Mengapa Tiongkok sangat provokatif terhadap Indonesia di perairan Laut Natuna Utara dengan resiko mengganggu hubungan bilateral mereka?
Di satu sisi, Tiongkok menunjukkan keseriusannya sebagai negara yang bersahabat dengan Indonesia dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, insiden di perairan Pulau Natuna Utara baru-baru ini seperti menguak persoalan hubungan politik dan pertahanan-keamanan kedua negara.
Kekuatan Baru
Tiongkok memang telah menjadi kekuatan ekonomi, politik, dan pertahanan-keamanan baru di Tingkat regional di Asia, dan bahkan global. Berbagai negara besar mengakui kekuatan Tiongkok. Bahkan Amerika Serikat harus berperang dengan Tiongkok di bidang perdagangan. Berbagai negara di Afrika, Timur Tengah, Asia, dan bahkan Eropa telah merasakan kedikdayaan investasi Tiongkok.
Melalui skema Belt and Road Initiative (BRI), Tiongkok memperluas jangkauan kekuatan ekonominya ke berbagai negara yang secara ekonomi lebih lemah dan memerlukan investasi Tiongkok. Bahkan negara Tirai Bambu ini juga menyediakan investasi infrastruktur demi mewujudkan BRI di berbagai negara melalui Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Negara-negara seperti Myanmar, Filipina, Malaysia, dan Indonesia sudah ‘merasakan’ guyuran investasi Tiongkok di proyek-proyek raksasa domestik masing-masing.
Skema BRI dan AIIB juga menjadi alat politik global Tiongkok untuk mengisi kemunduran kekuatan ekonomi global AS di berbagai kawasan. Tiongkok bahkan menginisiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Asia, tanpa mengikutsertakan AS. Posisi tawar RCEP di antara negara-negara ASEAN bahkan semakin tinggi ketika AS semakin mengurangi ‘kehadiran’-nya di beberapa Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN terakhir.
Tiongkok: the Unwanted Power
Persoalan terbesar Tiongkok adalah pada inkonsistensi antara ambisi sebagai kekuatan ekonomi dengan ambisi politik dan pertahanan keamanan. Insiden di perairan Pulau Natuna menjadi semacam wujud ambisius Tiongkok yang provokatif dan membahayakan hubungan bilateralnya dengan Indonesia.
Sebagian menganggap provokasi Tiongkok terhadap Indonesia merupakan cerminan peningkatan kapabilitas militer, khususnya angkatan laut. Peningkatan itu juga terjadi pada produktifitas alutsista angkatan laut Tiongkok (lihat data). Walau masih bersifat asumsi dengan resiko merusak image Tiongkok sendiri, provokasi China Coast Guard di perairan Pulau Natuna barangkali menjadi semacam test the water bagi kepabilitas militer Tiongkok.
Menarik untuk melihat perilaku Tiongkok sebagai negara besar ini melalui buku karya Zbigniew Brzezinski The Choice: Global Domination or Global Leadership (2005). Buku ini merupakan upaya Brzezinski menggambarkan 2 pilihan peran yang harus diambil AS sebagai kekuatan global, yaitu sebagai pemimpin dan kekuatan dominan. Masing-masing peran itu membawa bentuk, sifat, cara-cara menjalankan peran, konsekuensi berbeda bagi AS.
Sebagai pemimpin global, AS perlu bekerjasama dengan negara-negara lain yang muncul sebagai kekuatan baru dengan AS sebagai pemimpinnya. AS menjalankan sharing role dan burden dalam berbagai peristiwa global yang memerlukan kehadirannya. Peran ini sudah berjalan antara AS dengan Jepang dan negara-negara lain di Eropa.
Sementara itu, sebagai pemain global yang dominan, AS harus bersikap unilateral sebagai satu-satunya kekuatan dominan, yang tidak memberi peluang negara lain untuk memiliki kekuatan yang sama dengannya. Kekuatan dominan ini bahkan harus hegemonik, yaitu bersifat melindungi, mendukung, dan sekaligus bisa memaksa negara lain. Peran ini mengharuskan AS menanggung semua beban atau peran globalnya (pax-Americana).
