“Hal tersulit dipahami di dunia ini adalah pajak penghasilan.”
-Albert Einstein
Pernahkan kalian merasakan kesulitan dalam memahami pajak? Bingung berapa jumlah pajak penghasilan yang harus kita bayarkan. Tenang sahabat kamu tidak sendiri. Saya dan Albert Einstein pun merasakan hal yang sama. Terkadang kita bingung berapa jumlah pajak dan kepada siapa kita harus membayar pajak.
Oleh sebab itu Direktur Jendral Pajak (DJP) mendirikan program Relawan Pajak Untuk Negeri (RENJANI) untuk membantu mengedukasi kita semua para wajib pajak dalam mengurus apa pun tentang pajak. Namun apakah sahabat tahu, pada tahun 2022 di bulan Juli Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan peluncuran inovasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi satu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Aula Chakti Buddhi Bhakti Kantor Pusat DJP, Jakarta.
Saya sempat berpikir sebenarnya apa tujuan penggabungan NPWP menjadi NIK ini. Lalu apa dampak dari penggabungan dua nomor tersebut. Apakah data kependudukan kita akan terjamin aman ditangan pemerintah?
Faktanya kebocoran data kependudukan di Indonesia sering kali terjadi akhir-akhir ini. Dilansir dari situs dpr.go.id yang di tulis oleh komisi 1 DPR pada bulan Juli yang lalu menyatakan, bahwa data kependudukan Indonesia kembali bocor di dark web sebanyak 337 juta data. Hal tersebut jelas akan menurunkan kepercayaan kita kepada pemerintah dalam menyimpan data. Lalu apa sebenernya tujuan pemerintah dalam penyatuan kedua nomor tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang di siarkan pada kanal youtube DitjenPajakRI mengatakan, bahwa penggabungan NPWP dengan NIK tersebut bertujuan untuk kemudahan dan kesederhanaan.
Selain itu juga di kanal youtube itu dia menjelaskan tentang terlalu banyaknya nomor yang dimilikinya seperti nomor paspor, pajak atau bea cukai dan KTP. Dengan begitu Menteri Keuangan mendukung kebijakan satu data Indonesia untuk memakai satu nomor saja yaitu NIK. Hal tersebut merupakan fakta yang sangat saya setujui. Saya selaku mahasiwa juga merasakan banyak nomor data diri yang kita miliki seperti NIK,NIM,NPWP dan Nomor BPJS. Kalau bisa dibuat sederhana, untuk apa kita harus memiliki banyak nomor rumit?
Selanjutnya apa saja dampak yang akan terjadi dari inovasi NPWP menjadi NIK ini. Dampak yang akan terjadi pada inovasi ini sudah dijelaskan pada PMK-112/PMK.03/2022 pada Pasal 2 ayat (3) menyatakan selain dipergunakan untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak juga menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan administrasi yang diselenggarakan oleh pihak lain.
Dengan kata lain dari peraturan menteri tersebut dapat berdampak pada layanan administrasi dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain selain pemerintahan yang mensyaratkan keperluan NPWP. Dengan inovasi tersebut memudahkan Instansi selain pemerintah dapat dengan mudah mendapatkan NPWP dengan menggunakan NIK saja. Begitupun sebaliknya pemerintah juga dapat mengakses data yang terdapat pada Instansi selain pemerintah untuk keperluan pajak.
Selain tujuan dan dampak positif yang sudah kita bahas. Kita juga harus memikirkan apa saja kemungkinan negatif yang akan terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak data kependudukan indonesia yang terjual di dark web. Hal tersebut merupakan tantangan baru yang harus dihadapi pemerintah untuk mengamankan data kependudukan yang kita miliki. Seperti perkataan anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin yang dikutip pada situs web dpr.go.id pada bulan Oktober yang lalu mengatakan,
“Melalui koordinasi yang efektif, kita dapat memastikan bahwa integrasi NPWP dan NIK dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan Pemerintah dapat memastikan keamanan data pribadi masyarakat,” kata Nurul Arifin dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berasal dari rakyatnya untuk melaksanakan pembangunan negara. Setiap wajib pajak akan mendapatkan NPWP untuk keperluan perpajakan. Ketika NPWP disatukan menjadi NIK dengan tujuan memberikan kemudahan dan penyederhaan merupakan salah satu kebijakan yang menurut saya sangat baik untuk dilakukan. Dengan penyatuan tersebut kita jadi tidak perlu menyimpan banyak nomor di kepala kita.
Selain itu inovasi NPWP menjadi NIK ini juga sangat berdampak positif bagi layanan administrasi pemerintahan maupun swasta karena dapat meningkatkan efesiensi. Namun hal tersebut juga menjadi tantangan baru bagi pemerintah untuk memperkuat keamanan data pribadi yang dimiliki masyarakat. Jadi bagaimana sahabat tentangan inovasi terbaru ini? Semoga saja pemerintah dapat segara mengamankan data kita dengan baik ya.
