Dalam lima tahun terakhir, pembangunan manusia di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional naik dari 72,81 pada 2020 menjadi 75,02 di tahun 2024. Dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,75% per tahun, angka ini menjadi sinyal positif bahwa berbagai upaya pembangunan mulai membuahkan hasil.
Namun, angka-angka tidak selalu bercerita tentang keseluruhan. Di balik capaian tersebut, muncul pertanyaan besar: apakah pertumbuhan ini cukup untuk memastikan kehidupan masyarakat yang benar-benar sejahtera dan merata?
IPM sebuah indikator pembangunan manusia
Sebelum bercerita lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu IPM. IPM atau Indeks Pembangunan Manusia merupakan Indeks yang mengukur kualitas hidup masyarakat berdasarkan tiga dimensi:
- Umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH).
- Pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
- Standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan.
Secara global, IPM digunakan sebagai alat untuk membandingkan kesejahteraan manusia antarnegara dan antar wilayah. Implementasi IPM di Indonesia yaitu sebagai angka yang membantu pemerintah mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan.
Capaian positif selama lima tahun
Tren peningkatan IPM Indonesia dalam lima tahun terakhir yaitu 2020-2024 memang menggembirakan. Semua dimensi IPM menunjukkan pertumbuhan yaitu:
- Umur Harapan Hidup (UHH) bayi yang lahir pada 2024 mengalami kenaikan dari 73,37 tahun pada 2020 menjadi 74,15 tahun di 2024, meningkat rata-rata 0,26% per tahun. Kenaikan ini memperlihatkan bahwa akses ke layanan kesehatan semakin baik, meskipun masih ada tantangan kualitas layanan di beberapa wilayah.
- Harapan Lama Sekolah (HLS) bertambah dari 12,98 pada tahun 2020 menjadi 13,21 pada tahun 2024, Penambahan ini menandakan semakin terbukanya akses pendidikan, terutama di daerah perkotaan.
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 8,48 tahun menjadi 8,85 tahun, meskipun pertumbuhannya melambat dibanding tahun 2023.
- Pengeluaran riil per kapita per tahun, indikator standar hidup, melonjak dari Rp11.013 ribu rupiah ditahun 2020 menjadi Rp12.341 ribu rupiah ditahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 3,71% per tahun.
Meski demikian, tantangan besar datang dari pandemi COVID-19 yang melanda pada 2020–2022. Dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial akibat pandemi telah mengancam stabilitas pembangunan manusia di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan IPM, meskipun dalam tekanan.
Sebuah penelitian oleh United Nations Development Programme (UNDP) menyebutkan bahwa peningkatan IPM sebesar 1 poin dapat berdampak signifikan pada pengurangan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan perluasan layanan kesehatan.
Ketimpangan yang masih nyata
Meski IPM nasional terus naik, capaian ini belum sepenuhnya merata di seluruh Indonesia. DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta memimpin dengan status pembangunan manusia “sangat tinggi,” masing-masing mencatat IPM 84,15 dan 81,62 pada tahun 2024. Sebaliknya, Papua Pegunungan memiliki IPM yang hanya 54,43.
Penelitian dalam jurnal World Development (2023) menyebutkan bahwa ketimpangan pembangunan manusia sering kali berakar pada perbedaan infrastruktur dan akses layanan dasar. Di wilayah seperti Papua Pegunungan, keterbatasan jalan, fasilitas kesehatan, dan sekolah menjadi penghambat utama.
Bahkan pada wilayah dengan pertumbuhan IPM yang positif, kualitas layanan seringkali menjadi masalah. Misalnya, di Sulawesi Barat yang baru saja naik status dari “sedang” ke “tinggi,” namun pembangunan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal layanan pendidikan dan kesehatan.
Pertumbuhan yang melambat pada dimensi pendidikan
Pada dimensi pengetahuan, pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2024 hanya 0,46% dibandingkan tahun 2023, lebih rendah dari rata-rata tahunan 2020–2023 yaitu sebesar 0,43%. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga mengalami perlambatan, dari pertumbuhan tahunan 1,13% pada 2020–2023 menjadi 0,91% pada tahun 2024.
Studi dari Education and Development Journal (2022) mencatat bahwa akses pendidikan yang membaik tidak selalu diiringi oleh peningkatan kualitas pengajaran. Banyak daerah yang masih menghadapi masalah guru yang tidak merata, kurangnya fasilitas belajar, dan minimnya pelatihan tenaga pendidik.
Tantangan Peningkatan Kesejahteraan
Pengeluaran riil per kapita yang menjadi indikator standar hidup layak, mengalami kenaikan signifikan pada 2024 sebesar 3,71% dan menjadi 442 ribu per kapita per tahun. Namun, pertumbuhan ini tidak serta merta mencerminkan kesejahteraan yang merata.
Penelitian dari Asian Development Bank (ADB) menunjukkan bahwa kenaikan pengeluaran riil sering kali didorong oleh inflasi atau peningkatan konsumsi masyarakat kelas menengah, sementara masyarakat miskin tetap berada dalam kesulitan. Hal ini menandakan pentingnya program bantuan sosial yang lebih efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Bantuan sosial yang diberikan diupayakan bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk alat produksi.
Peran kebijakan dalam pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan IPM
Keberhasilan dalam meningkatkan IPM tidak terlepas dari kebijakan strategis pemerintah, mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP) yang memperluas akses pendidikan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang meningkatkan akses layanan kesehatan, dan Dana Desa, yang digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil.
Kendati demikian untuk mencapai pertumbuhan yang lebih merata, pemerintah perlu melakukan beberapa tindakan mulai dari memprioritaskan investasi di wilayah dengan IPM rendah seperti Papua dan Maluku, meningkatkan kualitas layanan publik termasuk pelatihan guru dan pembangunan fasilitas kesehatan, mengadopsi pendekatan berbasis data seperti memetakan kebutuhan spesifik tiap wilayah untuk mengoptimalkan intervensi kebijakan, dan mengentaskan korupsi penggunaan dana desa agar hasil pembangunan Dana Desa lebih optima.
Perjalanan IPM Indonesia 2020–2024 menunjukkan bahwa pembangunan manusia terus mengalami kemajuan. Namun, ketimpangan antar wilayah dan perlambatan di beberapa dimensi menjadi peringatan yang tidak boleh diabaikan. Jika Indonesia ingin mencapai visi pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan, perlu ada strategi yang tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga pada kualitas hidup nyata yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, dari Sabang hingga Merauke.
