Senin, Mei 17, 2021

Mewujudkan Ibu Kota Baru Mandiri

Peran TNI dalam Prakondisi New Normal

Kalau kita melihat penanganan Covid-19 di berbagai media sangat mudah kita menangkap kehadiran TNI di sana. Apalagi bila mereka mengenakan pakaian loreng yang khas....

Pilpres 2019: Geliat Oligarki dalam Pesta Demokrasi

Sejak 1999, Indonesia telah memulai proses elektoralnya secara lebih terbuka. Pemilihan Umum April mendatang merupakan kali kelima dalam sejarah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden....

Radikalisasi di Kabupaten Pemekasan

Diskusi perihal radikalisasi masih menjadi topik yang menarik untuk dibahas, terlebih radikalisasi yang berafiliasi pada agama, terutama Agama Islam. Setidaknya ada beberapa sebab musabab...

Daring Membuat Psikis jadi Miring? Apa Solusinya?

Di masa pandemi Covid-19 seperti ini, semua kegiatan dianjur kan dilakukan dari rumah. Meskipun sedang masa transisi ataupun new norma,l bukan berati virusnya sudah...
Jacko Ryan
Mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Airlangga, Surabaya. Dapat dihubungi di jacko.ryan-2017@fisip.unair.ac.id.

Di balik gemerlap ibu kota, Jakarta sebenarnya menghadapi berbagai masalah yang kompleks. Laju urbanisasi yang meningkat setiap tahunnya menuntut kebutuhan ruang bermukim yang layak.

Juga dengan segenap pembangunan yang sentralistik menyebabkan kesenjangan pembangunan antardaerah dan antarkawasan menjadi sebuah konsekuensi logis. Serta alasan rasional lainnya seperti penurunan air muka tanah, kekurangan air bersih, kemacetan, dan lain sebagainya menjadi cerminan yang menunjukkan bahwa Jakarta memang tidak dalam keadaan baik-baik saja.

Keputusan Presiden Joko Widodo dalam rencana pemindahan ibu kota negara tampak menjadi angin segar. Itu merupakan salah satu dari tiga strategi yang disebutkan Sujarto (1995) – yakni pengembangan kota baru – dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dialami kota besar seperti Jakarta.

Secara teoritis, kota baru mandiri dimaknai sebagai suatu area bermukim baru yang direncanakan untuk menciptakan kehidupan kota yang relatif mandiri (self-contained) melalui penyediaan basis ekonomi yang baik (economic base) bagi para penduduknya (Golany, 1996).

Kemandirian jelas menjadi aspek penting dalam perwujudan ini. Ibu kota baru hadir tidak hanya sebatas simbol dan representasi negara, namun mampu menjawab berbagai tantangan praktis seperti dapat menyediakan unsur-unsur pemukiman sesuai dengan kebutuhan dan juga adanya kemampuan penghuni dalam memanfaatkan unsur tersebut secara ramah.

Lima Unsur

Harapan tersebut tentunya dapat terwujud apabila pembangunan betul-betul merujuk pada unsur pembangunan kota baru mandiri. Terdapat lima unsur antara lain: wisma, karya, suka, penyempurna, dan marga. Pada tujuan prospektif selanjutnya, pemindahan ibu kota negara ini bukan sekedar menghindari permasalahan kompleks yang terjadi di Jakarta, namun juga mendorong munculnya kawasan-kawasan andalan di luar pulau Jawa.

Kawasan andalan sendiri merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah (prime mover), yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang cepat tumbuh dibandingkan lokasi lainnya dalam suatu provinsi, memiliki sektor unggulan dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar (hinterland) (Royat, 1996).

Unsur pertama yakni wisma yang berkaitan erat dengan tempat tinggal penduduk. Dalam pemenuhan unsur ini, pemerintah sering terjebak pada persoalan fisik saja. Besar harapan agar aspek fundamental seperti sosial kemasyarakatan menjadi perhatian utama bagi pemerintah dalam perwujudan unsur pertama ini.

Misalnya itu terwujud dalam integrasi ibu kota baru pada penduduk lokal. Hal tersebut menjadi penting karena pengadaan lahan adalah hal mutlak dalam pembangunan kota baru.

Sebagaimana diungkapkan Kuncoro (2000), bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel ekonomi yang merupakan indikator kunci dalam pembangunan. Karenanya aspek ekonomi ditekankan dalam unsur karya. Unsur kedua ini misalnya ditunjukkan melalui partisipasi sektor swasta (developer) dalam pembangunan ibu kota. Di samping menyadari minimnya anggaran yang dimiliki negara dalam perwujudan ibukota baru.

