Tepat hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, Yogyakarta digemparkan dengan berita bahwa acara pengajian akbar tahunan ‘Muslim United’ harus dipindah lokasikan dikarenakan adanya mal-administrasi.
Opini-opini mulai bertebaran, semakin bertambah orang yang bertanya tentang apa alasan Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak memberikan izin terselenggaranya acara ini. Segelintir orang berpendapat bahwa karena memang keteledoran panitia Muslim United yang lalai tidak memberikan surat ijin kepada Keraton, segelintir orang lagi berpendapat bahwa ada alasan politis yang terkait dengan suasana pra-pilpres dahulu.
Kemudian ada pula yang berpendapat kalau acara Muslim United memang ditunggangi pihak-pihak pendukung ideologi islam-radikal sehingga pantas untuk ditolak.
Banyaknya pendapat membuat saya tergerak untuk mengkaji lebih dalam mengenai isu ini. Memang, rasanya ada kejanggalan bila acara sebesar itu melalaikan salah satu permasalahan prinsipil seperti tidak adanya kepastian perijinan lokasi hingga mendekati hari-H.
Usut punya usut, takmir Masjid Gede Kauman memanglah sudah memberikan izin untuk terselenggaranya acara Muslim United. Namun, ternyata hal ini tidak selaras dengan keputusan Keraton yang mengeluarkan surat berisi penolakan acara Muslim United di Masjid Gede Kauman.
Dikatakan bahwa Masjid Gede Kauman merupakan milik Keraton sehingga segala perizinan ada di tangan Keraton. Hal ini cukup tidak biasa, karena mengingat bahwa pada acara pengajian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya, pihak takmir tidak perlu sampai mengajukan izin kepada Keraton.
Ariel Purwanto sebagai Sekretaris Umum Takmir Majid Kauman mengatakan bahwa perizinan yang diberikan pihak takmir bukan berarti sebuah gerakan melawan Keraton atau apapun itu.
Karena memang acara Muslim United adalah pengajian biasa seperti yang pernah diselenggarakan sebelumnya disana, maka memang tak perlu ada perlakuan [dalam hal ini perizinan] khusus kepada Keraton.
Penyataan tersebut lantas memunculkan tesis bahwa ada kemungkinan pertimbangan lain yang difikirkan oleh Sri Sultan. Sayangnya, pertimbangan itu hingga saat ini tak ter-expose dikarenakan pihak Keraton memang tak melanjutkan penjelasan lain tentang mengapa mereka menolak acara Muslim United.
Selain alasan itu, terdapat kabar lain yang banyak tersebar. Ialah tentang adanya kelompok HTI yang ‘menunggangi’ acara muslim United. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa tokoh dalam acara tersebut yang dirumorkan mempunyai afiliasi dengan HTI.
Seperti yang ditulis oleh Gun Romli seorang politisi muda PSI dalam twitternya; ‘’Sudah benar @Keratonjogja tidak memberikan izin pada Muslim United untuk menggelar acara di Masjid Gedhe Kauman karena acara ini sudah ditunggangi oleh pendukung Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)’’.
Sayangnya, Gun Romli di akun twitternya tidak memberikan argumentasi yang jelas tentang pernyataannya itu. Dia pun tak menunjukkan sebenarnya siapa oknum HTI yang sekiranya ‘mencemari’ Muslim United.
Namun bila memang rumor tersebut benar, tentu kita kemudian menemukan benang merah antara penolakan Keraton dan acara Muslim United itu. Bila memang benar MU diindikasikan ditunggangi oleh HTI, maka bolehlah kita berpendapat bahwa langkah Keraton mungkin saja merupakan sebuah gagasan preventif dan sebagai sebuah langkah deradikalisasi.
Meski begitu, acara Muslim United tetap dibuka di hari pertama. Namun, dikarenakan masalah perizinan sudah tak dapat diganggu gugat lagi, maka dari itu pada hari kedua acara tersebut harus pindah lokasi ke masjid Jogokaryan Yogyakarta demi kekondusifan. Meski begitu masyarakat tetap antusias hingga memenuhi ruas jalan.
Isu adanya penunggangan HTI tersebut memang belum terbuktikan hingga saat ini. Sebab tema-tema yang dijadwalkan di pengajian tidak ada yang menyerempet kepada kekhilafahan. Kebanyakan judul pengajian sifatnya sangat umum dan general seperti sedekah, menjalankan ukhuwah, tauhid, berbisnis dengan Allah dsb.
Lagi pula, sebagian besar ustadz-udztad pengisi pengajian itu adalah orang-orang yang dikenal masyarakat ‘bersih’ dari ideologi ekstrem. Berdasarkan pernyataan orang-orang yang mengikuti kajian pun, tidak ada persentuhan konten kajian dengan faham ekstrem atau ideologi terlarang.
Menurut saya, penolakan yang dilakukan oleh Keraton merupakan suatu kesia-siaan bila memang tujuannya adalah untuk menderadikalisasikan masyarakat dari faham ekstrem. Hal tersebut dikarenakan masih sangat banyak masyarakat yang antusias untuk menghadiri acara Muslim United.
Upaya deradikalisasi tidak menjadi maksimal. Perpindahan lokasi beberapa kilometer agaknya tak menciptakan perbedaan yang besar, kecuali kalau memang acara tersebut secara resmi dilarang dan tak boleh dilaksanakan tentunya dampak deradikalisasi akan maksimal.
Terlebih lagi, mengenai kabar bahwa acara tersebut disusupi HTI ternyata tak didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Terbukti dengan tidak ditemukannya konten kajian yang mengerucut ataupun ada kaitannya dengan faham ekstrem yang mengganggu stabilitas nasional.
Pada akhirnya, memang kita semua tidak tahu pasti alasan kuat apa yang menyebabkan pihak Keraton tak memberikan izin berlangsungnya acara Muslim United. Bahkan, ada pula yang membanding-bandingkan sikap Keraton yang justru lebih mudah memberikan izin acara dangdutan bebrapa hari yang lalu di alun-alun sebelum acara Muslim United berlangsung daripada memberi izin acara pengajian.
Tapi, meskipun begitu agaknya sikap penolakan yang dilakukan oleh Keraton merupakan sikap yang kurang strategis karena dampak penolakan tersebut tak berdampak begitu besar dengan kelangsungan acara. Toh di era post-truth ini dimana kita semua kesulitan memilih antara yang fakta dan tidak, kita tetap perlu untuk tabayyun jika dihadapkan oleh banyak rumor sebelum memutuskan langkah selanjutnya.
