Islam dan politik kaum Muslim di Indonesia menjadi narasi yang menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan selain umat Islam merupakan penduduk mayoritas, Islam juga menjadi salah satu faktor penentu dalam perubahan sosial, politik, budaya, dan keagamaan di Indonesia. Sebagai alat utama representasi penduduk dengan memberikan tawaran berupa tindakan atau kebijakan di masa mendatang saat terpilih nanti, partai politik memainkan peran strategis di Indonesia. Partai politik Islam pun mulai bermunculan.
Terlepas dari pemilahan aliran Islam dalam politik, baik tradisional, modern, maupun pembaruan, para elite politik mendirikan partai berasas atau bersimbolkan Islam tentunya dengan kalkulasi politik. Kalkulasi tersebut berangkat dari konsekuensi logis rakyat Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga berpotensi menyalurkan suaranya pada partai yang mengidentifikasikan dirinya sebagai partai Islam.
Sayangnya, realitas politik tidak selalu berbanding lurus dengan realitas sosiologis. Dari pemilu ke pemilu jumlah partai dan suara yang diperoleh partai-partai Islam cenderung fluktuatif, stagnan, bahkan menurun. Jumlah penganut agama terbanyak tidak menjamin untuk mendapatkan jumlah perolehan suara terbanyak.
Secara volatilitas pemilihan (electoral volatility) dalam sejarah pemilu Indonesia, partai Islam pernah meraih dukungan yang signifikan pada Pemilu 1955. Partai Islam memperoleh dukungan kurang lebih 43,9% dengan total kursi sebanyak 116 kursi. Di masa Orde Baru, partai Islam tidak dapat berkembang secara optimal karena tekanan dan intervensi Orde Baru, salah satunya akibat kebijakan Fusi Partai pada 1973. Di era Reformasi, blok partai Islam dan nasionalis kembali tumbuh seiring diberikannya kebebasan berserikat dan berkumpul.
Perolehan partai Islam di era Reformasi cenderung fluktuatif dengan perolehan dukungan paling tinggi sebesar 38,54% pada Pemilu 2004. Pada Pemilu 2009 sebesar 29,2%, Pemilu 2014 sebesar 31,4%, dan Pemilu 2019 sebesar 30,1%.
Meskipun partai-partai Islam tidak tampil sebagai pemenang, hampir semua kandidat Presiden dan Wakil Presiden memperhatikan sentimen dan isu Islam sebagai faktor yang penting. Para kandidat berusaha melakukan koalisi antara Islam dan nasionalis. Jika calon Presidennya dari partai Islam atau kalangan Islam, Wakil Presidennya dari kalangan nasionalis, begitu pun sebaliknya.
Tantangan Partai Politik Islam
Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam tidak menjadi jaminan partai politik Islam untuk memenangkan pemilu. Partai Islam tidak pernah menjadi pemenang pemilu sejak Pemilu 1955.
Masuknya partai Islam ke dalam kekuasaan tidak banyak menimbulkan dampak pada peningkatan suara mereka di pemilu. Mereka sekadar mempertahankan perolehan suara agar tetap lolos Electoral Threshold dan/atau Parliamentary Threshold. Salah satu faktor yang menyebabkan terus menurunnya suara partai Islam adalah sulitnya menemukan isu-isu strategis yang dapat diperjuangkan dalam pemilu.
Perpecahan dalam tubuh partai Islam juga memicu menurunnya performa dan suara partai Islam. Umumnya, partai-partai Islam mengalami perpecahan setelah salah satu pihak dikalahkan pihak lainnya pada Kongres atau Muktamar dalam memilih pengurus baru. Hal itu tampak terlihat dari PKB yang mengalami perpecahan antara kubu Gus Dur dan Muhaimin Iskandar. Konflik internal lainnya adalah PPP pasca Pemilihan Presiden 2014 di mana memunculkan kepengurusan kembar partai, yakni PPP versi Munas Jakarta yang dipimpin oleh Djan Faridz dan PPP versi Munas Surabaya yang dipimpin oleh Romahurmuziy.
Faktor lain penyebab melemahnya suara partai Islam adalah persoalan korupsi yang banyak melibatkan tokoh partai Islam. Tertangkapnya Luthfi Hasan Ishaaq yang merupakan Presiden PKS kala itu, juga memengaruhi citra PKS di mata publik. Pendirian sayap-sayap Islam dalam partai-partai nasionalis, seperti di PDI Perjuangan, Golkar, dan Demokrat juga berpengaruh terhadap perolehan suara partai Islam di Indonesia.
Masa Depan Partai Politik Islam
Peluang partai-partai Islam di masa depan tergantung pada sejauh mana ideologi Islam dapat menjawab persoalan kebangsaan. Peluang partai Islam di satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, di sisi lain ada yang jauh lebih mendasar dari itu, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi Indonesia yang tidak hanya etis dan beradab, melainkan juga adil, akuntabel, dan berintegritas.
Dalam konteks politik nasional, masa depan partai politik Islam masih belum mampu dijadikan sebagai alternatif untuk melakukan perubahan karena faktor perbedaan ideologi dalam membangun koalisi antarpartai Islam dan dalam melahirkan sosok alternatif untuk kepemimpinan nasional.
Kelemahan kepemimpinan internal partai dan belum lahirnya sosok pemimpin dari kader-kader partai Islam yang menjadi magnet politik untuk menarik massa dan memiliki elektabilitas tinggi menyebabkan partai-partai Islam dalam kancah politik nasional hanya diperhitungan sebagai “dukungan politik” semata untuk memenuhi faktor representasi pemilih. Posisi dan peran partai Islam relatif terasa sebagai faktor pelengkap dalam dinamika dan proses politik serta dalam perubahan kehidupan bernegara yang sedang berlangsung.
Referensi:
Fuad Fanani, Ahmad. 2013. “Dilema Partai Politik Islam: Terpuruk Dalam Kegagalan atau Menjawab Tantangan?” MAARIF Institute for Culture and Humanity Vol. 8(2).
Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis. Jakarta: Rajawali Pers.
Nurhasim, Mochamad et al. 2016. “Masa Depan Partai Islam di Indonesia.” JurnalPenelitian Politik Vol. 13(2).
