Sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat Indonesia berkaitan tentang bobroknya sistem tata kelola Lembaga Pemasyarakatan LP yang tidak kunjung selesai dan teratasi.
Banyak berbagai kasus pelanggaran yang mencegangkan yang tidak habis dipikir karena seringnya dan berulang-ulang kali terjadi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) yang membawahi Lembaga Pemasyarakatan (dulu dikenal dengan Penjara) terkesan lamban dan tidak ada langkah yang kongkrit untuk mencegah atau meminimalisir kasus-kasus pelanggaran tersebut.
Pada tahun 2010 silam, wartawan yang sedang meliput pertandingan tenis antara Hantuchova dan Yaninna Wickmayer dalam Turnamen Commonwealth Bank Tournament of Champions di Nusa Dua, Bali dibuat geger oleh penampakan seorang pria yang berambut belah tengah dan berkaca mata.
Dialah Gayus Tambunan, terdakwa kasus mafia hukum dan mafia pajak. Dia seharusnya sedang menjalani masa tahanan di Rumah Tanahan Brimob Kepala Dua, Depok. Pengakuan Gayus, dia bahkan sempat plesiran ke Makau, Kuala Lumpur dan Singapura. Kemudian, September 2015 beredar kembali foto seorang pria yang mirip Gayus bersama dua orang perempuan di sebuah restoran di Jakarta. Padahal Gayus seharusnya masih mendekam di LP Sukamiskin karena masa tahananya 30 Tahun.
Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso pernah mengungkapkan bahwasanya selama 2017 BNN telah menindak sekitar 29 ribu kasus dan 90 persen kasus narkoba di Indonesia melibatkan jaringan yang ada di LP.
Bahkan pabrik sabupun yang merupakan pabrik pertama di dunia pada tahun 2013 bisa memproduksi sabu dengan aman dibalik kokohnya benteng tembok dan jeruji LP Cipinang yang dikelola oleh Alm Freddy Budiman yang merupakan terpidana mati pada kasus importir jutaan pil ekstasi dari cina. Freddy berkerjasama dengan Kepala Keamanan LP Gunawan Wibisono untuk mengamankan keluar masuknya sabu ke LP.
Pada bulan Mei 2017 BNN menemukan ruangan sel mewah di Lapas Cipinang yang ditempati terpidana atas nama Haryanto Chandra alias Gombak. Di sel tersebut, aparat BNN menemukan beberapa barang-barang seperti, Laptop, Ipad, Telepon Genggam dan Token. Situasi ruangan sel tidak seperti ruangan sel pada umumnya, karena dalam ruangan tersebut terdapat AC, WiFi, Akuarium Ikan Arwana, Menu Makanan Cepat Saji bahkan CCTV yang bisa memonitor setiap orang yang datang ke Sel.
Kaburnya 448 tahanan LP kelas II B Pekanbaru, Riau pada hari Jum’at Mei 2017 merupakan yang terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Narapidana kabur ketika sholat Jum’at sedang berlangsung dengan mendobrak pintu gerbang samping rutan. Para tahanan bahkan diketahui sempat menyandera petugas jaga dan merampas kendaraan warga untuk mengkabur diri. Diketahui petugas jaga hanya ada 6 orang dengan 1.850 orang sekian jumlah napi yang berada di dalam rutan. Ada banyak tahanan yang belum tertangkap dan borun.
Sabtu, 21 juli 2018 Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas Kepala Lembaga Pemasyarakatan SukaMiskin, Wahid Husein karena diduga menerima hadiah sebagai imbalan atas pemberian fasilitas mewah kepada kasus korupsi di Lapas tersebut. Ketika melakukan OTT diketahui ada dua narapidana kasus korupsi yang tidak ada di selnya, yaitu Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan Fuad Amin.
Setelah kasus OTT oleh KPK Mata Najwa yang dipandu Najwa Sihab mengupas temuan sel mewah yang dihuni oleh para koruptor sempat membuat geger. dalam tayangan tersebut, Najwa Shihab bersama petugas Kemenkum HAM melakukan sidak ke sejumlah kamar yang dihuni napi korupsi. Penonton dibuat kaget dengan temuan sejumlah barang mewah yang berada dalam sel para napi.
Bahkan, dalam sidak itu Najwa Shihab menemukan kejanggalan sel yang ditempati Setya Novanto diduga palsu. Kecurigaan itu kemudian disampaikan Najwa ke Kemenkum HAM, Yasonna Laoly. Yasonna yang tampil sebagai bintang tamu dalam acara tersebut kemudian melakukan pengecekan, hasilnya ternyata benar, sel yang ditempati Setya Novanto palsu.
Banyak kasus yang terjadi, berakibatkan Kemenkum HAM menjadi Kementerian yang paling banyak disorot dan menjadi catatan oleh masyarakat karena kinerja yang tidak maksimal dari pada Kementerian-kementerian yang lainya. Kasus-kasus membuat Viral baik di Media Sosial maupun perbincangan oleh ibu-ibu PKK kelurahan.
Hal ini menjadi tamparan bagi pemerintah atas tercorengnya Kemenkum HAM karena tidak lagi seirama dengan Jargon pemerintah yaitu “Kerja-Kerja-Kerja”.
