Senin, Juni 17, 2024

Netizen Peluang Diplomasi Digital Indonesia

Alfiana Firda Afnaini
Alfiana Firda Afnaini
Mahasiswi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia

Belakangan ini pengguna internet semakin meningkat, terutama sejak adanya pandemi yang memaksa masyarakat harus melakukan segala aktifitas dari rumah. Bahkan saat ini internet menjadi suatu kebutuhan sekunder. Dapat dilihat dari angka pengguna internet Dunia yang mencapai 4,66 miliar jiwa. Dari angka tersebut 4,22 miliar jiwa merupakan pengguna sosial media menurut Survei Hootsuite tahun 2021. Angka ini meningkat sebanyak 13 persen daripada di tahun 2020.

Adanya internet membuat masyarakat internasional dapat berinteraksi dan mendapatkan informasi dengan lebih mudah. Salah satunya informasi mengenai politik. Pemilu Amerika Serikat tahun 2020 menjadi perhatian masyarakat dunia dan menjadi trending topik sejak beberapa hari sebelum dilaksanakannya pemilu. Hal ini menjadi kesempatan yang bagus untuk negara dan masyarakatnya melakukan aktivitas kedutaan di media sosial yang biasa disebut diplomasi digital.

Diplomasi digital merupakan penyelenggaraan diplomasi dengan menjadikan teknologi khususnya internet sebagai alat untuk menyentuh publik dalam dunia digital. Dengan adanya ini, diplomasi tidak hanya terbatas pada level pemerintahan dan tidak terhalang oleh faktor waktu maupun jarak. Diplomasi digital merupakan bagian dari diplomasi publik dan komponen strategi soft power. Masyarakat bisa terlibat secara aktif dalam setiap agenda diplomasi karena strategi ini lebih transparan dan terbuka untuk pengawasan publik.

Diplomasi digital dapat digunakan untuk menyebarkan kebijakan politik luar negeri, bernegosiasi, maupun membagikan respon terhadap suatu isu tertentu. Amerika Serikat merupakan pioneer dari diplomasi digital sejak tahun 2002. Mereka membangun divisi khusus yang bertanggung jawab terhadap e-Diplomacy. AS menyusun agendanya dengan terstruktur dan rapi agar kepentingan nasionalnya dapat tercapai sesuai misi luar negerinya melalui pembangunan opini yang disebarkan di internet maupun televisi.

Indonesia dalam Diplomasi Digital

Indonesia sempat mengalami penurunan peringkat dalam diplomasi digital. Pada tahun 2017 Indonesia berada di peringkat 20 dan turun di tahun 2019 menjadi peringkat 21 menurut Global Diplomacy Index. Sedangkan menurut data terbaru dari Digital Diplomacy Index 30 April 2021 Indonesia berada di urutan 12 di bawah Turki dan di atas Argentina, ini meningkat dibanding pada Maret 2021 dimana Indonesia menempati peringkat 14. Indonesia bersaing dengan negara-negara Barat yang memiliki teknologi tinggi serta dua negara Asia yaitu India dan Jepang.

Diplomasi digital merupakan salah satu perhatian khusus pemerintah Indonesia terutama sejak awal 2017 di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Retno mengungkapkan dalam pidato tahunan menteri luar negeri 2017 akan peran penting Digital Command Center untuk memaksimalkan diplomasi digital. Retno juga mengungkapkan bahwa Kementerian Luar Negeri akan mendukung berbagai upaya dan program untuk mencapai kebijakan luar negeri Indonesia.

Salah satu kegiatan diplomasi Indonesia di platform digital melalui penggunaan akun twitter. Kementerian Luar Negeri menamai akunnya dengan @Kemlu_RI, sembilan akun lain dari masing-masing direktorat khususnya Direktorat Diplomasi Publik dengan nama akun @Diplik_Kemlu, dan akun Kedutaan Besar dari masing-masing negara. Akun-akun ini rutin dalam mengunggah setiap harinya.

Tak jarang pengguna luar negeri juga mengomentari unggahan dari kemenlu. Seperti yang dilakukan oleh pengguna akun @JaufarEasaAdam yang berkomentar di tweet @Kemlu_RI atas belasukawanya terhadap kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam. Dia turut mendoakan korban dan memberikan support kepada anggota keluarga korban.

Selain itu Indonesia juga meluncurkan aplikasi ‘Safe Travel’ untuk warga Indonesia yang sedang bepergian atau tinggal di luar negeri sehingga dapat berkomunikasi dan diberikan perlindungan oleh kedutaan besar tempatnya berkunjung. Di aplikasi ini WNI dapat menunjukkan keamanan dan kerawanan suatu negara dengan indikator warna, data alamat, nomor telepon, alamat email, dan hotline kedutaan besar Republik Indonesia.

Di luar strategi Indonesia dalam platform dan aplikasi digital. Indonesia Masih mempunyai banyak peluang dalam diplomasi digital salah satunya berasal dari jumlah pengguna internet yang cukup besar. Diambil dari data HootSuite di awal 2021 pengguna internet Indonesia mencapai 274,9 juta jiwa atau 73,7 persen dari seluruh total penduduk Indonesia. Dari angka ini pengguna aktif media sosial sebanyak 170 juta jiwa dengan menghabiskan waktu rata-rata 3 jam 14 menit.

Jika pemerintah melakukan transparansi dalam setiap tindakannya, angka di atas berpengaruh untuk negara dalam menangani permasalahannya. Pemerintah dan publik dapat saling berinteraksi untuk memberikan solusi dalam sudut pandangnya masing-masing terhadap setiap permasalahan yang ada. Begitu pula dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri dan agenda diplomasi yang dapat diambil solusinya dari diskusi online maupun penyaringan komentar online. Transparansi melalui digital juga dapat meningkatkan kualitas indeks demokrasi.

Namun tak dapat disangkal beberapa isu justru membuat Indonesia mendapatkan pandangan negatif dari beberapa negara. Seperti dalam kasus kampanye yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka, dimana anggota OPM memanfaatkan digital khususnya media sosial untuk memutar balikkan fakta mengenai tindakan Indonesia di media sosial. Tindakan OPM membuat sebagian negara Pasifik percaya dan berada di pihak mereka. Negara-negara ini adalah Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji, dan Papua Nugini.

Dalam kasus tersebut dapat terlihat bahwa interaksi dari para aktor tidak dapat dikontrol karena luasnya jaringan. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah diplomasi digital yang harus dilaksanakan dengan konsisten. Lalu penggunaan bahasa internasional sehingga masyarakat luar juga dapat mengakses informasi mengenai Indonesia lebih mudah. Pemerintah juga perlu meningkatkan keamanan siber agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan.

Dari seluruh peluang dan tantangan Indonesia dalam Diplomasi Digital membuat pemerintah Indonesia harus lebih tanggap untuk meningkatkan strateginya. Selain untuk mencapai indeks diplomasi digital, hal ini terutama untuk tercapainya kepentingan nasional Indonesia sendiri. Untuk mewujudkan hal ini pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu bekerjasama.

Alfiana Firda Afnaini
Alfiana Firda Afnaini
Mahasiswi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia
Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.