Perkembangan teknologi digital memudahkan masyarakat menyampaikan pendapat, berbagi informasi, dan mengkritik lewat media sosial. Facebook, misalnya, menjadi ruang publik untuk menyuarakan pandangan. Namun kebebasan itu punya batas ketika unggahan diduga merendahkan kehormatan atau nama baik orang lain. Kasus seorang pensiunan guru yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik lewat Facebook menunjukkan bahwa aktivitas di media sosial tidak hanya soal etika, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah hukum pidana.
Pada 8 Oktober 2026, seorang pensiunan guru berinisial EH ditetapkan tersangka atas laporan pencemaran nama baik melalui Facebook di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Penetapan itu bagian dari proses penyidikan setelah pihak yang merasa dirugikan melapor. Penyidik disebut melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan alat bukti untuk menangani perkara ini.
Kasus tersebut menegaskan pentingnya penegakan hukum pidana yang tegas namun cermat di ruang digital. Setiap warga berhak menyampaikan pendapat, tetapi hak itu harus dijalankan sambil menghormati hak orang lain. Di sisi lain, dugaan pencemaran tidak otomatis berarti seseorang bersalah. Aparat penegak hukum perlu menelaah isi unggahan, konteks, unsur kesengajaan, tujuan publikasi, dan alat bukti sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana. Dengan pendekatan ini, penegakan hukum tidak hanya melindungi kehormatan, tetapi juga menjamin proses hukum yang adil.
Dalam KUHP baru, pencemaran nama baik diatur secara spesifik. Pada 2026, ketentuan terkait tercantum dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mulai berlaku 2 Januari 2026. Pasal 433 ayat (1) mengatur pencemaran lisan, sedangkan ayat (2) mengatur pencemaran tertulis melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum. Pasal itu juga memuat pengecualian untuk perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Ketentuan ini dapat dilihat di “layanan konsultasi hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional”.
Dalam konteks Facebook, unggahan yang menyebarkan tuduhan kepada publik harus dinilai berdasarkan unsur-unsur hukum. Tidak setiap pernyataan yang menyinggung dapat langsung dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Perlu diperiksa apakah terdapat tuduhan konkret, apakah tuduhan itu menyerang kehormatan atau nama baik, bagaimana isi dan konteks penyampaian, serta apakah unsur-unsur pidana terpenuhi. Penilaian ini penting agar hukum pidana tidak dipakai secara sembarangan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau konflik di media sosial.
Penerapan hukum pidana pada kasus yang melibatkan media elektronik juga harus memperhatikan aturan yang berlaku saat perbuatan dilakukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (perubahan kedua atas UU ITE) memuat ketentuan pencemaran dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4), namun aturan itu berlaku sampai diberlakukannya KUHP baru. Karena KUHP baru berlaku mulai 2 Januari 2026, penerapan pasal-pasal terhadap perkara harus memperhatikan ketentuan peralihan dan hukum yang relevan berdasarkan waktu perbuatan. Oleh karena itu, dasar hukum yang dipakai dalam suatu perkara perlu diperiksa secara cermat dan tidak cukup hanya mengandalkan istilah “pencemaran nama baik” dalam pemberitaan.
Asas praduga tak bersalah juga harus dijunjung dalam penegakan pidana kasus pencemaran nama baik. Penetapan sebagai tersangka adalah bagian dari proses penyidikan, bukan vonis atas kesalahan. Kesalahan baru dapat diputuskan melalui proses peradilan yang sah berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum. Prinsip ini penting untuk mencegah penghakiman publik, terutama ketika informasi tentang perkara tersebut tersebar luas di media sosial. Masyarakat sebaiknya tidak langsung memberi cap negatif hanya karena membaca berita penetapan tersangka.
Yolanda dan Aulia berpendapat perlindungan nama baik tidak boleh dipakai untuk membungkam kritik yang sah. Media sosial berfungsi untuk menyampaikan keluhan, mengawasi layanan publik, dan mengemukakan pendapat soal kepentingan umum. Kritik yang berbasis fakta dan dapat dipertanggungjawabkan harus dibedakan dari tuduhan yang memenuhi unsur pidana. Jika setiap kritik yang menimbulkan ketidaknyamanan langsung diproses sebagai pencemaran, masyarakat bisa menjadi takut menyampaikan pendapat. Aparat penegak hukum perlu membedakan kritik, pendapat, dan keluhan dari perbuatan yang memenuhi unsur pencemaran menurut hukum pidana.
Sebagian orang berargumen bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran di media sosial harus keras agar masyarakat lebih berhati-hati. Pendapat ini dapat dimengerti karena informasi di internet dapat menjangkau banyak orang dan merusak reputasi. Namun penegakan yang baik tidak cukup mengandalkan ancaman pidana semata. Proses pemeriksaan harus objektif, memperhatikan hak korban dan terlapor, serta memastikan setiap unsur tindak pidana didukung bukti yang sah. Penegakan yang tidak cermat justru berisiko menimbulkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
Upaya mencegah pencemaran nama baik di era digital perlu kombinasi penegakan hukum dan peningkatan kesadaran publik. Pengguna Facebook sebaiknya memverifikasi informasi sebelum membagikannya, menghindari tuduhan tanpa bukti, dan menyampaikan kritik secara bertanggung jawab. Jika seseorang merasa dirugikan oleh unggahan, penyelesaian sebaiknya ditempuh melalui prosedur hukum yang berlaku disertai bukti relevan, bukan dengan membalas penghinaan atau menyebarkan tuduhan baru. Pendidikan hukum digital perlu diperkuat agar masyarakat memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari aktivitas di internet.
Kasus dugaan pencemaran nama baik melalui Facebook mengingatkan bahwa ruang digital tidak bebas dari hukum. Kebebasan berekspresi mesti sejalan dengan penghormatan terhadap kehormatan dan hak orang lain. Namun penerapan hukum pidana harus adil, berbasis bukti, dan menghormati asas praduga tak bersalah. Penegakan yang tepat tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga melindungi masyarakat dari praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, dan jaminan proses peradilan yang adil, ruang digital dapat menjadi lebih aman tanpa menghilangkan kebebasan berpendapat.
