Penentuan pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden RI pada Pemilu 2019 mendatang telah ditetapkan. Sedikitnya perang mutu dan strategi oleh para politisi dan sejumlah relawan telah membangkitkan ketegangan sosial di antara kaum millenial.
Di sejumlah daerah marak deklarasi mendukung pasangan capres baik dari kubu Joko Widodo maupun Prabowo Subianto. Bahkan tak jarang terjadi gesekan di antara keduanya secara fisik maupun verbal di media sosial.
Berebut suara di antara kaum Millenial. Sebagai ciri utama dari kaum Millenial ialah mereka yang masih muda dan “melek” terhadap perkembangan teknologi informasi dalam beberapa perangkat media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram.
Secara kuantitatif masyarakat Indonesia lebih banyak mencurahkan waktu dan tenaganya pada perangkat gadget masing-masing. Maka tak heran bila media sosial selalu ramai menjadi perhatian para politisi, karena peran dan posisinya yang cukup potensial.
Seolah tanpa masalah ternyata kita sedang resah menghadapi perbedaan dalam menentukan pilihan. Pilihan memang tidak akan pernah sama, sampai kapan pun dan dimana pun, karena itu bagian dari hukum alam. Hal itu justru tidak banyak disadari oleh manusia modern saat ini bahwa perbedaan pilihan maupun pendapat merupakan sebuah keniscayaan.
Apabila ditanya apa yang sedang ramai diperbincangkan di banyak sosial media saat ini? Tentu jawabannya adalah kalimat tagar (tanda pagar) 2019 ganti presiden. Keadaan yang dilematis sempat ditunjukkan di beberapa tempat seperti terjadi di Surabaya (Jawa Timur) oleh Musisi kenamaan Indonesia, Ahmad Dhani serta Neno Warisman di Riau saat mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden yang ditolak oleh warga sekitar dan pihak kepolisian Republik Indonesia.
Pada dasarnya #2019GantiPresiden memang bukan bagian dari bentuk kampanye politik menjelang Pemilu. Namun demikian, kandungan pesan yang hendak disampaikan kepada publik tak lain dan tak bukan adalah bagian dari upaya kampanye pihak oposisi terhadap Petahana menuju “kursi” RI 1.
Oposisi mencuri start dalam bentuk “kampanye” terbuka menuju pemilu 2019. Di tengah riuhnya semangat pesta olahraga terbesar Asia, para relawan dari kubu oposisi justru giat mewartakan gerakan politik ganti presiden di beberapa tempat, meski sempat mendapat penolakan dari berbagai pihak. Ironisnya saat Negara sedang mencurahkan dukungan dan perhatiannya kepada para Atlet yang berjuang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional justru diusik oleh deklarasi Neno Warisman yang terdengar lirih itu.
Kita sangat memahami perbedaan pandangan politik di masing-masing kubu pasangan. Namun jika perbedaan itu diekspresikan dalam bentuk gerakan yang sedikit lebih bermutu tidak akan terjadi ketegangan otot berupa aksi saling dorong saat deklarasi. Di sinilah sebenarnya peran kita sebagai masyarakat warga (civil society) yang beradab dituntut untuk bersikap dan bertindak arif agar tercipta suasana yang kondusif.
Sejatinya Pewarta #2019GantiPresiden adalah suara rindu pada sebuah bentuk negara ideal. Kita sangat membutuhkan warta mereka, meskipun hanya sekedar ilusi, karena bentuk negara ideal hanyalah sebuah utopia belaka, tidak lebih. Bagaimanapun juga inilah ujian dalam kehidupan demokrasi kita dengan segala kebisingannya.
Sebab itulah Nurcholish Madjid (Cak Nur) mencatat tentang betapa pentingnya memahami demokrasi sebagai sebuah proses perkembangan dan bahayanya kemandekan (2009:6). Dalam perspektif Cak Nur, Ia menilai bahwa masyarakat yang demokratis cenderung ribut dalam arti positif, daripada tanpa keributan karena mengalami kemandekan. Kita tentu tidak menghendaki keadaan yang stagnan tanpa ada perubahan.
Dalam konteks inilah sebenarnya akal budi berperan penting dan strategis dalam menyikapi segala perbedaan pendapat secara arif dan bijaksana.
Kita membutuhkan kemampuan akal budi kita secara profesional dalam menghadapi keributan akibat perbedaan pendapat dan ujaran kebencian yang berbau SARA saat Pemilu tiba. Di era Globalisasi dengan permasalahan yang begitu kompleks kita butuh keadaan dan pikiran yang jernih agar mampu memproses segala bentuk informasi supaya output-nya berlaku secara universal.
Tindakan memfitnah, menjelek-jelekkan orang lain serta menebar kabar bohong (hoaks) dan kebencian dapat diinfiltrasikan dalam otak manusia. Terlebih menjelang Pemilu 2019, potensi terjadinya saling serang antara dua kubu berseberangan sangat tinggi, sehingga kita butuh akal pikiran yang jernih supaya mampu menekan potensi negatif seminimal mungkin.
Oleh sebab itu, bijak dan bajiknya seseorang hanya tergantung pada seberapa banyak ilmu pengetahuan yang kita miliki dari berbagai disiplin keilmuan untuk memfilter segala macam informasi yang kita terima.
Kita pun perlu mengingatkan masing-masing pihak bersangkutan untuk sekedar berpikir jernih dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahunan. Eskalasi politik Nasional memang kian menghangat, wajar saja terjadi karena sudah mendekati tanggal mainnya. Namun selama tidak diwarnai aksi saling hujat dan perkara negatif lainnya, tidak akan ada lagi yang perlu diresahkan, tinggal proses yang menentukan mutu dan kualitas demokrasi Indonesia di masa mendatang.