Bagaimana dengan Tiongkok? Apakah Tiongkok akan memilih kedua peran global itu sekaligus atau salah satunya? Secara domestik, Tiongkok sangat mampu melakukan keduanya. Persebaran, volume, dan kompleksitas investasi global serta percepatan pembangunan ekonomi domestiknya telah menunjukkan secara gamblang kekuatan ekonomi global Tiongkok.
Berbagai data indikator ekonomi Tiongkok dapat menjelaskan sendiri kapabilitas ekonominya. Namun demikian, provokasi Tiongkok dalam menegaskan kekuatan dan klaim unilateral di Laut Tiongkok Selatan cenderung menimbulkan rasa tidak aman bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Tiongkok pun cenderung tidak diinginkan sebagai pemimpin regional atau the unwanted power.
Bagi Tiongkok, yang sebenarnya paling mendesak dari kedua pilihan Brzezinski itu adalah persepsi negara-negara lain terhadap Tiongkok. Tiongkok perlu memahami persepsi negara dan masyarakat di sekitarnya terhadap peningkatan kekuatan ekonomi dan militernya pada saat ini.
Percakapan mengenai keamanan maritim di Indonesia melalui platform Twitter sebagai hasil analisa Drone Emprit Academic dan UII Yogyakarta (dea.uii.ac.id) mencatat 14.727 mention sejak 5 hingga 22 Januari 2020. Yang menarik adalah peringkat 5 besar hashtag (lihat Gambar 1) pada isu ini didominasi oleh #NatunaMilikKita (432 tweets), #JokowiKawalNatuna (396 tweets), #Natuna (221 tweets), dan #KKP (140 tweets).
Daftar hashtag itu sebagian besar menunjukkan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap kemampuan sendiri dalam mengamankan wilayah maritim, khususnya di sekitar Pulau Natuna. Selain itu, hashtag-hashtag itu juga mencerminkan ancaman riil China coast guard dalam melakukan provokasi mengawal kapal-kapal nelayan Tiongkok.
Gambar 1. Hashtag tentang keamanan maritim Indonesia, khususnya di Pulau Natuna
Konsekuensi
Kecenderungan Tiongkok mengabaikan kepentingan Indonesia ini ternyata juga dilakukan terhadap negara lain, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darusallam. Sementara itu, Indonesia yang sebenarnya merupakan non-claimant state malah ‘diajak’ terlibat ke dalam konflik klaim, seperti ke-5 negara itu. Akibatnya, Tiongkok perlu mempertimbangkan konsekuensinya jika ingin menjadi negara besar, entah sebagai pemimpin atau kekuatan dominan di kawasan Asia.
Perilaku provokasi Tiongkok telah menimbulkan kekawatiran bersama di antara negara-negara anggota ASEAN. Dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN, isu provokasi Tiongkok menjadi salah satu agenda penting yang bakal menjadi pembicaraan pada pertemuan antar-pemimpin ASEAN di Vietnam beberapa bulan ke depan.
Selain itu, provokasi Tiongkok telah menghasilkan dukungan beberapa negara kepada Indonesia dalam berbagai bentuknya. Jepang melalui menteri luar negerinya telah sepakat menghibahkan kapal patroli pantai kepada Indonesia.
Provokasi Beijing terhadap Jakarta telah menciptakan rasa tidak aman Indonesia dan berbagai negara. Walaupun mereka secara bilateral memiliki hubungan diplomatik yang bersahabat dengan Tiongkok, perilaku agresif kapal nelayan Tiongkok yang dikawal kapal patrolinya memberikan petunjuk jelas yang kontradiktif dari hubungan bersahabat itu.
Bagi Indonesia, hubungan bilateral yang telah berlangsung selama 70 tahun di 2020 ini tampaknya perlu diperjelas sifat, bentuk, dan posisi masing-masing negara. Dalam hubungan bilateral yang bersahabat, negara yang satu tidak meng-hegemoni negara lain, tetapi memiliki posisi sederajat dan saling menghormati.
