Jumat, April 19, 2024

Perempuan Pertama yang Memimpin Korea Selatan

Devi Febriyanti
Devi Febriyanti
Anak rantau

Saat membicarakan seorang pemimpin pasti yang terbesit di pikiran kalian laki-laki yang cuma bisa memimpin, perempuan tidak bisa, kalian salah besar, bisa kita lihat semua gender bisa menjadi pemimpin, karena setiap orang mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan yang membedakan cuma kadar kepemimpinan yang ada di diri kita, apakah kita berani menjadi seorang pemimpin atau tidak.

Namanya Park Geun-hye beliau adalah perempuan pertama yang memimpin korea selatan, Park_Geun-hye sendiri lahir pada tanggal 2 Februari 1952 beliau juga terlahir di keluarga yang terpandang Park Geun-hye tergolong sebagai “darah biru.” Dia adalah putri dari Park Chung-hee, merupakan Presiden Korea Selatan yang menjabat pada tahun 1963-1979.

Negara Korea Selatan ini menganut sistem presidensial campuran. Setelah itu, di negara Korea Selatan para presiden dipilih oleh rakyat secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun. Dan juga, presiden di negara Korea Selatan dibantu oleh perdana menteri dan dewan negara yang lazim bisa juga disebut sebagai kabinet. Korea Selatan adalah negara republik. Seperti pada negara-negara demokrasi lainnya, Korea Selatan membagi pemerintahannya dalam tiga bagian: eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih berdasarkan hasil pemilu untuk masa jabatan 5 tahun dan dibantu oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.

Pada tahun 1953, keluarganya pindah ke Seoul dan ia lulus dari Sekolah Seoul Jangchung Dasar dan Sungshim (harfiah: Sacred Heart) Tengah & SMA Girls ‘pada tahun 1970, terjadi untuk menerima gelar sarjana di rekayasa elektronik dari Sogang Universitas pada tahun 1974. Dia juga sempat belajar di Universitas Grenoble, tetapi meninggalkan Prancis setelah kematian ibunya.

Park menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Budaya Tionghoa, di Taiwan pada 1987, Pukyong National University dan KAIST di 2008, dan Universitas Sogang pada 2010.

Park terpilih sebagai Partai Nasional (GNP) Assemblywoman untuk Dalseong, Daegu, pada tahun 1998 demi pemilu, dan tiga kali di daerah pemilihan yang sama antara tahun 1998 dan 2008, menjadi incumbent Assemblywoman sampai April 2012.

Pada 2012, Park mengumumkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri untuk kursi perwakilan konstituensi untuk pemilihan ke-19 di Dalseong atau di mana pun, tetapi untuk posisi perwakilan proporsional untuk Partai Saenuri sebaliknya, untuk memimpin kampanye pemilihan partai. Dia terpilih sebagai wakil proporsional dalam Pemilu pada bulan April 2012.Berhasil menjadi presiden wanita pertama Korea Selatan pada 2013, Park Geun-hye tergolong sebagai “darah biru.”

Dia adalah putri dari Park Chung-hee, Presiden Korea Selatan yang menjabat pada 1963-1979. Park menduduki peringkat ke-11 dalam daftar 100 wanita paling kuat di dunia dan wanita paling kuat di Asia Timur, menurut Forbes pada 2013 dan 2014. Pada 2014, ia menduduki peringkat ke-46 dalam daftar Forbes sebagai orang paling berkuasa di dunia. Menempatkannya di tertinggi ketiga dalam daftar Korea Selatan setelah keluarga taipan Samsung, Lee Kun-hee dan Lee Jae-yong.

Masa kepemimpinan Park Geun-hye 

Trust-Politik Policy merupakan sebuah kebijakan luar negeri yang diusung oleh Park Geun-Hye sebagai presiden wanita pertama Korea Selatan pada periode 2013-2016. Trust-Politik Policy adalah tentang bagaimana membangun kepercayaan sebagai cara untuk mempromosikan kerja sama institusional pada level yang lebih tinggi dan kolaborasi yang diharapkan kedepannya bisa mencapai level bangsa antar kawasan.

Hal ini sesuai dengan pidato Park saat pelantikannya sebagai Presiden Korea Selatan pada 25 Februari 2013.Berdasarkan pidato tersebut Park ingin mewujudkan era kebahagiaan bagi seluruh masyarakat di Semenanjung Korea dan bagi seluruh masyarakat global. Di mana Park ingin membangun hubungan yang lebih erat lagi dengan azas kepercayaan seperti dengan Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Rusia dan berbagai negara di Asia dan Ocenia dengan menurunkan tensi konflik yang ada agar bisa membangun perdamaian dan kerja sama di Asia maupun dunia.

Dengan kepemimpinan Park Geun-Hye, Park menerapkan kebijakan luar negeri yang cukup berbeda dengan kebijakan pemimpin sebelumnya. Di mana kebijakan Trust-Politik sangat mengedepankan konsep ”trust” dalam setiapproses yang akan dijalankan. Trust menurut Park sebagai sebuah inti nilai terhadap keseluruhan filosofi politik yang menjadi aset yang dibutuhkan dalam membantu pengembangan kerja sama tidak hanya antar individu tapi juga antar bangsa.

