Jumat, April 23, 2021

Perang Tagar di Media Sosial

2045 : Harga Murah Politik Kekuasaan

Politik perebutan kekuasaan kini tambah diminati. Ada sebagian dari mereka, yang telah mengalir darah politik dari orang tua hingga leluhurnya. Ada pula sebagian dari...

Tafsir Partisan dan Ujian Kualitas Pilpres 2019

Ruang publik Indonesia seringkali kumuh lantaran disesaki ujaran-ujaran kebencian dan tafsir partisan. Kekumuhan ini semakin menjadi-jadi terutama menjelang momen-momen “pesta demokrasi”, seperti pilkada, pemilihan...

Pak Menteri, Kami Memang Miskin, Tapi…

Ilmu lisan tak bisa diperoleh dari sumber yang sembarangan. Ilmu lisan juga tak bisa dibeli di segala tempat. Ada jurus dan cara jitu agar...

Pentingnya Intervensi Kemanusiaan Terhadap Etnis Uighur

Belakangan ini, tengah menjadi sorotan dunia masyarakat etnis uighur. Uighur adalah etnis masyarakat yang mayoritas beragama islam yang berasal dari daerah Xinjiang (Republik Rakyat...
Rohmatul Izad
Alumni Pascasarjana Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada.

Di era media sosial seperti sekarang, membentuk opini publik di dunia maya telah menjadi fenomena yang cukup serius. Ini bisa kita lihat misalnya, melalui perang tagar yang seringkali menjadi cara-cara yang cukup jitu dalam menggiring para pengguna media sosial untuk fokus pada satu opini.

Inilah satu kenyataan aktual yang harus kita hadapi bersama-sama. Sebab siapapun dapat berpartisipasi secara aktif sebagai pengguna media sosial. Terlepas dari dampak baik dan buruknya, fakta membuktikan bahwa ada hal-hal yang terasa mengganjal terkait perang tagar ini.

Misalnya, prestasi, jika ini dianggap sebuah pencapaian, dapat dengan mudah diukur melalui seberapa banyak sebuah statemen di sukai dan disebarluaskan. Tanda pagar seakan menjadi azimat yang ampuh, sebab jika sebuah pesan dapat disebarkan secara luas, lama-kelamaan ia akan dipersepsikan sebagai opini yang lalu membentuk kebenaran.

Dua Kubu Saling Serang                                            

Jika ini dikaitkan dengan perang antara kubu Presiden dan oposisi, maka harus diakui bahwa para penentang Presiden telah banyak memanen pundi-pundi popularitas melalui tanda pagar. Sebagai contoh, banyak serangan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kontroversial, pada akhirnya digiring ke tagar ganti presiden.

Tujuannya jelas, hashtag #2019GantiPresiden dimaksudkan agar Jokowi tidak terpilih lagi di pemilu tahun depan. Tak hanya itu, hashtag tersebut juga dibuatkan lagu dan yang paling fenomenal, adanya produksi kaus secara besar-besaran yang dijual di mana-mana.

Lembaga Drone Emprit, sebagai pengukur dan penganalisis media sosial, menyebutkan bahwa respons pendukung gerakan ini sudah mencapai angka 37 ribu cuitan. Para pendukung kubu Jokowi pun tak kehilangan akal, mereka mengimbanginya dengan buat tagar #2019Tetap Presiden, #DiaSibukKerja, dan belakangan ini muncul #2019NantiPresiden.

Bagi Presiden, tagar ini harus dianggap sebagai urusan yang penting dan perlu ditanggapi. Sialnya, ketika Presiden berpidato di hadapan pendukungnya di Bogor, Jawa Barat, presiden hanya bisa diganti oleh rakyat, bukan kaus #2019GantiPresiden. Bukannya malah menjadi penyeimbang, justru pidato itu melambungkan popularitas tagar kubu penentang hingga tiga kali lipat.

Paling tidak, menjelang pemilihan umum tahun mendatang, urusan tanda pagar ini menjadi viral dan rame diperbincangkan, mulai dari pengguna media sosial yang aktif, sampai lapisan masyarakat secara luas. Perang tagar yang semula berada di lingkup media sosial mulai meluas hingga ke dunia nyata, kampanye jenis ini membuat para pendukung Presiden cukup bingung, meski masih diiringii dengan sikap optimis.

Kita menjadi tahu bahwa ada semacam pendangkalan di perang tagar ini. Pertarungan politik, baik oleh kubu pemerintah maupun penentangnya, dilakukan melalui perangkat yang tidak alami dan cenderung dibuat-buat. Ini menjadi jenis kampanye signifikan yang mungkin tak pernah terpikirkan lima tahun yang lalu.

