Wacana Presiden Prabowo untuk menjadikan bahasa Portugis sebagai salah satu bahasa prioritas yang diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia langsung memicu perdebatan publik. Pada tanggal 23 Oktober 2025 kemarin.
Dalam percakapannya dengan Presiden Lula da Silva Brasil pada konferensi pers, Presiden Prabowo Subianto menyatakan: “As a sign of how important Brazil is to us, I have decided that Portuguese will become one of the priority languages taught in schools.” (ANTARA, 2025). Pernyataan tersebut bukan sekadar simbol kehormatan diplomatik, melainkan mencerminkan arah baru kebijakan luar negeri Indonesia yang berupaya memperluas jejaring globalnya melalui bidang pendidikan dan kebudayaan. Melalui pengajaran bahasa Portugis, Indonesia ingin membangun jembatan komunikasi antar Negara yang lebih kuat.
Bahasa Portugis sendiri merupakan bahasa resmi di sembilan negara, antara lain Brasil, Portugal, Angola, Mozambik, dan Timor Leste, serta digunakan oleh lebih dari 260 juta penutur di dunia (Ethnologue, 2024). Dengan demikian, penguasaan bahasa ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama dengan kawasan Amerika Latin dan Afrika, yang selama ini relatif kurang tersentuh oleh diplomasi budaya Indonesia.
Di sisi lain, keputusan ini juga menandai langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Brasil. Brasil dan Indonesia sama-sama Negara berkembang yang padat penduduk namun memiliki kekayaan alam yang melimpah. Melalui kebijakan ini, Brasil dan Indonesia dapat memperkuat hubungan diplomatik di luar sektor ekonomi dan pertahanan yang selama ini menjadi fokus utama. Namun, di balik potensi strategisnya, wacana ini juga memunculkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran di dalam negeri. Pernyataan Presiden Prabowo bukan hanya sebuah kebijakan pendidikan semata, tetapi juga strategi diplomasi budaya dan geopolitik yang ingin mengarahkan Indonesia menjadi negara dengan keterhubungan lintas bahasa dan peradaban.
Apakah Sistem Pendidikan Indonesia Siap?
Penerapan bahasa baru ke kurikulum pendidikan nasional ini perlu menghadapi beberapa tantangan dan hal yang perlu dipertimbangkan. Kapasitas sistem pendidikan di Indonesia saat ini belum tentu memadai untuk menampung penambahan mata pelajaran baru di semua jenjang.
Sejumlah pakar mengingatkan agar mempertimbangkan kapasitas dan relevansi di sekolah dahulu sebelum menerapkan kebijakan ini secara nasional. Sekolah-sekolah di Indonesia juga sudah mengajarkan berbagai mata pelajaran bahasa selain bahasa daerah dan bahasa Indonesia mulai dari Inggris, China, Jepang, higga Jerman. Selain itu, bangsa Indonesia masih dalam tahap adaptasi dengan kurikulum baru. Kesenjangan antara inisiatif diplomasi dan kapasitas implementasi pendidikan di Indonesia jelas terlihat.
Keputusan bermotif diplomatik sering kali bersifat top-down dan cepat, sementara perubahan kurikulum memerlukan perencanaan jangka panjang seperti pelatihan guru, persiapan bahan ajar, penilaian, dan pilot project. Ketidakharmonisan antara langkah diplomatik dan kesiapan teknis inilah yang dapat memicu kritik dari kalangan masyarakat.
Kurikulum di Indonesia sudah padat. Kurikulum Merdeka dan praktik sekolah saat ini menunjukkan kurangnya kesadaran untuk menambahan konten dengan diintegrasikan secara sistematis. Kepadatan kurikulum di Indonesia dapat menghambat kesiapan masyarakat untuk menerima pendidikan bahasa portugis. Maksimumnya jam pelajaran siswa sudah padat, dan banyak sekolah masih berdaptasi dengan Kurikulum Merdeka. Belum lagi sangat jarang tenaga pendidik yang berasal dari latar belakang jurusan pendidikan yang relevan dengan bahasa portugis, selain alumi kampus luar negeri atau atau memiliki latar belakang kewarganegaraan.Keterbatasan jam belajar dan risiko overload bagi siswa jika mata pelajaran baru dimasukkan tanpa reorganisasi kurikulum.
Menimbang Peluang Strategis dan Kebutuhan Teknis
Peluang diplomasi dan ekonomi. Hubungan yang diperkuat dengan Brasil dan komunitas berbahasa Portugis (Portugal, Angola, Mozambik, Timor-Leste) membuka akses terhadap pasar baru, pendidikan tinggi, dan riset bersama, terutama setelah Indonesia aktif di forum BRICS. Karena akan memudahkan proses komunikasi yang sangat dibutuhkan dalam proses ekonomi hingga kerja sama antar negara sebagai salah satu strategi diplomatis. Karena itu, memasukkan bahasa portugis dalam pendidikan multiligual dijadikan sebagai salah satu strategi diplomat Indonesia untuk membangun hubungan internasional dengan negara lain.
Pendidikan multilingual ini perlu dikelola dengan baik, guna mendukung hasil pembelajaran dan inklusi yang diharapkan. Bahasa portugis ini harus diajarkan dengan basis bahasa Indonesia agar mudah dipahami dan dikuasai, dengan memperhatikan dan mengupayakan pelatihan guru, dan bahan ajar yang baik dan efektif. Namun, kebijakan ini akan lebih efektif apabila di terapkan dengan Model implementasi bertahap dan selektif. ‘
Namun, alih-alih penerapan serentak, gagasan ini akan lebih realistis apabila diubah dengan menjadikan Bahasa Portugis sebagai bahasa pilihan atau ekstrakurikuler pada tahap awal atau ditujukan pada sekolah-sekolah tertentu misalnya pada SMK dengan fokus perdagangan/agrikultur, universitas yang menjalin MoU dengan Brasil, atau wilayah dengan potensi kerja sama terlebih dahulu. sehingga lebih efektif sambil meninjau lebih lanjut sebelum di kembangkan menjadi bahasa prioritas di pendidikan dalam skala nasional.
Pemerintah harus mempersiapkan tenaga pengajar dengan kemampuan yang memadai untuk mengajar bahasa portugis. Langkah strategis yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan menyediakan program beasiswa serta pertukaran dosen dan guru dengan negara-negara berbahasa Portugis, khususnya Brasil yang memiliki sistem pendidikan bahasa yang kuat dan pengalaman dalam mengajarkan Portugis sebagai bahasa kedua. Melalui program ini, para pendidik Indonesia dapat belajar langsung tentang metode pengajaran, penggunaan teknologi dalam kelas bahasa, serta cara menanamkan kecintaan terhadap budaya berbahasa Portugis.
Keputusan Presiden Prabowo untuk memprioritaskan bahasa Portugis memiliki dasar diplomatik yang kuat dan potensi strategis yang besar. Namun, pendidikan tidak bisa dijalankan hanya dengan semangat politik; ia membutuhkan perencanaan matang, kesiapan sumber daya, dan komitmen anggaran yang berkelanjutan. Jika dirancang dengan hati-hati dengan pengkajian menyeluruh dan pelatihan guru serta penerapan bertahap, bahasa Portugis bisa menjadi kekuatan baru dalam diplomasi dan pendidikan Indonesia. Sebaliknya, jika dijalankan tanpa kesiapan sistem dan perencanaan yang jelas, kebijakan ini hanya akan menjadi simbol politik sesaat tanpa manfaat nyata bagi pelajar maupun negara.