Selain itu, trust didefinisikan sebagai aset dan sarana umum untuk kerja sama internasional serta sebagai unsur yang sangat diperlukan dalam menciptakan perdamaian yang nyata.Perdamaian tanpa konsep trust merupakan suatu hal yang mustahil untuk diwujudkan, karena kesungguhan dalam proses trust membutuhkan waktu dan pendekatan secara bertahap dan konsisten. Kebijakan luar negeri “Trust-Politik policy” Korea Selatan tediri atas tiga kerangka besar yaitu Trust-building Process on the Korean Peninsula, Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative dan Eurasia Initiative.

Pertama, Trustbuilding Process on the Korean Peninsula adalah suatu cara untuk membangun kepercayaan antara Korea Selatan dengan Korea Utara dan pergerakan hubungan antar Korea yang didasari keamanan yang kuat dalam tatanan internasional untuk mencapai perdamaian akhir di Semenanjung Korea dan harapan unifikasi kedepannya. Hal ini sesuai dengan pidato Park Geun-hye saat pelantikannya menjadi Presiden Korea Selatan pada 25 Februari, 2013.

Berdasarkan pidato di atas melalui kebijakan trust-building process on the Korean Peninsula, Park ingin menetapkan dasar untuk mewujudkan era unifikasi yang harmonis di mana semua masyarakat Korea bisa hidup makmur dan bebas sehingga bisa mewujudkan impian mereka.

Selain itu, Park ingin secara bertahap ingin membangun kepercayaan di Semenanjung Korea yang didasari pencegahan dari segala tindakan provokatif oleh Korea Utara. Menurut Park, trust bisa dibangun melalui dialog dan perjanjian yang telah ada sebelumnya sehingga nantinya Korea Utara bisa menerima norma-norma internasional dan bisa mengambil pilihan yang tepat dalam menjalankan pemerintahan.

Kerangka yang kedua yaitu, Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative (NAPCI) merupakan proses dialog yang bertujuan untuk membangun kepercayan antar bangsa di Asia Timur Laut dengan memperkuat kebiasaan untuk dialog dan kerja sama dengan mengedepankan isu-isu non traditonal kemudian secara bertahap pada pengembangan lingkup kerja sama.

Kebijakan ini coba diusung oleh Korea Selatan karena ketiadaanya tindakan-tindakan yang efektif dalam mencari sumber konflik yang ada di regional seperti isu teritori serta munculnya ancaman baru bersama tentang isu lingkungan dan pemanfaatan energi seperti halnya energi nuklir. Di mana hal tersebut mengahalangi upayaupaya untuk memaksimalkan penuh potensi untuk pengembangan regional.

Kerangka kebijakan Korea Selatan Ketiga, Eurasia Initiative merupakan inisiatif kerjasama dan strategi nasional yang besar yang diajukan oleh Korea Selatan guna bisa mencapai kemakmuran berkelanjutan dan perdamaian di Eurasia (Eropa dan Asia).10 Berdasarkan salah satu poin kebijakan ini, Korea Selatan melihat ancaman terhadap perdamaian dan keamanan merupakan hambatan besar dalam membangun kerja sama.

Oleh karena itu permasalahan ancaman tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu agar bisa menghantarkan pada era baru Eurasia. Hal ini sesuai dengan masalah perdamaian yang terjadi di Semenanjung Korea. Perdamaian di Semenanjung Korea bukan hanya penting untuk Korea Utara-Korea Selatan, regional, maupun Eurasi tapi juga bagi seluruh masyarakat dunia.

Dimasa kepemimpinannya dia berhasil meredam permasalahan antara korut dan korsel yang selama ini tegang.

Masa terpuruknya Park Geun-hye

Pengadilan Pusat Distrik Seoul, Korea Selatan menyatakan mantan presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, bersalah telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan dan pemaksaan. Atas rentetan kesalahannya itu, Park dijatuhi hukuman 24 tahun penjara.Meski masih bisa mengajukan banding ke Pangadilan Tinggi, hukuman tersebut menjadikan Park Geun-hye sebagai presiden pertama Korea Selatan yang divonis lebih dari 20 tahun penjara terkait kasus korupsi.

Bisa kita lihat park geun-hye adalah wanita pertama korea yang berhasil memimpin sebuah negara,waktu masa jabatan park juga dia berhasil meredam sedikit konflik yang terjadi antara korsel dan korut yang mana konflik itu berlangsung amat lama dan berhasil diredam oleh prak,tapi yang namanya manusia sebagus apapun kinerjanya apabilah dia melakukan kesalahan maka dia akan di cap selalu buruk dimata masyarakat,seperti yang dilakukan prak karena kehilafan yang dilakukannya dia korupsi dan di jatuhkan hukuman 24th penjarah tapi hukumanya sekarang sudah dikurang dalam waktu kurun 5tahun,munkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf.

 

Sumber:

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Park_Geun-hye

https://www.kompas.com/global/read/2021/01/15/235400270/biografi-tokoh-dunia-park-geun-hye-kisah-tragis-putri-diktator-negeri

http://scholar.unand.ac.id/22701/2/BAB%201.pdf

Devi Febriyanti
Devi Febriyanti
Anak rantau
Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.