Juga dengan ketiga unsur selanjutnya yakni suka, penyempurna, dan marga. Unsur suka lebih berbicara pada tertampungnya wadah penduduk kota untuk mencari hiburan, kesenangan, dan rekreasi. Selanjutnya pada unsur penyempurna, pemerintah diharapkan dapat menghadirkan fasilitas umum dan sosial yang baik sehingga dapat dimanfaatkan secara intensif oleh penduduk. Begitu pula dengan unsur marga yang lebih berbicara tentang aksesibilitas melalui hadirnya sarana transportasi yang saling terintegrasi.

Ramah Lingkungan

Dalam menerapkan ke lima unsur tersebut, alasan ekologis sebagai isu kontemporer juga layak mendapatkan perhatian. Kota Jakarta menjadi saksi buruknya kualitas lingkungan di sebuah kota metropolitan. Entah sudah berapa kali Jakarta tercatat oleh situs penyedia peta polusi udara harian sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Kualitas lingkungan yang baik tentu menjadi prioritas sendiri bagi perwujudan ibu kota baru kelak.

Isu ekologis juga diharapkan menjadi pertimbangan dalam penetapan wilayah ibu kota baru. Sebagaimana yang sudah diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR (16/8) lalu, Kalimantan merupakan daerah yang dipilih menjadi lokasi ibu kota negara yang baru.

Hal tersebut dipertegas pada 26 Agustus 2019 di mana Presiden mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Semoga berbagai pertimbangan teknis, rasional, dan fungsional menjadi landasan utama bagi pemilihan lokasi tersebut dan tidak semata perihal pertimbangan politis. Sehingga, walaupun salah satu daerah di Kalimantan akan menjadi ibu kota negara, Borneo tidak kehilangan identitasnya sebagai basis kehutanan dunia.

Walau tidak pernah sepi dari pro dan kontra, wacana pemindahan ibu kota ini harus tetap di kawal masyarakat secara kontinu. Mengingat pula bahwa Indonesia sangat minim pengalaman dalam pembangunan kota baru terlebih pemindahan ibu kota baru.

Tindakan kontrol harus terus dilaksanakan masyarakat namun juga diseimbangi pengaturan secara komprehensif dari pemerintah. Berbagai pertimbangan teknis, rasional, dan fungsional, juga diharap menjadi menjadi landasan utama dalam wacana ini dan tidak semata terjebak pada perihal pertimbangan politis. Agar apa yang menjadi harapan bersama pada ibu kota negara baru itu segera terwujud.

Referensi

  1. Golany, G. 1976. New-Town Planning: Principles and Practice. New York: Wiley-Interscience Publication
  2. Kuncoro, M. 1993. “Indonesia Menjelang Tahun 2000: Sebuah Renungan”. Analisis CSIS, Tahun XXII,No. 2
  3. Sujana, R. 1996. “Pembangunan Ekonomi Regional dan Upaya Menunjang Pertumbuhan KAPET Dalam Kaitannya Dengan Kemitraan Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat”. Manajemen Usahawan Indonesia, Tahun XXV, No. 2
  4. Sujarto, D. 1995. Perencanaan Kota Baru. Bandung: Penerbit ITB

Jacko Ryan
Mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Airlangga, Surabaya. Dapat dihubungi di jacko.ryan-2017@fisip.unair.ac.id.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Indonesia dan Konflik Palestina: Langkah Ekstrem

Akhir Ramadhan diwarnai dengan serangan yang berulang dari Zionis Israel kepada Palestina. The Reuters melaporkan bahwa tembakan roket dan serangan Israel berlangsung secara masif...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Individualisme dan Kecenderungan Nalar Eksploitasi

Sebelum Siddhata Gautama mencapai puncak pencerahan nirwana. Di masa kecilnya, ia pernah diajak ayahnya untuk menghadiri aktivitas pembajakan tanah yang oleh masyarakat setempat, dianggap...

Resolusi Kemandirian Pangan

Beberapa waktu yang lalu terjadi kegaduhan akibat statemen yang dilontarkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tentang rencana impor beras. Sejumlah kalangan kemudian bereaksi dan memberikan...

Diskursus Proporsionalitas Pidana dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Pada bulan Maret lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan laporan terkait pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. Dalam laporan tersebut disampaikan...

ARTIKEL TERPOPULER

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Strategi Mengikis Angka Golput

Golongan putih (Golput) atau perilaku non-voting (orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya) masih menjadi bayang-bayang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Padahal, pesta demokrasi ini akan diselenggarakan...

Enzo Allie dalam Polemik Denny Siregar dan Birgaldo Sinaga

Baru-baru ini media sosial kita diramaikan dengan kehadiran sosok pemuda blasteran Indonesia-Perancis yang mendaftar sebagai taruna akademi militer (Akmil). Pada awalnya, pemuda bernama Enzo Allie...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.