Drama hukum yang bernuansa politis terjadi di negara Indonesia. Apakah ini drama yang sengaja diskenario atau memang peristiwa tersebut merupakan bola liar yang tanpa kendali?.
Sebagaimana publik ketahui, Ketua umum Golkar Setya Novanto(Setnov) yang tersandung kasus E-KTP dinyatakan bebas dari status hukum tersangka karena berhasil memenangkan praperadilan. Keputusan ini menjadi heboh, dan kemudian menimbulkan spekulasi, apakah putusan ini beraroma politis?.
Apakah ini berhubungan dengan manuver DPP Golkar seperti dalam peristiwa beredarnya surat bodong dukungan pada Ridwan Kamil-Danil Mustaqien yang menghebohkan itu? Atau juga bakal ada drama baru yang akan terjadi di babak politik selanjutnya khususnya terkait dengan Pilkada Jabar.
Tanpa kita sadari, dampak munculnya surat bodong tersebut justru memunculkan soliditas dan militansi kader Golkar Jabar yang mendukung penuh Dedi Mulyadi maju sebagai calon gubernur dari Partai Golkar. Munculnya surat bodong tersebut telah memunculkan beberapa spekulasi dan menjadi bola liar yang direspon oleh parpol lain.
Hal ini misalnya, pernyataan Sekjen PDIP yang mewacanakan bisa saja mengusung Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur dalam pilkada Jabar tentu menjadi hikmah dan menjadikan nilai tawar politik Dedi Mulyadi kian tinggi. Apalagi, sebagaimana kita tahu, PDIP merupakan partai pemenang di Jabar yang memiliki 20 kursi DPRD dan bisa mencalonkan paslon cagub-cawagub tanpa koalisi.
Disisi lain ada poros baru yang di gawangi oleh Demokrat, PAN dan PPP yang siap menampung Dedi Mulyadi jika memang tidak jadi diusung oleh PDIP dan Golkar. Ini menjadi menarik, seorang Dedi Mulyadi bisa menjadi magnet kuat dan hampir semua partai yang akan bertarung di Pilkada Jabar nanti memperhitungkan
Sosok yang notabene hingga saat ini yang konon katanya memiliki elektabilitas dibawah dua pesaingnya justru menjadi incaran partai-partai. Ini membuktikan bahwa sosok Dedi Mulyadi sangat berpengaruh terhadap basis suara di Jawa Barat. Dengan slogannya selama ini yaitu Kampung Diurus Kota Ditata membuat beliau menjadi kandidat yang disukai masyarakat desa juga perkotaan, dimana di Jawa Barat sendiri bisa dibilang basis masa ada di daerah yang sangat luas. Itulah yang perlu diperhitungkan oleh Golkar sekali lagi jika tidak jadi mengusung Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur Jabar dalam pilkada nanti.
Yang perlu kita perhatikan juga apakah dari menangnya Setnov pada praperadilan yg menggugat statusnya sebagai tersangka ini ada sangkut pautnya dengan manuver baru Golkar terhadap pilkada Jabar kedepannya? Seperti yang kita ketahui banyak yang menilai bahwa Pilakada Jabar ini adalah miniaturnya Pilpres 2019 karena dgn jumlah DPT yang cukup besar dapat berpengaruh terhadap peta suara pada politik nasional kedepannya. Sehingga efek dari Pilkada Jabar sangat menentukan dalam Pemilu 2019.
Yang terbaru terjadi pada hari Senin 2/10 kantor DPP Golkar dikepung masa Golkar yang datang dari daerah yang berada di Jawa Barat demi menuntut keseriusan pimpinan Golkar dalam mengusung Dedi Mulyadi. Unjukrasa ini juga menunjukkan bahwa kader dan simpatisan Golkar Jabar solid mendukung Dedi Mulyadi untuk maju sebagai cagub dalam Pilkada 2018.
Babak politik selanjutnya masih menarik kita tunggu, apakah Golkar akan mengusung calon bukan kader, atau akan tegak lurus mengusung kadernya. Ini menjadi menarik dicermati ditengah kehidupan parpol kita yang oligarkis dan krisis regenerasi kepemimpinan.
