Seperti pembunuh bayaran yang mengincar siapapun dan membunuh siapapun pengambaran mafia tanah yang ada di Indonesia yang membunuh masyarakat kecil untuk diambil tempat tinggal oleh oknum orang–orang yang memiliki kepentingan dan menggunakan cara apapun untuk menguasai tanah masyarakat, hampir seluruh masyarakat terkena dampak tanpa mengenal pandang bulu dan hampir seluruh daerah di Indonesia ada mafia ini .
Sampai–sampai banyak juga masyarakat terkena himbas tak hanya satu lokasi saja akan tetapi hampur satu desa terkena mafia ini, hal ini merupakan masalah yang sudah mengakar di Indonesia dan perlu penanganan khusus dari pemerintah Indonesia karena masyarakat sangat dirugikan sampai mereka takut hal yang sama menimpa masyarakat yang lain.
Dilansir dari detik properti Badan Pertanahan Negara (BPN) sudah menuntaskan sebanyak 62 kasus dan menangkap 159 orang yang menjadi bagian mafia tanah ini menjadi sedikit angin segar untuk masyarakat akan tetapi pemerintah tidak merasa tenang atas permasalahan ini dikarenakan masih banyak mafia-mafia lain yang dapat menganggu ketenangan masyarakat karena adanya sedikit informasi yang menyatakan ada juga dari intansi pemerintah yang ikut dalam permasalahan ini yang harus menjadi sorotan pemerintah untuk menanggulangi kejadian ini terjadi di kemudian hari.
Kami sebagai masyarakat dinilai perlu untuk meningkatkan mutu dalam penanganan pengurusan tanah dan juga meminta memberikan pengawasan lebih kepada para staf pemerintah dalam pengurusan tanah ini.
Dan juga kami sebagai masyarakat meminta dibuatkan forum laporan yang cepat direspon oleh pemerintah akan tetapi forum ini harus bersifat online tanpa perlu masyarakat harus mendatangani kantor badan pemerintahan setempat.
para pelaku mafia tanah ini yang sudah tertangkap dapat tidak semuanya dapat dipidanakan dengan pasal 263 KUHP dengan bunyi ayat (1) “ Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
Ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya banya mafia tanah yang bebas dalam putusan onslag, putusan onslag yaitu putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtavervolging) atau biasa disingkat saja onslag. Hal ini sangat perlu tindak lanjut dari pemerintah khususnya pembaharuan terkait hal ini karena ini sangat menguntukan pihak mafia itu sendiri
Kita sebagai masyrakat meminta kepada pemerintah untuk memberikan rasa aman dan tentram kita juga meminta kepada para penegak hukum seperli kepolisian dan pihak Pengadilan untuk lebih teliti dalam penanganan kasus seperti ini karena para mafia tanah ini hampir semua pihak terlibat. Para Penegak Hukum diminta untuk tidak pandang bulu dalam penegakan kasus mafia ini.
Kami juga meminta kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kembali untuk memperbaiki system dan juga meminta untuk membuatkan tim khusus untuk penanganan kasus ini jika terjadi lagi bukan hanya pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang mengurusi kasus ini akan tetapi semua kantor cabang melakukan hal yang sama
