Pada saat ini penerapan E-Goverment dalam menyongsong era revolusi industri sangat berpengaruh pada sendi kehidupan di indonesia. Sementara kendala mendasar didalam penyelenggaraan E-Goverment berada ditingkat pemerintah daerah.
Setelah adanya gerakan reformasi Tahun 1998, paradigma yang berkembangdalam pemerintahan Indonesia adalah tuntutan pelayanan yang lebih baik darisebelumnya dan terdapatnya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalamkehidupan bernegara.
Good governance memiliki makna tata pemerintahan yang baik terkait denganpemerintahan yang bersih (clean governance) dan berwibawa serta bebas Korupsi,Kolusi, Nepotisme (KKN) dengan berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, menjunjung tinggi hukum, serta terbukanya partisipasi masyarakat.
E-Goverment merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik. Saat ini belum ada regulasi yang benar-benar menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme penerapan E-Goverment dengan tidak seimbangnya perkembangan teknologi yang begitu pesat dan tidak dapat dibendung lagi.
Ada tiga konsep E-Goverment yang melatarbelakangi, yaitu :
1. Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratis dan hak asasi manusia.
2. Kemajuan teknologi informasi terjadi sedemikian pesatnya sehingga data informasi dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan keseluruh lapisan masyarakat diberbagai belahan dunia dalam hitungan detik.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat didunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya.
Pada dasarnya E-Goverment merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Terdapat empat klasifikasi hubungan bentuk baru dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi :
1. Government to Citizens (G-to-C)2. Government to Business (G-to-B)3. Government to Government (G-to-G)4. Government to Employees (G-to-E)
E-Goverment memiliki tujuan ketika pemerintah telah berkomitmen mengembangkan Good Goverment yang baik maka pelayanan publik menjadi salah satu titik strategis yang harus mendapat perhatian khusus. Melalui proses transformasi menuju era e-government tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengurangi sekat-sekat organisasi birokrasi.
E-Goverment memiliki manfaat khususnya dalam menunjang efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.
1. Mengurangi biaya
2. Mendukung perkembangan ekonomi
3. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas
4. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat
5. Memberdayakan masyarakat
6. Fasilitas E-Society
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa E-Goverment merupakan suatu sistem IT yang dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakat, untuk mendapat kemudahan mengakses informasi dan pelayanan publik guna mewujudkan Clean and Good Goverment pada suatu negara.
Guna meningkatkan pengembangan E-Goverment diIndoseia baik dari segi kuantitas maupun kualitas diperlukannya komitmen pemerintah dalam melakukan penyempurnaan pengembangan E-Goverment terutama dari segi infrastruktur, SDM, aplikasi, regulasi serta sosialisasi diinternal pemerintah maupun kepada masyarakat.
Referensi:
https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/7171/5119
