Suasana hangat sedang menyelimuti dunia perpolitikan Indonesia. Pasalnya, tahun 2018 adalah tahun yang sangat krusial bagi beberapa provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang akan menentukan nahkoda untuk lima tahun ke depan.
Drama mulai ada di sana-sini yang membuat rakyat semakin bingung menentukan pilihannya. Banyaknya kejadian-kejadian menggemparkan yang mewarnai pesta demokrasi yang berupa Pilkada serentak 2018.
Salah satu yang menggemparkan adalah La Nyalla Mattalitti yang menyebut bahwa ia diminta untuk menyerahkan sejumlah uang guna “melancarkan” semua urusannya untuk maju dalam Pilkada Jawa Timur. Hal ini menjadi viral di kalangan masyarakat hingga kalangan elit politik. Semua seakan tertampar oleh pernyataan La Nyalla. Banyaknya figur-figur tersohor juga turut meramaikan kesempatan ini.
Tak hanya soal La Nyalla, Jawa Timur seakan yang paling menarik perhatian dari perhelatan ini. Pilkada Jawa Timur berhasil menyatukan beberapa partai politik yang belakangan sedang hangat diperbincangkan. Ya, partai-partai tersebut adalah Gerindra, PDI-Perjuangan, serta PKS yang turut meramaikan koalisi. Ketiga partai tersebut berada dalam kubu Saifullah Yusuf yang berpasangan dengan Puti Guntur Soekarno.
Pria yang akrab dipanggil Gus Ipul ini akan menemui lawan politik yang sudah bertahun-tahun meniti karir politiknya, yaitu Khofifah Indar Parawansa. Perempuan yang baru saja mundur dari Kabinet Kerja Jokowi ini akan berpasangan dengan Emil Dardak.
Namun tak hanya di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat juga tak ketinggalan untuk memanaskan panggung. Beberapa nama besar turut maju dalam pesta demokrasi ini. Sebut saja Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Uu Ruzhanul Ulum, Sudrajat berpasangan Ahmad Syaikhu, Tubagus Hasanuddin bersama Anton Charliya, serta Dedi Mizwar yang kali ini menggandeng Dedi Mulyadi sebagai pasangannya.
Dengan munculnya sejumlah nama besar ini, maka dapat dipastikan bahwa atmosfer di Jawa Barat sangat menggelora. Berbeda dengan di Jawa Barat, Pilkada Jawa Tengah 2018 diramaikan hanya oleh segelintir nama. Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen akan berhadapan dengan Sudirman Said dan pasangannya, Ida Fauziyah.
Di tengah serunya persaingan di ajang Pilkada serentak 2018, La Nyalla memang menimbulkan kontroversi dengan mengeluarkan pernyataan yang menggiring opini masyarakat. Opini masyarakat seakan semakin kuat tentang anggapan bahwa jika ingin maju sebagai kepala daerah, maka “mahar” yang perlu disiapkan tak mungkin sedikit. Namun sebenarnya anggapan ini sudah lama beredar di masyarakat.
Namun La Nyalla kembali mempertegas anggapan itu dan berujung kembalinya isu “Mahar Politik” ke permukaan. Sebagian orang menganggap bahwa kata “mahar” kurang tepat digunakan karena kesannya memang uang tersebut hanya mengalir ke satu orang atau oknum saja. Menurut mereka, uang yang dibayarkan tersebut wajar-wajar saja karena memang politik butuh biaya. Mulai biaya saksi, kampanye, dan lain-lain.
Masyarakat semakin cerdas dengan berpikir bahwa politik mulai dijadikan alat investasi. Anggapan-anggapan ini muncul dari logika bahwa tidak mungkin seseorang rela menukarkan uang untuk menjadi penguasa yang timbal balik materinya tidak sebesar apa yang ia keluarkan. Hal ini menggiring nalar masyarakat bahwa fakta ini dapat menimbulkan maraknya korupsi di kalangan elit.
Di sisi lain, tidak ada cara lain untuk para calon mempromosikan dirinya dengan tanpa mengeluarkan dana untuk logistik dan hal semacamnya. Hal ini menjadi semakin nyata karena masyarakat “jaman now” cenderung populis. Kepala daerah kebanyakan dipilih karena pamornya, bukan materinya.
Lain halnya seperti Pilpres yang menyediakan media untuk masyarakat menemukan sosok dengan kesiapan materi, visi dan misi, serta program-program penunjang kebijakan. Media tersebut biasanya dalam bentuk debat capres, wawancara terbuka, dan lainnya. Namun tidak ada hal semacam itu untuk Pilkada di tingkat Kabupaten/Kota bahkan Provinsi. Pemaparan visi dan misi kebanyakan disampaikan melalui baligho dan media cetak yang terasa membosankan dan kurang mendalam.
Oleh karena itu, dibutuhkan jalan lain untuk mempromosikan calon kepala daerah. Salah satunya memang menggunakan cara-cara berupa simbolis sesuai dengan mayoritas pemilih. Hal semacam ini dikenal dengan istilah semiotik, yang berarti menggunakan suatu simbol berupa kesamaan dalam berbagai hal. Contohnya menggunakan metode blusukan untuk menarik masyarakat menengah ke bawah, ataupun berdandan layaknya anak muda untuk menarik simpati pemilih pemula.
Hal ini menjadi sebuah ironi di Negara ini, mengapa? Karena di Indonesia sekarang sedang krisis toleransi dan banyak pihak yang mengotak-ngotakkan golongan dengan mengangkat isu SARA. Tentunya dengan masyarakat yang cenderung populis, hal ini dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya memetingkan kepentingan politis golongannya.
Maka sebaiknya pemerintah menerapkan standar yang jelas untuk biaya pemenangan calon kepala daerah. Saat biaya pemenangan sudah distandarisasi, maka tidak ada unsur “money politics” lagi. Dampak positif lain adalah akan adanya calon-calon independen yang mampu dan kredibel dalam mengemban tugas sebagai kepala daerah, atau bahkan sebagai wakil rakyat. Namun yang paling vital adalah masyarakat itu sendiri.
Masyarakat dituntut untuk lebih jeli lagi melihat siapa yang akan memimpin mereka nantinya yang tentunya dipilih berdasarkan kemampuan dan track record yang gemilang, bukan karena “ente punya duit berapa?” Atau pun popularitas tanpa kredibilitas.
