Sulit kiranya membayangkan demokrasi kita lepas dari bayang-bayang kebencian. Nalar demokrasi para politisi sudah kadung kalap dan cenderung ugal-ugalan. Konkritnya, bisa dilihat dari menjamurnya jasa penyebar dan produsen hoax di media sosial. Alih-alih kebencian tersebut berakhir di dunia maya, malahan tak jarang tindakan memersekusi menjadi entitas yang ditampilkan di ruang publik.
Memang tidak selamanya tindakan persekusi yang terjadi akhir-akhir ini melulu tentang hal ihwal agenda politik. Namun, agaknya sulit menampik keterlibatan pelaku politik dalam arena persekusi yang kini sedang marak terjadi. Politik yang dimaksud disini bukan partai politik secara an sich, namun bisa juga tindakan siasat penuh tipu daya yang dilakukan kelompok tertentu demi mendapatkan keuntungan.
Salah satu pihak akan mengatakan persekusi erat kaitannya dengan pengalihan isu. Sedangkan, pihak lain akan berdalih bahwa ada agenda politik tertentu yang kemudian dirancang untuk merebut kekuasaan.
Dialektika politik semacam itu akan mudah ditemui. Imbasnya, masyarakat akan ikut dalam arus polarisasi yang berujung banalitas persekusi.
Tahun Coklit
Pilkada serentak 2018 menjadi momentum pemerintah untuk memasang alarm siaga. Pasalnya, 171 daerah akan menggelar pesta coklit untuk kemudian menentukan pemimpin daerahnya masing-masing. Pemerintah perlu berkaca dari Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, saat ujaran kebencian, hoax dan berita palsu beredar luas di media massa.
Data Kementerian Komunikasi dan Informatika misalnya, menyebut bahwa pada Januari menjelang Pilkada DKI Jakarta, konten berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) menempati posisi tertinggi dengan 5.142 aduan. Sementara dalam kurun waktu bersamaan, konten hoax dan berita palsu menguntit diposisi kedua dengan 5.070 aduan yang datang dari masyarakat.
Intensitas tingginya ujaran kebencian, hoax dan berita palsu menemui titik didih menjelang putaran pertama Pilkada DKI Jakarta. Hal itu seharusnya dijadikan pemerintah untuk melakukan kanalisasi masalah, supaya potensi serupa tidak terjadi dalam Pilkada serentak selanjutnya.
Maraknya persekusi yang terjadi akhir-akhir ini, tidak bisa dilepaskan dari fenomena tingginya ujaran kebencian yang dikonsumsi oleh masyarakat. Meminjam istilah yang digunakan Karl Marx, bahwa sedang ada relasi produksi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Ketika ujaran kebencian berseliweran di media massa, yang terjadi kemudian kecenderungan adanya implikasi susulan berupa tindak kekerasan.
Tahun Persekusi
Cukup relevan kiranya ketika dikatakan bahwa tahun 2018 sebagai tahun persekusi. Bagaimana tidak? Setelah insiden pemukulan terhadap ustadz di Bandung, terjadi pula pengusiran biksu di Tangerang lantaran dituduh menyebarkan agama Budha. Selang beberapa hari kemudian, beredar kabar seorang pemuda menyerang Gereja dan melukai beberapa jamaah termasuk Pastur yang sedang memimpin misa di daerah Sleman Yogyakarta.
Rentetan persekusi yang terjadi dibeberapa daerah mengindikasikan satu hal, bahwa ujaran kebencian di media massa sangat efektif. Jika fenomena seperti ini terus menerus dibiarkan, kemungkinan Indonesia menuju negara gagal bisa saja menjadi kenyataan. Pasalnya, ujaran kebencian yang menggunakan justifikasi agama terbukti ampuh, sampai-sampai menelan korban.
Selain memproses pelaku dan aktor persekusi, pemerintah perlu memutus rantai kebencian di media massa. Hal itu penting sebagai upaya preventif menjaga kondisi masyarakat agar tetap kondusif.
Lebih lanjut, diperlukan pula upaya menumbuhkan pemahaman agama yang baik, sehingga terjalin kerja sama antar agama. Dalam hal ini, pemerintah perlu mendorong ormas-ormas untuk giat menyuarakan toleransi, mengutamakan dialog dan menyadarkan anggota serta simpatisannya tentang pentingnya menjaga keutuhan bangsa yang majemuk.
Untuk itu, sepertinya kita semua perlu merenungkan perkataan seorang teolog muslim yang berasal dari Afrika Selatan, Farid Esack tentang ketuhanan bahwa “When you live in poverty and isolation, one of the things you hold on to is religion for your sanity, to keep your going. When you hear people crying in suffering and pain, instead of asking, ‘Where is God?’, this is God crying out to you, ‘Why are you allowing this?’”
“Ketika kamu hidup dalam hak milik orang lain dan pengasingan, satu-satunya yang bisa kamu genggam adalah agama dan jiwa untuk menjaga kemanapun kau akan melangkah. Ketika kamu mendengar orang lain menangis, menderita dan merasa sakit, ketimbang bertanya ‘Dimana Tuhanmu?’, Tuhan tidak mendengarkan tangismu, “Lalu mengapa kau mengizinkannya?’”.
