Jumat, April 23, 2021

Pelayanan Publik Zaman Now!

Dramaturgi Politisi dan Sandiwara Memerangi Korupsi

Manusia identik dengan sandiwara. Klaim ini diamini oleh William Shakespeare dalam As You Like It (1599), Shakespeare menyebut "dunia ini merupakan panggung sandiwara". Ia mengumpamakan...

Anomali Prilaku Politik

Sejatinya perjalanan demokrasi tidak selalu mulus akan banyak berbagai tantangan dalam perjalanan menuju kedewasaan berdekomrasi, seperti kondisi politik yang tidak stabil, korupsi yang merajalela,...

Memilih Diam dalam Pemilihan Umum

Sistem politik yang sedang kita hadapi sekarang ini bernama “demokrasi”. Saya artikan demokrasi ini sebagai kebebasan dalam menyalurkan kekuasaan dari rakyat untuk rakyat. Sedapatnya...

Jargon Ideologis di Balik Komentar #CrazyRichSurabayans

Film drama komedi Crazy Rich Asian memicu maraknya diskusi di media sosial soal orang-orang super kaya di Indonesia. Tengok saja ratusan tweet di media sosial...
M. Rizki Pratamahttp://pratamarizkim.wordpress.com
Tenaga Pengajar Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Pasca pecahnya era orde baru 1998 tentu terjadi berbagai perubahan terutama demokratisasi di ranah ekonomi dan politik sehingga menciptakan kemajuan yang dapat dikritisi bersama.

Namun ada yang masih sama, atau setidaknya berubah tapi tidak signifikan yaitu kondisi pelayanan publik kita yang masih tertinggal daripada negara lain. Rilis hasil riset Ombudsman akhir tahun 2017 menunjukkan fakta bahwa sebagian besar instansi pelayanan publik di Indonesia memiliki rapor merah, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Selain itu KLB yang menimpa saudara kita di Papua juga menunjukkan masih buruknya pelayanan publik. Kita harus sepakat bahwa negara tidak boleh lagi alpa dengan baru hadir ketika terjadi permasalahan (Stiglitz, 2015). Ketika pelayanan publik masih buruk maka jelas menunjukkan negara gagal untuk hadir bagi rakyatnya.

Sementara itu negara lain sudah mampu meratakan pelayanan pendidikan sehingga tidak ada ketimpangan antar sekolah seperti di Finlandia, pelayanan pendidikan tinggi bebas biaya seperti di Slovakia, atau pun pelayanan publik berbasis teknologi informasi seperti di Estonia.

Negara maju seperti Inggris bahkan sudah berpikir ke depan untuk benar-benar mengurus well-being manusia yang terkikis karena gaya hidup manusia modern dengan membentuk Kementerian yang mengurusi manusia kesepian (Ministry of Loneliness). Lalu posisi kita di mana? Kalau tak tertinggal apalagi! Sebal memang, padahal kita juga memiliki anggaran pendidikan 20% dari APBN sayangnya sebagian besar habis untuk gaji pegawai.

Dunia sudah sangat cepat berubah, layanan publik dari negara tak mampu bersaing dengan sektor bisnis. Bahkan meregulasinya pun susah payah seperti kasus transportasi online yang belum selesai dengan maraknya demo, bahkan silih berganti kota di Indonesia terjadi penolakan oleh golongan masyarakat tertentu.

Padahal, pelayanan publik zaman now alias masa kini tentu harus mengikuti perubahan, sayangnya lebih sering pelayanan publik kita yang dilindas oleh perubahan akibatnya masyarakat semakin merugi. Perizinan bisnis saja masih lama, bahkan di sisi lain terjadi pengekangan kebebasan akademis dengan perizinan yang otoriter, untung masih ditunda dengan berbagai kecaman pakar zaman now tentunya.

Ide Besar Politik

Ide-ide menyegarkan dari parlemen untuk pelayanan publik yang visioner masih sangat minimalis, tentu bersama dengan eksekutif dan tekanan stakholder seharusnya ide besar dapat terjadi. Kita pernah ingat perjuangan bagaimana seluruh elemen membuka keran dana desa melalui UU desa dan jaminan kesehatan universal melalui UU JKN.

Meskipun kini masih banyak terdapat lubang implementasi akan tetapi momen tersebut masih berkesan untuk diperbincangkan bagaimana menginisiasi hal-hal baru di tengah politik kita yang masih karut marut.

Visi tersebut juga dapat menjadi spirit untuk melakukan hal yang sama pada pondasi pelayanan publik kita agar menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, ingat kita memiliki UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang sudah seharusnya diperbarui.

Ingat pada masa awal kebangkitan negara-negara Nordik, eks perdana manteri Swedia (1946-1969), Tage Erlander, mengungkapkan bahwa “tugas politisi adalah membangun lantai dansa, di mana orang-orang dapat menggerakan kehidupan mereka”. Kita semua masih butuh politik meskipun hari-hari ini seringkali mereka menyebalkan misalnya usul pidana bagi pengkritik anggota DPR.

Tak Hanya Dunia Digital

Bermacam-macam tools baru selalu hadir di era yang berbeda, dan selalu menimbulkan dua sisi dampak yang berbeda. Dalam era disrupsi saat ini teknologi informasi menjadi idola dengan kemampuan luar biasa di luar kemampuan manusia modern saat ini. Triliunan dana di sektor bisnis digunakan untuk pengembangan teknologi seperti yang dilakukan google ketika melakukan investasi kepada go-jek baru-baru ini.

