konsistensi penegakan aturan. Hukum yang tidak dijalankan secara tegas pada akhirnya kehilangan wibawanya. Ketika peraturan hanya keras di atas kertas tetapi lentur dalam praktik, masyarakat belajar satu hal: aturan bisa dinegosiasikan. Ketegasan denda pelanggaran publik di Singapura sering dikontraskan dengan praktik di Indonesia yang masih bergantung pada situasi, kedekatan, atau kompromi informal. Fleksibilitas memang terdengar manusiawi, tetapi dalam konteks hukum, kelonggaran yang tidak terukur justru menggerus rasa keadilan.
Di titik ini, pertanyaan tentang ketegasan hukum menjadi tak terelakkan. Apakah sanksi yang kita miliki benar-benar memberi efek jera, atau justru terasa lunak dan mudah dinegosiasikan? Perdebatan tentang hukuman mati bagi koruptor atau bandar narkoba sering memicu pro dan kontra. Di satu sisi, ada yang menilai hukuman ekstrem diperlukan demi menyelamatkan kehidupan sosial yang lebih luas–terutama ketika jaringan kejahatan masih bisa dikendalikan dari balik penjara. Di sisi lain, ada kekhawatiran tentang hak hidup dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ketegangan ini menunjukkan bahwa persoalannya tidak sesederhana memilih antara keras atau lunak.
Namun mungkin yang lebih mendasar bukan soal berat-ringannya hukuman, melainkan integritas sistemnya. Rekonstruksi makna dan praksis penjara, pengawasan internal yang sungguh-sungguh, serta sanksi yang ditegakkan tanpa pandang bulu jauh lebih penting daripada sekadar memperberat ancaman di atas kertas. Jika pengawas sendiri imoral atau mudah tergoda kompromi, hukum kehilangan daya transformatifnya. Ketegasan bukanlah kebrutalan, tetapi kesetiaan pada prinsip yang disepakati bersama.
Pada dasarnya, setiap manusia–betapapun saleh citranya–memiliki potensi menyimpang. Korupsi tidak mengenal batas institusi; ia bisa terjadi di pemerintahan, lembaga keagamaan, organisasi sosial, bahkan keluarga. Ketika penyimpangan menjadi kebiasaan kolektif, tekanan sosial untuk ikut terlibat semakin besar. Integritas tidak hanya diuji oleh iman personal, tetapi oleh kultur sosial yang mengelilinginya. Jika lingkungan menganggap pelanggaran sebagai hal biasa, keberanian untuk berbeda menjadi semakin mahal.
Bayangkan sebuah masyarakat yang rajin berdoa sebelum memulai rapat, tetapi dengan mudah menyepakati “mark-up” anggaran di akhir pertemuan. Atau sebuah komunitas yang penuh simbol kesalehan, namun diam ketika penyimpangan dilakukan oleh tokoh yang dihormati. Dalam situasi seperti itu, agama tidak hilang—ia tetap ada—tetapi terpisah dari keputusan konkret. Ketika iman tidak menyentuh cara kita mengelola uang publik, menegakkan aturan, atau menghukum pelanggaran, ia menjadi ornamen moral, bukan daya pembentuk karakter kolektif.
Pada akhirnya, religiusitas tanpa jati yang autentik dan tanpa sistem hukum yang tegas akan mudah runtuh di hadapan godaan kekuasaan. Integritas publik lahir ketika nilai iman berakar pada inti diri manusia dan sekaligus ditopang oleh struktur yang konsisten. Bukan untuk menciptakan masyarakat yang tampak suci, melainkan kehidupan bersama yang lebih adil dan dapat dipercaya.
