“Dengan lima hari sekolah, ada kesempatan bagi keluarga, termasuk guru, untuk terlibat mendidik anak secara aktif. Peran sekolah menyinergikan keluarga dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pendidikan terutama penguatan karakter” Kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy seusai pembukaan Pertemuan Ke-49 Organisasi Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO) di Jakarta Selasa 25 Juli 2017(Kompas,26/7/2017).
Relasi masyarakat dan sekolah cenderung saling mempengaruhi. Apalah arti pendidikan karakter di sekolah jika peran masyarakat tidak ada. Pesan itulah yang ingin disampaikan oleh Muhadjir Effendy sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan yang sedang mengusulkan program lima hari sekolah kepada presiden. Pendidikan karakter atau sekarang disebut Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah program yang bagus.
Secara logika berarti sekolah tidak lagi bekerja sendirian dalam mendidik siswa. Peran masyarakat dalam pendidikan sudah ditulis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tepatnya pada Bab XV pasal 54 yang yaitu (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluargam organisasi profesi, pengusaha dan organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan,(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Artinya sudah dijelaskan posisi masyarakat dalam pendidikan seperti pendidikan karakter.
Jauh sebelum wacana PPK dan pengurangan hari belajar di sekolah, pendidikan karakter sudah ada sejak tahun 2011. Kementerian Pendidikan Nasional dalam hal ini Badang Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan menulis sebuah buku yang berjudul “Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter”.
Pada panduan tersebut ditulis bahwa Pendidikan Karakter bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu pancasila meliputi : (1) Mengembalikan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berbaik hati, berpikiran baik, dan berprilaku baik ;(2) membangun bangsa yang berkarakter pancasila;(3) Mengembangkan potensi warganegara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia. Bahkan ada 18 nilai karakter bisa dikembangkan oleh sekolah. (Pusat Kurikulum,2011: 7-8). Dalam strategi implementasi dalam buku panduan itu ditulis bawa pendidikan karakter bisa dilakukan melalui (1) Integrasi dalam mata pelajaran,(2) Integrasi dalam muatan lokal dan (3) Kegiatan pengembangan diri. Untuk sekarang kita bisa melihat implementasi pendidikan karakter di sekolah seperti penyambutan para siswa-siswi saat tiba disekolah oleh guru ataupun pembacaan kitab suci dan kegiatan agama lainnya yang dilakukan selama 15-30 menit sebelum memulai pelajaraan dan dalam panduan itu tidak ada ajakan untuk menyeragamkan kegiatan pendidikan menjadi lima hari.
Masih Lemah
Tujuh tahun kemudian PPK hadir. Masyarakat bisa melihat tentang PPK atau disebut juga Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (GPPK) dalam laman cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id. Pada laman tersebut terdapat mengenai GPPK yang dijabarkan oleh Arie Budhiman yaitu Staf Ahli Mendikbud Bidang Pembangunan Karakter. Disitu tertulis urgensi PPK yaitu (1) Pembangunan SDM sebagai fondasi pembangunan bangsa (2) Generasi emas 2045 yang dibelaki ketrampilan abad 21 (3) Menghadapi kondisi degradasi moral,etika dan budi pekerti. Kemudian tujuan dari GPPK adalah (1) Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan pendidikan dengan memperhatikan kondisi keberagaman satuan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia (2) membangun dan membekali generasi emas Indonesia 2045 menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21 (3) Mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan fondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga (4) Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan (kepala sekolah, guru, siswa, pengawas dan komite sekolah) untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter (5) membangun jejaring pelibatan publik sebagai sumber-sumber belajar di dalam dan di luar skeolah (5) melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Tujuan GPPK cukup berbeda jika dibandingkan Pendidikan Karakter 2011.
Pada GPPK ada konteks politik yang cukup kuat seperti pembangunan manusia dengan target generasi emas Indonesia 2045 dan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang digagas oleh presiden Indonesia saat ini Joko Widodo. Ini bisa beresiko karena jika kepemimpinan negara Indonesia berganti maka potensi pergantian konsep pendidikan karakter bisa saja terjadi. Dalam implementasi PPK ditulis bahwa ada tiga fokus PPK yaitu Pendidikan Karakter Berbasis Kelas, Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah dan Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat. Pada fokus Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat tertulis beberapa pihak seperti orangtua, komite sekolah, dunia usaha, akademisi,pegiat pendidikan, pelaku seni budaya dan bahasa, pemerintah dan Pemda. Jadi lima hari sekolah diharapkan cukup bagi masyarakat dalam melakukan pendidikan karakter pada siswa. Sayangnya spesifikasi peran masyarakat ini tidak dibarengi dengan tindakan praktis apa yang harus dilakukan untuk mendukung PPK berbeda dengan sekolah yang dijabarkan secara spesifik mengenai apa yang harus dilakukannya.
Keinginan Muhadjir Effendy untuk menyinergikan antara sekolah dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter kontradiktif dengan masih dominannya peran sekolah dalam implementasi dibandingkan masyarakat. Belum ada satu atau dua implementasi praktis yang harus dilakukan. Membicarakan mengenai peran masyarakat artinya pendidikan akan dihadapkan dalam konteks sosial politik, ekonomi atau lingkungan yang kompleks. Akan terjadi kontetasi antara pendidikan dengan kepentingan ekonomi atau politik yang acapkali menerabas nilai dan norma masyarakat dan pendidikan karakter disana bisa babak belur akibat gagal melawan mereka. Tanpa adanya ketegasan dan penjelasan konkret maka pendidikan karakter berbasis masyarakat bisa sangat lemah dalam tataran implementatif. Jika kelemahan ini tidak dievaluasi maka semakin kontradiktif pula istilah “penguatan” dalam PPK karena sama saja dengan wacana pendidikan karakter sebelumnya. Peran masyarakat memang sangat dibutuhkan dalam pendidikan karakter karena siswa bisa belajar dari realitas sosial di luar sekolah tinggal yang harus dijawab adalah apa yang harus dilakukan masyarakat?
sumber gambar : http://www.suratkabar.id
