Baru-baru ini, tepatnya pada 02 November 2017, Populi Centre: Public Opinion & Policy Research merilis hasil Survei Nasional (Surnas) yang diberi tajuk, 3 Tahun “Indonesia Sentris”: Penilaian Dari Rakyat. Survei yang melibatkan 1.195 responden di 120 Kecamatan seluruh Indonesia dengan margin error + 2,8% pada tingkat kepercayaan 95% ini menghasilkan beberapa point penting tentang penilaian masyarakat terhadap kinerja Jokowi-JK selama 3 tahun terakhir.
Tulisan ini tidak akan membahas tentang tingkat kepuasaan masyarakat untuk beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana term dan topik dalam kuesioner penelitian tersebut, tapi secara khusus akan lebih menitikberatkan pada fakta, bahwa kebijakan yang paling bermanfaat untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat adalah pembagian “Kartu Sakti” seperti KIP, KIS, PKH, KKS, dan kartu-kartu lainnya, yang pelaksanaan teknis-koordinatifnya ada pada Kemenko PMK; Puan Maharani.
Tingkat persentasenya pun begitu jomplang. Responden yang memilih pembagian kartu sebagai kebijakan yang paling bermanfaat mencapai angka 50,7%. Artinya, program pemerintah dalam konteks kesejahteraan rakyat yang ditangani oleh Puan Maharani, mendapatkan apresiasi yang tinggi oleh masyarakat, dan dapat mempersempit jarak mereka dengan kesejahteraan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang. Ini tidak hanya sekedar angka, tapi sekaligus fakta tak terbantahkan, bahwa Puan Maharani bekerja.
Sulit rasanya membayangkan berbagai kartu itu menyebar sedemikan luas mencapai jumlah puluhan juta penerima manfaat jika
Seperti diketahui, pambagian berbagai kartu tersebut berada langsung di bawah pengawasan Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator bidang PMK. Puan Maharani ikut terlibat dalam berbagai kebijakan Kementerian atau Lembaga yang dibawahinya. Terkait dengan penyebaran Kartu Sakti tersebut, Puan Maharani terlibat dalam koordinasi dan sinkronisasi data, sehingga penerima manfaatnya semakin valid dan tepat sasaran.
Maka, tidak salah ketika dikatakan, bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK ini, salah satunya, disebabkan oleh kinerja dan kerja Puan Maharani yang mumpuni. Ia menjadi salah satu kunci yang mampu meningkatkan kepuasaan masyarakat terhadap Jokowi-JK. Jelas dalam survei tersebut dikatakan, bahwa tingkat kepuasan terhadap pemerintahan ditopang oleh kebijakan yang bermanfaat, yaitu pemberian bantuan dana sosial melalui “kartu Sakti”.
Ini merupakan fakta yang menarik, terutama ketika Puan Maharani selama ini dianggap sebagai menteri yang tidak bekerja (bahkan dikatakan tidak tahu apa yang sebenarnya menjadi tugasnya), menteri titipan, menteri yang miskin ide dan gagasan segar. Semua itu terbantahkan, dengan fakta yang banyak bermunculan dan menjadi representasi Puan Maharani dalam bekerja. Termasuk juga laporan kerja 3 tahun pemerintahan yang menunjukkan penurunan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Kehebatan kerja Puan Maharani, setidaknya bisa dilihat dari beberapa hal. Pertama, kekuatan utama Puan Maharani adalah kemampuannya untuk melakukan kerja koordinatif. Berbagai pengalaman dan kerja politiknya (terutama yag berkaitan dengan lobi-melobi) menjadi senjata untuk melakukan tiga tugas utamanya, yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan. Artinya, Puan Maharani juga terlibat secara koordinatif dalam konteks kebijakan yang diambil oleh Kementerian yang dibawahinya seperti Kemendikbud, Kemenristek Dikti, Kemenkes, Kemensos, Kemenpora, Kemenang, Kemendes PDTT, serta Kementerian atau Lembaga lainnya.
Kedua, etos dan komitmen kerja yang kuat. Artinya, dalam banyak kesempatan kita kerap menyaksikan Puan Maharani melakukan rapat-rapat koordinasi untuk memastikan progres sebuah program dan kebijakan yang telah direncanak. Ketiga, Puan Maharani turun langsung untuk melakukan pengawasan sebuah program, mendapatkan informasi langsung dari lapangan, atau untuk kepentingan kunjungan kerja tertentu seperti mengunjungi korban bencana di sebuah daerah, misalnya.
Keempat, modal politik yang kuat. Sebagai tokoh penting dalam partai yang saat ini berkuasa (PDIP) serta putri dari mantan Presiden ke-lima, tentu saja Puan Maharani mempunyai modal politik yang kuat serta ketokohan yang mengakar. Hal itulah yang membuatnya disegani, terutama ketika melakukan tugas-tugasnya sebagai menteri koordinator. Modal politik ini sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan relasinya yang kuat dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mengarahkan kebijakan di Republik ini.
Keempat modal tersebut sudah sangat cukup untuk memantaskan Puan Maharani menjabat sebagai menteri koordinator, sehingga tidak aneh ketika Puan Maharani menghasilkan menghasilkan beberapa prestasi kerja yang membanggakan, termasuk ketika menjadi kunci dari munculnya apresiasi dan kepuasan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
