Di era demokrasi saat ini, banyak sekali pengusaha yang terjun dalam dunia politik, baik dalam kancah nasional maupun internasional. Di dalam negeri, banyak pengusaha yang menempati posisi strategis dalam kepengurusan partai, atau maju dalam kontestasi demokrasi baik sebagai legislatif atau eksekutif,dari jabatan tertinggi dalam legislatif sebagai Ketua DPR atau tertinggi dalam eksekutif sebagai Presiden.
Timbul pertanyaan, mengapa di era reformasi ini banyak pengusaha yang terjun dalam politik praktis, apakah mereka memang memiliki kualifikasi untuk menjadi pejabat publik, apa motif sebenarnya di balik itu semua. Perihal motif, pastinya menjadi sebuah jawaban yang relatif, mulai dari yang tulus berbakti pada rakyat, atau mempertahankan bisnis, dan bahkan sekedar pembuktian kepada orang banyak bahwa “saya juga bisa”.
Berbagai bukti nyata dapat kita lihat dalam kancah nasional, seperti beberapa partai yang diketuai oleh pengusaha, contohnya Surya Paloh dengan Nasdem, OSO dengan Hanura, dan Golkar yang diketuai Airlangga Hartarto.
Bahkan Presiden Indonesia, Joko Widodo, juga merupakan mantan pengusaha mebel. Dalam kancah internasional dapat dilihat pada sosok Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, dan contoh sebelumnya Mitt Romney yang menantang Obama dalam pemilihan presiden pada tahun 2012.
Setiap warga negara memiliki hak politik yang sama yaitu dapat memilih dan dipilih, juga dilindungi oleh undang-undang, selama yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran pidana yang membuat hak politiknya dicabut.
Persaingan yang semakin ketat, begitu juga kebebasan berdemokrasi di antara sekian banyaknya populasi menyebabkan dana modal pemilihan relatif besar. Tidak dapat dipungkiri, modal kampanye bisa menyentuh angka yang tinggi tergantung daerah pilih masing-masing calon. Disinilah para pengusaha memiliki peluang yang lebih besar dalam meraih kemenangan, baik sebagai calon atau membantu sebagai bagian dari tim sukses.
Para pengusaha yang terjun ke dunia politik memulai karirnya dari jalur yang berbeda-beda, ada yang memulainya dari HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) seperti Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, dan Sandiaga Uno.
Lalu ada juga yang memulainya dari Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), dan ada juga yang murni pengusaha tanpa pernah menjadi pengurus di himpunan-himpunan yang berbasis wiraswasta. Banyak wadah bagi para pengusaha untuk dapat membuktikan kredibilitasnya sebagai pejabat publik, di luar prestasi kepemimpinan dalam perusahaan.
Keberadaan para pengusaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik saat ini. Sebuah contoh menarik yang saya angkat berasal dari momen yang terjadi akhir-akhir ini. Sandiaga Uno yang maju menjadi Cawapres Prabowo Subianto, dan juga pemilihan Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf Amin.
Sempat beredar statement Sandiaga Uno yang menyatakan bahwa dirinya naif dan tidak menyangka Erick Thohir yang merupakan sahabatnya menjadi ketua timses lawan politiknya di pilpres nanti. Kembali lagi, dalam politik hal seperti ini sangatlah lumrah terjadi. Sebagai seorang tokoh, Sandiaga Uno dan Erick Thohir dapat dikategorikan satu generasi dengan usia yang relative muda, mereka juga sudah terbukti dalam dunia bisnis, dan juga sama-sama dapat menggaet suara millennial bagi para capres yang didukungnya.
Keunggulan yang dimiliki para pengusaha adalah modal mereka yang besar, koneksi dengan investor sebagai sesama pengusaha, serta pengetahuan soal perdagangan, industri, dan ekonomi yang digeluti.
Dari luar pemerintahan, para pengusaha dapat memberi masukan soal kebijakan perdagangan juga ekonomi, dan dari dalam pemerintahan dapat dengan langsung mendorong kebijakan dan memberi kebermanfaatan secara langsung.
Contohnya Susi Pujiastuti, pengusaha yang besar dari Susi Air dan usaha ekspor hasil-hasil perikanan, yang kemudian menerapkan ilmunya dengan berbakti pada negara sebagai Menteri Kelautan. Begitu pula Sandiaga Uno yang menerapkan OK-OCE ketika menjabat Wakil Gubernur DKI, bahkan dari masa kampanye.
Modal logistik untuk memperlancar kampanye yaitu dalam bentuk pengalaman sebagai pengusaha serta deretan prestasinya. Ditambah dengan modal sosial, karena kepiawaiannya memimpin karyawan-karyawan yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Sehingga poin kemasyarakatannya dapat ditonjolkan dengan lapangan kerja serta bentuk-bentuk kontribusi pada masyarakat terlihat jelas selama menjadi pengusaha.
Akses terhadap pemerintahan dalam berbagai skala juga masuk dalam pertimbangan, karena jelas para pengusaha membantu perputaran ekonomi di domisilinya masing-masing.
Realitanya dalam pergesekan politik era reformasi, partai-partai tidak bisa meninggalkan peran pengusaha yang memperkuat mesin partai politik, dan menggerakkan roda kendaraan tersebut.
Strategi demi strategi dibuat dengan peran penting yang diberikan pada para pengusaha, baik dari balik layar, atau sebagai frontman. Menjadi gambaran yang realistis ketika pengusaha-pengusaha yang diimbangi dengan kompetensi, kredibilitas, dan modal dapat menempati posisi-posisi strategis dalam dunia politik saat ini.
Fenomena pengusaha terjun ke politik memang bukanlah hal baru. Namun, terdapat stigma lama yang menyarankan agar pengusaha tetap fokus menjadi pengusaha dan jangan turun ke politik. Hal ini mengarahkan para pengusaha untuk mencari koneksi dan hampir wajib mempunyai koneksi politikus daerah yang menjabat posisi strategis. Situasi ini sebetulnya berbahaya karena rawan dimanfaatkan oleh politikus yang licik.
Sehingga dengan munculnya tokoh-tokoh pengusaha yang terjun ke politik, diharapkan dapat memotong rantai tawar menawar antara pengusaha dan politikus, dengan asumsi pengusaha yang terjun langsung adalah individu-individu yang tulus berbakti untuk negara.
Tabu, realistis, ataukah sebuah keharusan, semua itu biar anda yang menilai, yang jelas dalam dunia ini perputaran ekonomi diperankan oleh berbagai level masyarakat, dan para pengusaha mempunyai peran penting disana.
Kelihaian dalam menjalankan perusahaan tidak lepas dari faktor politik yang ada dalam dunia pengusaha, sikut menyikut antar perusahaan, juga strategi untuk ekspansi perusahaan tidak lepas dari kerjasama politik serta sense dalam berpolitik. Walaupun memang memimpin rakyat sipil berbeda dengan memimpin perusahaan, tetapi bargaining power para pengusaha memang dibutuhkan dalam sistem demokrasi seperti sekarang.