Fenomena tagar ini membuktikan bahwa ternyata para politikus penentang Presiden telah mengambil jalan pintas. Bukannya mengkritik kebijakan pemerintah dengan argumentasi yang kuat dan logis, justru mereka menyederhanakan masalah melalui tanda pagar. Misalnya, ketika pemerintah menyerukan agar DPR merevisi Undang-Undang Antiterorisme, banyak partai penentang pemerintah tampak tidak peduli dan masa bodo.

Dalam menyikapi masifnya kampanye tagar oleh kubu penentang, pemerintah juga mengambil jalan serupa, yakni memerangi hampir semua tagar dengan tagar pula, yang tampaknya juga dilandasi oleh suatu keinginan yang kuat untuk berupaya memelihara popularitas kekuasaannya.

Dan yang lebih terasa ganjil, pemerintah tampaknya agak emosional yang terlihat tatkala memanfaatkan aparat negara untuk memenangi pertarungan, seperti dalam kejadian razia yang dilakukan oleh Satpol PP. Ini bisa dilihat misalnya, adanya sejumlah pejabat daerah yang diketahui memerintahkan Satpol PP merazia penjual kaus #2019GantiPresiden, yang berlanjut pelarangan hashtag itu dengan alasan mengganggu ketertiban.

Di Jakarta, kita juga masih sangat ingat bagaimana seorang ibu-ibu yang memakai kaus tagar pro-Presiden dibully habis-habisan oleh para penentang Presiden pada hari bebas kendaraan. Beberapa rentetan fenomena perang tagar ini, baik yang terjadi di media sosial maupun yang di dunia nyata, menunjukkan sikap berpolitik kita yang tidak sehat, bahkan mengalami pendangkalan serius.

Jalan Tengah

Perang tagar ini memang sulit dihindari, mengingat penggunaan media sosial yang begitu masif. Maka sudah seharusnya disikapi secara bijak dan hati-hati, khususnya bagi kedua belah pihak, yakni antara yang pro-Presiden (pemerintah) dan kubu penentangnya. Juga, para pejabat sepatutnya menahan diri agar tidak memanfaatkan aparat pemerintahan untuk perang politik, artinya mereka harus menyadari posisinya sebagai pemimpin rakyat.

Setiap pejabat harus lebih mengedepankan kualitas kinerjanya. Tidak boleh mencampuradukkan antara bekerja di pemerintahan dengan kerja pemenangan pemilu. Hal-hal semacam ini haruslah dihindari, mengingat pejabat adalah publik figur sekaligus penanggungjawab penuh kinerja di pemerintahan. Mereka tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan demi tujuan-tujuan yang diinginkan.

Situasi politik yang sehat memang harus diciptakan, jangan menunggu datangnya kebisingan-kebisingan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, harus lebih aktif menciptakan suasana politik yang lebih kondusif, yakni sesuatu yang dapat mencerdaskan masyarakat secara luas, bukan dengan cara perang tagar.

Kegaduhan tak harus dilawan dengan kegaduhan pula, maka menjadi penting bagi kita semua untuk mengambil jalan lewat wacana publik yang mencerahkan dan mencerdaskan. Melalui ini kinerja pemerintah akan diuji, sudah berhasilkah atau sebaliknya.

Rohmatul Izad
Alumni Pascasarjana Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mencari Teman Masa Pandemi? Why Not, Berikut Tipsnya

Sudah Satu Tahun Pandemi Covid-19 Melanda Indonesia. sekolah-sekolah, kampus, tempat yang bahkan kantor sekalipun harus berkegiatan online. Mahasiswa baru, murid baru dan orang-orang yang baru memulai...

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

Mempertanyakan Wacana Koalisi Partai Islam Oleh PKS dan PPP

Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa kita sangkut pautkan sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan...

Lobi Lebanon terhadap Rusia Upaya Keluar dari Krisis Ekonomi

Pada 15-16 April 2021, Perdana Menteri (PM) Lebanon Saad Hariri melakukan kunjungan ke Moskow dalam rangka meminta dukungan dan bantuan ekonomi kepada pemerintah Rusia....

ARTIKEL TERPOPULER

Mempertanyakan Wacana Koalisi Partai Islam Oleh PKS dan PPP

Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa kita sangkut pautkan sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan...

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

Lobi Lebanon terhadap Rusia Upaya Keluar dari Krisis Ekonomi

Pada 15-16 April 2021, Perdana Menteri (PM) Lebanon Saad Hariri melakukan kunjungan ke Moskow dalam rangka meminta dukungan dan bantuan ekonomi kepada pemerintah Rusia....

Kartini, Tafsir Al-Fatihah, dan Al-Qur’an

Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari pemikiran Kartini yang hari lahirnya dirayakan bangsa ini. Ia dijadikan sebagai pahlawan penggerak emansipasi perempuan lewat kekuatan...

Kado Ulang Tahun ke-46, Taman Mini Mau Dibawa Kemana?

20 April 2021 merupakan hari ulang tahun ke-46 Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Momentum ulang tahun yang biasanya dirayakan secara meriah dan dikemas...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.