Rekonsiliasi adalah salah satu isu yang paling ramai diperbincangkan oleh publik pasca pengumuman pemenang pilpres. Ia dimaksudkan untuk meredakan suhu politik yang semakin memanas dan merekatkan kembali hubugan anak bangsa yang terpecah ke dalam kubu 01 dan 02 dan terpolarisasi ke dalam kelompok cebong dan kampret.
Ide rekonsiliasi melahirkan pro-kontra dari berbagai pihak. Ada yang berpendapat, rekonsiliasi tidak penting karena di antara Jokowi dan Prabowo tidak ada masalah, kecuali masalah politik dan ini sesuatu yang lumrah dalam alam demokrasi kita. Sedangkan yang lain, berpandangan bahwa ia sangat urgen karena ia merupakan salah satu jalan untuk mendinginkan gejolak selama pilpres berlangsung.
Dan pendapat yang paling mengundang atensi banyak kalangan adalah rekonsiliasi dengan syarat pemulangan Habib Rieziq oleh pemerintah, sebagaimana ditawarkan Dahnil Anzar Simajuntak.
Rekonsiliasi ala Dahnil ini mendapat penolakan dari berbagai tokoh dan pengamat politik. Salah satunya Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Menurutnya, rekonsiliasi politik mestinya dilakukan tanpa syarat apa pun, termasuk syarat pemulangan Habib Rieziq. Karena dasar rekonsiliasi adalah keikhlasan. Harus ikhlas lillahita’ala (tempo.co/10/07).
Rekonsiliasi dengan segala kontroversinya akhirnya terjawab dengan bertemunya Jokowi dan Prabowo di MRT, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pertemuan ini menjadi angin segar bagi masa depan politik kita. Sebab, pertemuan ini disinyalir akan menjadi pintu masuk bagi terlaksanannya rekonsiliasi di antara kedua kubu yang berkontestasi pada pilpres kemarin.
Kontestasi yang harus dibayar dengan mahar yang cukup mahal karena telah melahirkan konflik horizontal yang tidak hanya di level elite, tetapi juga di akar rumput. Caci-maki dan saling tebar fitnah menjadi lakon keseharian masyarakat kita disebabkan perbedaan pilihan politik. Narasi anti agama dan radikalisme berseliweran di dalam kehidupan sosial kita dan menjerat siapa saja yang berbeda pilihan politik.
Dalam konteks inilah rekonsiliasi menjadi urgen. Semata-mata untuk meredakan ketegangan politik di antara para pendukung kedua kubu. Bukan untuk bagi-bagi kekuasaan (power sharing) sebagimana jamak terjadi dalam dunia perpolitikan kita dewasa ini.
Narasi-narasi yang dikumandangkan Jokowi dan Prabowo cukup membuat suhu politik kita menjadi dingin. Narasai pioratif cebong dan kampret harus dibuang jauh-jauh dari kamus keseharian kita. Karena kita bukan lagi 01 atau pun 02, tetapi satu dalam naungan merah putih.
Menjadi Oposisi
Pertemuan Jokowi dan Prabowo yang mengejutkan banyak pihak, terutama pendukung fanatik Prabowo-Sandi, memunculkan aneka ragam spekulasi politik. Di antara yang paling menarik perhatian publik adalah wacana merapatnya kubu 02 dalam kabinet Jokowi-Makruf selama lima tahun ke depan.
Ada indikasi ‘sharing power’ atau dalam istilah yang lazim digunakan Pengamat Politik, Adi Prayitno, ada syaiun-syaiun di balik pertemuan Jokowi dan Prabowo di MRT, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
Bagaimana pun santernya wacana ‘sharing power’ ini, tetapi mayoritas pendukung Prabowo-Sandi menghendakinya berada di luar kekuasaan. Istiqamah berdiri di jalur oposisi. Keberadaan kelompok oposisi menjadi penting sebagai penyeimbang dan pengawas kekuasaan (checks and balances) dalam setiap kebijakan pemerintah.
Menjadi oposisi adalah langkah yang terhormat bagi Prabowo-Sandi. Karena dengan itu, publik akan melihat, bahwa ia bukanlah partai pragmatis yang lebih mengedepankan keuntungan pragmatis dan kekuasaan daripada suara konstituen, sebagaimana jamak melekat pada partai politik kita dewasa ini.
Apalagi pendukung fanatik Prabowo Sandi sudah terlanjur mengklaim bahwa Prabowo-Sandi adalah kelompok yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kubu yang gila akan jabatan dan kekuasaan.
Maka jika klaim ini beradu punggung dengan realita, dalam artian Prabowo-Sandi memilih bergabung dengan pemerintah, kemungkinan besar akan menghancurkan kepercayaan pendukungnya dan Prabowo-Sandi akan ditnggalkannya untuk selama-lamanya.Jangankan sampai bergabung denagn pemerintahan, Prabowo bertemu Jokowi saja sudah dicurigai macam-macam dan disebut penghianat.
Harus diakui, bahwa pertemuan Prabowo dan Jokowi menyisakan luka dan kekecewaan di hati sebagian banyak pendukung (fanatik) Prabowo-Sandi, baik di level elite, apalagi di level akar rumput (grass root).
Rekonsiliasi di Akar Rumput
Sejak perhelatan kontestasi pilpres 2014-2019, publik kita terpolarisasi ke dalam kelompok cebong dan kampret untuk menyebut orang atau kelompok yang berbeda plihan politiknya. Istilah yang seharusnya tidak perlu ada dalam kamus politik kita.
Pendukung masing-masing kubu di akar rumput terus bergejolak mengiringi perhelatan kontestasi politik lima tahunan ini. Dunia keseharian kita penuh-sesak dengan nyinyir dan saling ejek. Kerukunan masyarakat kita benar-benar dalam ancaman hoaks dan caci-maki, tanpa tiada dapat diidentifkasi kubu siapa yang memulai.
Dari masyarakat awam hingga masyarakat terdidik menjadi korban hokas, sehingga antara satu kelompok dengan kelompok yang lain berada dalam ketegangan yang menakutkan, juga menghawatirkan bagi harmonisme republik ini.
Meski Prabowo dan Jokowi sudah bertemu guna mendinginkan suasana dunia perpolitikan kita yang selalu memanas, tetapi di akar rumput terus bergejolak. Karena mereka meyakini bahwa pilpres hari ini curang. Bahkan Prabowo yang bertemu Jokowi pun diklaim penghianat karena bertemu dengan Presiden yang menurut mereka hasil dari sebuah kecurangan.
Kondisi semacam ini tentu tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut dan berkepenajangan. Sebab membahayakan bagi persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Maka kalau boleh saya mau mnewarkan satu gagasan, yaitu rekonsiliasi tidak hanya di level elite partai politik dan pendukung, tetapi juga di akar rumput.
Rekonsiliasi ini bisa dimulai dengan digagasnya pertemuan kedua kelompok pendukung di masing-masing daerah, bahkan di masing-masing desa dengan tajuk, misalnya silaturahmi, sehingga tensi yang selalu memanas menjadi dingin dan cair. Sehingga masing-masing kelompok pendukung sadar, bahwa persatuan dan kesatuan lebih penting dari sekedar remeh-temeh urusan politik semata.
