Sebuah kritik atas kinerja pemerintahan dan juga yang ditujukan kepada para menterinya, memang tiada henti-hentinya. Sebuah lembaga survey bernama Lembaga Klimatologi Politik (LKP) melakukan survey terhadap kinerja birokrasi pelayanan publik dalam setahun usia kabinet Joko Widodo. Survey itu menjelaskan bahwa 31,8 % responden menilai Puan Maharani berkinerja buruk. (Sindonews, 3 November 2015).
Tentu bukan saja Puan Maharani yang memperoleh kritik itu. Dalam usia setahun pemerintahan Joko Widodo, kementerian yang disorot berkinerja buruk juga diantaranya: (1) Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi 49,7%, (2) Menteri BUMN Rini Soemarno 40,6%, (3) Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro 33,8%, (4) Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya 32,7 %, (5) Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly 31,9% dan (6) Menteri ESDM Sudirman Said 22,5%. (Sindonews, 3 November 2015).
Mengenai Puan Maharani sendiri, terdapat komentar lain yang memberikan sebuah penilaian yang positif. Misalnya Usman Rachman (CEO LKP). Dia memberi pengakuan tentang keberhasilan Puan Maharani jika dipandang secara organisasi. Sebab baginya keberhasilan kementerian di bawahnya, sebut misalnya keberhasilan Mendikbud, tidak lepas dari koordinasi dari Puan.
Baiklah, survey ini jelas: satu sisi menjabarkan kinerja yang kurang maksimal dari beberapa kementerian termasuk kementerian dibawah Puan Maharani. Di sisi lain, LKP mengakui capaian keberhasilan Puan Maharani karena Mendikbud di bawah koordinasi dia berkinerja baik. Sayangnya pada bagian ini, entah karena terpotong oleh ruang pemberitaan atau memang tidak disampaikan LKP, justru tidak mendapat porsi pemberitaan yang juga cukup. Harusnya, jika publik disodorkan beberapa capaian tertentu pemerintahan yang dinilai buruk, hal yang sebanding pemberitaan capaian positif perlu juga disampaikan. Keseimbangan informasi kepada publik perlu dilakukan agar publik tidak semata-mata tergiring untuk memberi penilaian buruk.
Meskipun demikian, itu tak apa. Taruhlah survey itu sebagai daya lecut bagi Puan Maharani, yang sebenarnya tak buruk. Ini hanya soal tingkat harapan publik yang kian tinggi atas pemerintahan Joko Widodo dan kementerian dipacu lebih baik. Ingat komentar Sirojuddin Abbas, Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), bahwa “58 persen menilai kinerja kabinet cukup baik. Yang tidak puas ada 33 persen. Ini sinyal positif bahwa kinerja menteri secara umum itu OK, dan bisa menjalankan kebijakan presiden secara konsisten”.
Yang Tak Terungkap
Harus diakui bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) merupakan kementerian yang terbilang ‘istimewa’. Penilaian dengan label ‘istimewa’ tidak lepas dari keberadaan kementerian koordinator ini yang membawahi kementerian-kementerian yang ‘wah’.
CNN Indonesia (12/08/2015) di bawah tajuk “Hanya Puan Menteri Koordinator yang Selamat dari Reshuffle” menulis mengenai posisi ini: “Jabatan sebagai menko yang membawahi sejumlah kementerian memang terkesan wah. Hanya mereka yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang layak menempati posisi itu. Bagi Jokowi, Puan adalah panglima politik yang pantas menduduki posisi strategis sebagai Menko”.
Faktanya, Puan bisa menduduki posisi jabatan kemenko PMK ini. Dia bisa bekerja dengan baik (meskipun masih dinilai kurang maksimal 33 persen publik). Dan dia satu-satunya yang bertahan di posisi kemenko saat ketiga menko yang lain direshuffle oleh presiden. Dan fakta-fakta ini, mau tidak mau, tidak bisa dilepaskan dari alasan yang urgen: Puan memang punya kemampuan. Kecuali kita berpikiran melulu buruk, maka alasan yang mungkin: karena Puan anaknya Megawati, alasan lawas yang hanya relevan di negara tak demokratis. Hehehe.
Tentang kapasitas dan pengalaman Puan Maharani, misalnya disampaikan oleh Presiden Jokowi. Dia mengakui kapasitas Puan Maharani. Dia bilang: “Puan Maharani. Kita tahu ibu Puan politisi, kaya pengalaman, panglima politik tahun 2014. Selain itu, pengalaman dalam kegiatan sosial dan rakyat kecil”. (CNN Indonesia, 12/08/2015).
Jika diperhatikan, Jokowi mengakui beberapa kapasitas Puan Maharani yang meliputi: (i) seorang politisi yang kaya pengalaman dan juga (ii) sebagai orang yang berpengalaman dalam kegiatan sosial dan berhubungan dengan rakyat kecil. Sebagai politisi, kita telah mengulasnya dalam satu tulisan khusus bahwa ia berhasil memenangkan Ganjar Pranowo di pilgub Jateng. Sementara sebagai seorang yang memiliki kepedulian sosial, kita bisa menyaksikan betapa sikap bahagianya Puan ketika berpapasan dengan rakyat-rakyat kecil. Lihat misalnya ketika Puan Maharani menyertai Jokowi dalam membagi-bagikan kartu sakti kepada rakyat. Puan tidak segan-segan berpelukan dan berjabatan tangan dengan ibu-ibu dan anak-anak kecil. Kita menyaksikan hubungan yang membahagiakan antara Puan Maharani dengan mereka.
Selain pujian dari Presiden Jokowi, pembuktian yang lain juga ditegaskan oleh sebuah lembaga survey bernama SMRC. Di bawah tajuk “Dua Tahun Pemerintah Jokowi-JK: Evaluasi Publik Nasional”, survey ini menyebutkan tiga kementerian sebagai teratas berkinerja baik. Diantaranya: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). (pojoksatu.id, 25 Oktober 2016). Faktanya, dua kementerian terakhir (Kemendikbud dan Kemenag) berada di bawah koordinasi Menko PMK yang ditangani Puan Maharani. Gerak dan kinerjanya berada dalam koordinasi dengan Menko PMK. Sayangnya, bagian fakta-fakta ini tidak banyak digali.
Yang patut kita ketahui, kemenko PMK ini membawahi beberapa kementerian, diantaranya: (1) Kementerian Agama; (2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (3) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; (4) Kementerian Kesehatan; (5) Kementerian Sosial; (6) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; (7) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (8) Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan (9) instansi lain yang dianggap perlu. (selengkapnya silahkan lihat di website resmi Kemenko PMK).
Sekali lagi, hanya karena Puan Maharani anak dari seorang Megawati yang ketokohannya dikenal luas, lalu kita mereduksi kapasitas, peran dan capaian Puan Maharani. Dan pemberitaan seputar reshuffle, dimana Puan tak tergantikan, telah menggiring publik pada pikiran-pikiran yang mencurigai: bahwa Puan tidak diganti karena ada Megawati. Pemberitaan semacam ini terlampau menyederhanakan dan rasanya perlu perimbangan pemberitaan dengan berusaha menggali lebih jauh sosok Puan Maharani yang lebih banyak tak tersoroti kecuali bagian-bagian yang tak ‘asik’.
