Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) yang seharusnya menjadi misi penyelematan partai Golkar ke arah yang lebih baik, berbalik 360 derajat. Di bawah kekuasaan rezim Setya Novanto (Setnov), publik sudah lelah dengan akrobatik yang dilakukan oleh elite tersebut. Hampir setiap hari di laman koran, media sosial dan layar-layar kaca televisi menghiasi Kebobrokannya dari pada menorehkan Prestasi.
Keinginan DPD-DPD I untuk di gelarnya Munaslub akhirnya membuahkan hasil, Airlangga Hartanto menggantikan posisi Setnov membuahkan hasil. Dalam Rapat Pleno di perluas pada hari selasa malam, telah di sepakati kalau Airlangga menjadi calon tunggal.
Dengan penunjukan Airlangga pada Rapat Pleno tanpa melibatkan ketua DPD I provinsi, sudah jelas harapan untuk perubahan di tubuh partai Golkar akan sama sulitnya, karena walaupun Airlangga memimpin, tapi rezim Setnov masib berada di setiap lini, maka perubahan itu hanya sebatas angan-angan semata.
Melihat perjalanan yang terjadi, Munaslub yang di gelorakan oleh DPD I di Indonesia di tolak mentah-mentah oleh Nurdin Halid yang merupakan Rezim dari Setya Novanto.
Dengan gagah pada media Nurdin Halid mengatakan, pemilihan Ketua umum tidak harus dengan Munsalub, apabila ada kader DPD Partai Golkar yang menginginkan Munaslub maka akan di pecat, karena Partai Golkar adalah Partai milik DPP, bukan milik DPD.
Apa yang dikatakan oleh Nurdian Halid tentu sangat bersebrangan, mengingat Partai Golkar adalah partai dengan azas Gotong Royong dan kebersamaan, bukan Partai milik individu.
Dalam konteks ini, Airlangga harus membuktikan komitmennya. Dalam berbagai kesempatan, dia selalu mengatakan Golkar bukan milik segelintir orang dan milik rezim tertentu. Tapi milik rakyat Indonesia yang di titipkan melalui kader-kader partai Golkar.
Maka, langkah yang harus di lakukan oleh Airlangga untuk menjadikan Golkar yang berpihak pada rakyat dan bersih dari Korupsi, Airlangga harus berani melakukan perombakan di tubuh DPP partai golkar.
Mengingat saat ini yang berkembang, budaya dan structural yang ada ditubuh partai golkar adalah Rezim yang masih berpihak kepada Setya Novanto. Apabila masih berpihak pada Setya Novanto, maka kepercayaan Publik pada Partai Golkar tidak akan berubah.
Apalagi, Golkar merupakan partai yang mengusung kembali Joko Widodo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode selanjutnya.Selain akan menjadi beban untuk Jokowi pada Pilpres nanti, tentunya akan sangat bertentangan dengan semangat anti korupsi yang terus di gelorakan oleh pemerintah.
Untuk memastikan penyelamatan partai akan dilakukan, maka Airlangga yang sudah ditetapkan sebagai Ketua umum dalam Rapat Pleno DPP, wajib untuk kembali meneguhkan komitmen awalnya, yakni bersama DPD-DPD dan seluruh stakeholder-nya, sebagai pemilik suara yang sah, membangun struktur dan kultur baru yang lebih demokratis dan bermartabat untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar.
Airlangga harus mampu mempertahankan komitmen awalnya dan tidak terjebak pada politik akomodatif yang kerap menjadi pintu masuk bagi terciptanya situasi ketergantungan terhadap keinginan dan kepentingan segelintir elit Golkar yang telah demikian lama lupa menginjak bumi, yang terlalu lama melupakan panggilan Ibu Pertiwi, panggilan rakyat yang sejati.
Airlangga harus mampu membuktikan: Suara Golkar adalah Suara Rakyat. Bukan suara kepentingan dan keinginan segelintir elit status quo. Bila itu lupa dilakukan, maka Golkar sedang kembali bermain-main dengan kuasa daulat rakyat. Dampaknya, siapapun akan tersapu suara rakyat, dan Golkar tengah menuju kiamat.
