Penerapan prosedur New Normal dalam menghadapi Pendemik Covid-19. Merupakan kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk mempercepat agenda politiknya. Kondusifitas politik tanah air sangat diperlukan untuk pemulihan kondisi sosial-ekonomi. Paska terpuruk efek dari mewabahnya pendemik ini.
Tidak ada pilihan lagi. Presiden Jokowi harus segera mempercepat agenda politiknya. Persoalan yang selama ini menghambat jalannya pemerintahan. Harus segera diatasi. Jokowi sudah tidak bisa lagi, ‘mengayun-ayun’ sebuah fenomena persoalan bangsa ini. Bangsa ini butuh solusi cepat untuk segera bangkit. Hitung-hitungan politik yang lebih mengedepankan tepo seliro sudah saatnya ditinggalkan. Jokowi harus bisa meluruskan barisan kabinetnya. Guna menjawab tantangan masa pemulihan kondisi global.
Ketidaktegasan begitulah kesan yang diciptakan kelompok oposisi, terhadap gaya politik mantan walikota Solo ini. Meskipun stigma itu sebenarnya tidak terlalu benar. Lebih tepatnya, Jokowi menikmati problematika itu sebagai sebuah cara. Konflik kepentingan elit politik hasil fregmentasi perjalan pemerintahan sebelumnya. Telah mengakar pada sendi-sendi kehidupan berbangsa kita.
Tentunya, memerlukan cara ekstra untuk mengambil sebuah tindakan dalam menyikapinya. Bahkan, saat mulai menjangkitnya wabah covid-19. Jokowi masih terlihat berhati-hati dalam menentukan kebijakan. Sehingga menjadi gorengan kelompok oposisi. Kalau oposisi jelas agendanya dalam konteks penanganaan Corona ini. Tentunya, mendorong prosedur penanganaan pendemik Corona, dengan prosedur yang sulit untuk diimplementasikan. Atau, mau nge-prank Jokowi lewat kebijakan. Oposisi menyarankan prosedur Lockdown, kebijakaan yang banyak gagal diterapkan diberbagai negara.
Fenomena corona pun menjadi ajang politik praktis. Tidak hanya para oposisi yang memanfaatkan. Namun faksional di-internal Jokowi pun menggeliat. Memanfaatkan situasi ini. Maklum efek dari rekonsiliasi paska pembentukan kabinet. Mereka yang tidak puas dengan kabinet kerja kedua. Memanfaatkan momen ini untuk membuat situasi tambah gaduh dalam pelaksanaan penanganaan corona.
Namun semua itu bisa ditepis. Dengan gaya mengayun-ayun situasi, Jokowi kembali memainkan situasi yang penuh paradoks itu satu persatu. Pertama, dengan statmen Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Rival yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini, mengeluarkan statmen yang isinya menghancurkan anasir peralihan kekuasaan ditengah pendemik. Prabowo dalam statmennya mengatakan bahwa, Jokowi telah bekerja serius dalam penanganan Covid-19. Prabowo pun mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja keras menghadapi Corona.
Selanjutnya, munculnya Doni Murnando Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Menggunakan seragam lengkap Pasukan Khusus (Kopasus) TNI-AD, mengeluarkan pernyataan yang berkesan sebuah ultimatum. Seragam berpangkat bintang tiga itu, meng-isyarakat bahwa Ia sebagai pasukan aktif sebuah matra. Yang saat ini, ditunjuk Presiden menjadi panglima perang menghadapi penyebaraan Covid-19 di Indonesia.
Selain itu, Doni menjelaskan, ia menggunakan seragam militer karena ingin menyampaikan pesan rasa disiplin bagi masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Pemandangan yang tidak biasa yang ditunjukan Doni. Hadir saat ketidak singkronnya, institusi yang berperan penting dalam penanganaan itu. Mulai jumlah data penderita sampai kegaduhaan pemerintah daerah dalam menghadapi problem global ini.
Sebagai Panglima Perang, peran Doni sangat menentukan kredibilitas Jokowi. Bila diukur dengan skema Badan Intelejen Negara (BIN) sebaran covid-19. Doni mampu menyelamatkan Jokowi baik dalam konteks internasional maupun nasional.
Berikut ini estimasi jumlah kasus positif virus Corona sebagaimana pemodelan – Estimasi jumlah kasus di akhir Maret 1.577 (realita 1.528, akurasi prediksi 99 persen)- Estimasi jumlah kasus di akhir April 27.307 – Estimasi jumlah kasus di akhir Mei 95.451 – Estimasi jumlah kasus di akhir Juni 105.765 – Estimasi jumlah kasus di akhir Juli 106.287 Estimasi BIN ini, menurut Ketua Gugus Tugas Doni Monardo sangat akurat.
Bulan pertama merebahnya Covid-19, BIN memprediksi lewat skemanya berjumlah 1.577. Realitanya, catatan Gugus Tugas Covid-19, adalah 1.528 positif terpapar corona. Pemodelan BIN inilah yang akan jadi rujugkan Gugus Tugas Covid – 19 dalam menekan laju bertambahnya korban terpapar. Yang diprediksi akan terjadi peningkatan.