Sejatinya hal tersebut juga terjadi di sektor publik kita, ya memang pemerintahan kita pernah menginisasi hal baru dalam program bertajuk e-ktp dengan dana triliunan pula, sayangnya korupsi yang membuat e-ktp kita hanya sebuah plastik tanpa chip seperti yang dijanjikan sebelumnya. Integrasi data kependudukan masih jauh panggang dari api karena korupsi, justru semakin mempersulit pelayanan publik ratusan juta penduduk Indonesia.

Perbandingan tersebut membuktikan bahwa mantra disrupsi teknologi bukanlah resep tunggal. Selalu tetap ada lubang yang justru menyakiti orang banyak, dan bukan lagi berbicara menang kalah tapi keadilan yang diabaikan. Sepakat dengan Moises Naim (2013) menyebutnya Teribble Simplifiers alias penyederhanaan bermasalah karena bukan satu-satunya jalan menuju kesejahteraan.

Selain itu kita pernah memiliki cerita menarik tentang berbagai inovasi lokal tanpa hadirnya teknologi informasi, misalnya di daerah tertinggal dengan angka kematian ibu dan bayi yang tinggi ternyata solusi justru didapat melalui kemitraan bidan dengan dukun bayi, yaitu ketika ada kasus maka dukun bayi yang lebih mengenal masyarakat harus mengantarkan ibu hamil atau yang akan melahirkan kepada bidan.

Dukun bayi tentu mendapatkan kompensasi atas usahanya tersebut sehingga tak mematikan profesinya. Hal tersebut yang tidak terjadi sekarang antar persaingan layanan kepada publik dapat saling membunuh seharusnya dapat dipikirkan solusi bersama yang tidak membuat winners takes all dan zero sum game. 

Demokratisasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik zaman now harus demokratis setidaknya berusaha memuat aspirasi dengan konsensus bersama, bukan keputusan sepihak dari pemerintah. Sejarah di Indonesia menunjukkan upaya menempatkan warga secara adil di hadapan mesin birokrasi memang pernah terjadi.

Ketika itu dilakukan inisiasi Citizen Charter oleh PSKK UGM di tiga Kota berbeda di Indonesia yaitu Yogyakarta, Semarang dan Blitar. Piagam pelayanan tersebut disusun berdasarkan kesepakatan antara warga dengan birokrasi dalam menentukan standar pelayanan publik seperti syarat, waktu dan biaya. Hasilnya cukup sukses dan menjadi good practices di Indonesia, banyak institusi lain mencoba melakukan replikasi.

Pada akhirnya praktik baik tersebut dicoba diadopsi dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dengan istilah maklumat pelayanan, sayangnya hal tersebut benar-benar berbeda dengan substansi citizen charter, justru substansi keterlibatan warga pada awal desain pelayanan publik menjadi kabur karena diambil alih secara sepihak oleh pemerintah.

Selain itu adanya standar pelayanan publik (SPP) dan standar pelayanan minimal (SPM) memang membantu pelaksanaan pelayanan publik namun kenyataan kinerja masih jauh karena hanya ada lomba administrasi bukan substansi.

Keduanya memaksakan publik untuk tahu pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah bukan melibatkan publik untuk bersama-sama memperbaiki pelayanan publik. Herbert Simon dalam the Science of Artificial (1996) menunjukkan manusia melakukan hal yang artifak dengan fungsi intelektualnya.

Sehingga seharusnya ada perbaikan terus-menerus dengan berbagai cara, maka pelayanan publik kita harus segera diperbaiki dengan memperbaiki elemen dasarnya seperti regulasi yang seharusnya lebih demokratis. Pelayanan publik zaman now harus dikritik dan dimajukan dalam suasana yang demokratis bukan sebaliknya.

M. Rizki Pratamahttp://pratamarizkim.wordpress.com
Tenaga Pengajar Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Toleransi, Kita Perlu Belajar dari Negeri Tolland

Sebelum mulai mendaratkan jemari diatas keyboard laptop, sejenak terlintas dalam pikiran saya sebuah kutipan yang menarik dari buku yang berjudul “Berjamaah (lagi) walau tak...

Terorisme Lahir dari Watak yang Retak

Salah satu musuh terbesar kemanusiaan adalah terorisme. Ia lahir dari watak retak manusia yang dikendalikan hasrat untuk membunuh. Dalam aksinya yang agresif, teroris tak...

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mencari Teman Masa Pandemi? Why Not, Berikut Tipsnya

Sudah Satu Tahun Pandemi Covid-19 Melanda Indonesia. sekolah-sekolah, kampus, tempat yang bahkan kantor sekalipun harus berkegiatan online. Mahasiswa baru, murid baru dan orang-orang yang baru memulai...

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

ARTIKEL TERPOPULER

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mempertanyakan Wacana Koalisi Partai Islam Oleh PKS dan PPP

Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa kita sangkut pautkan sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan...

Puasa Menurut Filsuf Muslim

Selama ini ada anggapan umum yang diterima luas, bahwa nasib filsafat Islam telah berakhir di tangan Ibn Rusyd. Filsuf Andalusia yang mencoba melakukan counter...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.