Politik kekuasaan memang selalu saja dapat menemukan cara untuk bagaimana memplot pikiran rakyatnya dengan serangkaian agitasi dan propaganda. Michael Foucault mendefinisikan kekuasaan sebagai seluruh struktur tindakan yang menekan dan mendorong serta tindakan-tindakan lain melalui rangsangan, persuasi atau bisa juga melalui paksaan dan larangan.
Dalam beberapa teori sosial bahkan mengatakan bahwa manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang memiliki hasrat dan keinginan abadi untuk mengejar kekuasaan. Hasrat dan keinginan itu baru akan berakhir bila kematian telah menjemputnya.
Di masa lalu, pada masa Soeharto berkuasa, doktrin kembali ke Pancasila dan UUD 1945 telah direkayasa dengan manis dalam Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Terjadi polarisasi antara Pancasila dan ideologi lain terutama Islam dan sosialisme/komunisme.
Pancasila ditafsirkan secara monolog oleh kekuasaan sehingga ruang rakyat untuk berpikir menjadi nihil sama sekali. Intel-intel ditanam di seluruh penjuru. Organ jaringan dari militer langsung bersentuhan dengan masyarakat paling bawah. Lengkaplah sudah kalau rakyat Indonesia dipagari dengan kekuasaan model otoritarianisme gaya Orde Baru sehingga tak berkutik.
Demi kelanggengan kekuasaan, Orde Baru juga membikin mandul mahasiswa dengan program Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang diinstruksikan langsung oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mahasiswa dikebiri karena hanya diorientasikan untuk tidak berpikir dan bersikap kritis.
Penguasa tahu, pikiran kritis adalah cikal bakal dari kontrol sosial dan gerakan yang dapat membahayakan kedudukan dan terutama, meminjam istilah Orde Baru, stabilitas nasional. Karena itu, lembaga mahasiswa dijadikan bukan lagi menjadi wadah ajang perdebatan dan diskusi kritis namun lebih diarahkan untuk sekedar menjadi organisasi formal biasa yang tidak punya daya apa-apa.
Sementara pada pemerintahan era reformasi termasuk kali ini rezim Jokowi, sedikit lebih mudah kita ilustrasikan dengan ‘serangan panik’. Kongkritnya pengambil kebijakan tidak dapat berpikir jernih dan akhirnya menerbitkan kebijakan yang aneh-aneh. Hukum menjadi alat politik, penegakannya bergantung pada situasi kerugian penguasa. Tidak heran bila penegakan hukum begitu cacat dan larut sebab ranah keadilan di mata hukum terpengaruhi oleh kekuatan kubu-kubu politik.
Nafsu Berkuasa tanpa Moralitas
Manusia dalam dimensi kehidupannya memang ditakdirkan untuk memiliki nafsu untuk berkuasa. Sebagai zoon politicon, hal ini lumrah adanya. Berjuta cara akan digalakan untuk meraup kekuasaan. Dinamika perebutan kekuasaan praktisnya dapat dilihat dalam konstelasi demokrasi lokal dan nasional.
Kegaduhan politik selalu mewarnai tatanan perpolitikan kita. Hampir setiap hari media nasional dan lokal memberitakan bobroknya mental aparatur negara. Moralitas sepertinya sudah jadi topik usang, pasalnya moralitas dalam politik hanya mimpi di siang bolong. Mungkin begitulah alasan sehingga kita jarang menemukan politisi bermoral dan moralitas dalam berpolitik.
Pada dasarnya politik kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer. Pemegang kebijksanaan dari partai atau kelompok yang berkuasa senantiasa mencari legitimasi kemenangan dari massa dengan berbagai macam manuver siasat atas nama kelompok, profesi, bahkan agama.
Aktor politik memanfatkan nama kelompok atau agama tertentu untuk menjatuhkan sang lawan. Sehingga yang terjadi bukan kompetisi secara sehat, tapi penuh dengan taktik culas. Kekuasaan dan politik menurut Ibnu Khaldun harus diimbangi dengan tanggung jawab. Aspek tanggung jawab ini secara subtansial diformulasikan untuk kemanusiaan.
Menjelang 2018 dan 2019, kita akan memasuki tahun politik. Pilkada, pemilu legislatif dan pemilu presiden langsung. Propaganda politik dan kampanye hitam akan digunakan sebagai alat meraih kekuasaan. Entah pada tahun itu, akan dibawa kemana arah politik kekuasaan.
Politik kita demokratis tapi fragmentatif dan tidak konsolidatif. Sehingga gagal fokus dan peta jalannya juga terpenggal-penggal oleh politik kekuasaan pragmatisme. Mungkin yang disampaikan pujangga Khalil Gibran (1883-1931) sebagai pengingat adalah benar,
“Tahukah engkau siapakah orang yang akan mendatangkan bencana bagi bangsamu? mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyebar benih, tidak pernah menyusun bata, serta tidak pernah menenun kain, tetapi menjadikan politik sebagai mata pencaharian”.