Upaya pemerintah dalam menekan korban dan sebaraan virus corona juga terus dilakukan. Di antaranya menerapkan social distancing yang kemudian lebih spesifik menjadi physical distancing. Bahkan, Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Herd Imunity Pemerintahan Jokowi
Suka tidak suka, apabila kita merujuk dengan skema BIN diatas. Langkah yang dilakukan Jokowi dengan Gugus Tugasnya, membentuk daya tahan pemerintahan Jokowi. Terutama menjawab anasir-anasir oposisi yang membangun narasi pesimis kepada pemerintah. Hingga tulisan ini dibuat, jumlah penderita positif Corona.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona (Covid-19) Achmad Yurianto mengatakan, penurunan jumlah kasus pasien positif Covid-19. Sejak 22 Mei hingga hari ini, 26 Mei, angka kasus positif turun. Padahal pada 21 Mei, tercatat rekor penambahan tertinggi yaitu 973 kasus.Kemudian, 22 Mei terjadi penurunan tambahan kasus harian menjadi 634 sehingga menjadi total 20.796 orang.
Namun pada 23 Mei terjadi kenaikan penambahan kasus harian lagi menjadi 949 total sehingga total kasus sebanyak 21.745 orang. 24 Mei terjadi penurunan kasus penambahan kasus harian kembali menjadi 526, total kasus 22.271 orang. Sementara, 25 Mei terjadi penurunan tambahan kasus harian lagi menjadi 479 totalnya sebanyak 22.750 orang.Sedangkan pada 26 Mei kembali terjadi penurunan tambahan kasus harian menjadi 415 total kasus menjadi 23.165 orang.
Bila dikonfirmasi dengan skema BIN, akhir Mei jumlah pasien yang terkonfirmasi ada 95. 451. Ini merupakan capain yang positif. Tentu saja, skema yang dibuat BIN bukan ngawur. Berbasis dengan kajian yang komprehensip fakta sosial, ekonomi, politik dan budaya. Maka dengan data terahkir jumlah penyebaraan. Prosedur yang diterapkan pemerintah menuai hasil.
Munculnya, figur Doni Munardo mampu menciptakan herd imunity pemerintahan Jokowi. Yang tidak pernah diduga-duga kelompok oposisi sebelumnya. Doni mampu menumbuhkan imun baru pemerintahan. Dari para penumpang politik yang memanfaatkan isu corona. Tidak hanya itu, imun Jokowi pun bertambah. Dari tekanan politik di internal kekuasaannya. Yang juga memanfaatkan isu corona untuk bermain sendiri. Sehingga terkesan kebijakan pemerintah tidak konsisten.
New Normal, Jalan Percepatan
Fenomen Corona memang telah merubah semua tatanan sosial-ekonomi global. Corona seakan-akan menjadi marka kejut tata nilai umat manusia. Manusia dipaksa hidup tanpa aktivitas berbulan-bulan di rumah. Ekonomi ambruk, tata sosial diperlakukan pembatasan, sistem politik pemerintahan menampakkan keperpihakannya. Butuh kerja keras bangsa ini memulihkan situasi. Tentu saja tidak harus menunggu vaksin dan obat Corona ditemukan. Gaya hidup baru atau New Normal akan menjadi pintu masuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
New Normal sendiri menurut WHO, memiliki indikator implementasinya. Yaitu, *_Pertama_* , tidak menambah penularan atau memperluas penularan atau semaksimalnya mengurangi penularan. *_Kedua_* , Menggunakan indikator sistem kesehatan yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespons untuk pelayanan COVID-19. *_Ketiga,_* Surveilans yakni cara menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah dia berpotensi memiliki COVID-19 atau tidak sehingga dilakukan tes masif.
Untuk mengimplementasikan itu semua. Lebih banyak dibutuhkan Panglima Perang. Mungkin tidak cukup hanya Panglima Perang dalam bidang penangulangan percepatan covid-19. Dibutuhkan Panglima Perang lain, disemua sektor pemerintahan. Yaitu, mereka yang tidak punya agenda politik golongan. Mereka yang selaras dengan kebijakan Pemerintah.
Bukan saatnya, Jokowi menikmati ‘Ayunan’ faksional elit politik didalam atau diluar kabinetnya. Jokowi segera mempercepat agenda politiknya. Tidak lagi menunggu timing. Yang cenderung menimbulkan kegaduhan. Sepakat, kalau ada angapan bahwa Jokowi selama ini menjalankan pemerintahan terlalu berkompromi. Atau, Jokowi tersandera dengan kekuataan politik dan bisnis.
New Normal adalah momentumnya. Jokowi harus segera mempercepat agenda politiknya. Menempatkan personal yang mampu menjadi panglima perang disektornya. Bebas dari agenda politik dan ekonomi yang menguntungkan kelompoknya. Personal yang mempunyai keperpihakan yang jelas kepada Bangsa ini. Sehingga pemulihan kondisi nasional segera terwujud.
