Kecelakaan bus yang ditumpangi wisatawan atau sering disebut sebagai bus wisata, seakan telah menjadi berita rutin di media. Tapi meskipun terjadi tren peningkatan jumlah kecelakaan dari tahun ke tahun, belum ada upaya nyata untuk menekan kasus kecelakaan bus pariwisata ini. Berita kecelakaan hanya menjadi headline di setiap media dan meredup dua atau tiga hari kemudian untuk selanjutnya seakan dilupakan.
Kondisi seperti ini tentu sangat memprihatinkan. Apalagi bila kemudian peristiwa kecelakaan bus pariwisata dianggap sebagai hal biasa dan wajar. Dari data yang bisa diakses di berbagai media, pada 13 Mei 2024 sudah ada 42 korban jiwa akibat kecelakaan bus pariwisata. Angka ini sudah melebihi separuh dari jumlah korban kecelakaan pada tahun 2023 yang mencapai 77 jiwa.
Intinya, masalah ini tidak boleh dibiarkan tanpa solusi nyata. Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan tidak cukup hanya menggelar Focus Group Discussion (FGD) lalu menganggap permasalahan sudah teratasi. Sudah lebih dari setahun sejak FGD digelar di Solo pada 28 Mei 2024, namun sepanjang pengetahuan saya belum ada rumusan jelas bagaimana mereduksi kecelakaan bus pariwisata ini.
Prinsip Defensive Driving
Sebenarnya, jumlah kecelakaan bisa direduksi atau ditekan bila semua pihak berpegang teguh dan menjalankan prinsip defensive driving (mengemudi defensive). Pasalnya, defensive driving lebih sebagai pemahaman atau tindakan preventif untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Pemahaman ini akan efektif bila setidaknya 3 unsur atau stake-holder dalam sistem transportasi yang terlibat memenuhi dan menjalankan prinsip-prinsip ini secara seksama dan tanpa kompromi.
Human error atau kesalahan dan kelalaian manusia (pengemudi) sering dituding sebagai faktor terbesar terjadinya kecelakaan. Pernyataan ini mengandung kebenaran yang dominan, bila unsur-unsur terkait lainnya sudah tahap memenuhi syarat. Pengemudi yang menjalankan prinsip defensive driving semisal mengikuti aturan dan rambu lalu lintas, menjaga kecepatan, menjaga jarak antar-kendaraan serta menghindari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi mengemudi (driving distraction), adalah faktor dominan yang bisa mereduksi terjadinya kecelakaan.
Namun dalam kasus bus pariwisata, kondisi ideal ini sulit diharapkan. Alasan paling mendasar, yakni umumnya pengemudi bus pariwisata bukanlah pengemudi yang menjalankan pekerjaannya secara reguler. Ini jelas akan mempengaruhi kesiapan si pengemudi, baik dari segi teknik mengemudi (driving skill), penguasaan rute dan bahkan pula kebugaran.
Teknik mengemudi mungkin saja bisa teratasi dengan bukti kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan grade yang lebih tinggi (misalnya B-Umum). Namun, harus diyakinkan bahwa cara memperoleh SIM ini memang sudah sesuai ketentuan. Artinya, si pengemudi memang menjalani ujian atau test dan dinyatakan lulus sebagai syarat wajib mendapatkan SIM. Tapi akan lebih meyakinkan lagi, bila kepemilikan SIM dilengkapi dengan SPAU (Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum) yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan dan proses pelatihannya bekerjasama dengan institusi defensive driving.
Penguasaan rute, ini yang agak sulit bagi pengemudi bus pariwisata yang tidak secara reguler melewati rute dimaksud. Toh hal ini bisa diatasi dengan prinsip defensive driving lainnya, yakni mereduksi kecepatan di ruas jalan yang kurang familiar.
Lalu yang terakhir, yakni faktor kebugaran. Bus pariwisata umumnya melakukan perjalanan sepanjang hari. Berkaitan dengan hal ini, disarankan setiap bus dilengkapi 2 orang pengemudi dan melakukan pergantian setiap 4 jam perjalanan. Salah satu manfaat pergantian pengemudi, yakni untuk mengurangi kejenuhan yang bisa menyebabkan menurunnya konsentrasi.
Faktor kebugaran juga harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan semestinya dijadikan dokumen mandatory bagi pengemudi bus pariwisata. Surat ini harus diterbitkan sehari sebelumnya dan ditunjukkan kepada pihak pengguna sebelum memulai perjalanan. Dokter yang menerbitkan pun harus atas rekomendasi pihak Dinas Perhubungan.
Stiker Kelaikan
Peningkatan kualitas jalan juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Ruas jalan menuju objek wisata, umumnya masuk kategori jalan provinsi atau bahkan jalan kabupaten. Tidak heran bila masih banyak kondisi permukaan jalan yang tidak mulus, sempit dan di malam hari sangat minim penerangan. Semua kondisi ini bisa menjadi faktor peningkatan potensi kecelakaan.
Kombinasi kondisi jalan dan teknis kendaraan, menyebabkan peningkatan potensi kecelakaan menjadi berlipat. Faktor yang paling sering dituding sebagai penyebab kecelakaan yakni pecah ban dan rem blong atau gagalnya sistem pengereman. Lagi-lagi, faktor ini juga dipengaruhi oleh kenyataan bahwa pemakaian bus pariwisata sifatnya temporer atau tidak reguler. Kondisi inilah yang menyebabkan sistem rem dan ban umumnya kurang mendapatkan perhatian.
Menghadapi situasi ini, saya sarankan pihak Dishub untuk membuat regulasi yang mewajibkan setiap bus pariwisata yang akan beroperasi atau digunakan, wajib menjalani pemeriksaan atau car inspection sehari sebelumnya. Fokus pemeriksaan meliputi kondisi ban (ban yang layak diberi tanda khusus yang mudah dilihat), kondisi rem, fungsi lampu-lampu, hingga peranti keselamatan di dalam bus.
Hasil pemeriksaan ini akan menentukan bus dimaksud layak beroperasi pada saat itu atau tidak. Bukti kelayakan dibikin dalam bentuk sticker yang harus ditempel di bagian mobil yang mudah dilihat oleh petugas Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) maupun oleh pihak Polisi Lalu Lintas yang bertugas di jalan.
Yang pasti, upaya mereduksi kecelakaan bus pariwisata tidak bisa hanya dalam bentuk rangkuman dari FGD atau sekadar wacana. Kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas untuk mengurangi potensi kecelakaan harus menerapkan Strict Law Enforcement dan road safety education berupa public education campaign.
Ya, penegakan hukum tanpa kompromi dan proses edukasi masyarakat harus berjalan beriringan.
