Kebijakan tarif pajak yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, telah menciptakan dinamika baru dalam lanskap ekonomi dan geopolitik regional terutama yang berkaitan dengan perdagangan global. Tarif yang mencapai 32% pada ekspor Indonesia ke AS, seperti produk elektronik, pakaian, dan alas kaki, menuntut respon strategis dari pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan posisi geopolitiknya (Reuters, 06/05/2025).
Kebijakan tarif pajak Amerika terhadap Indonesia tidak bisa dilihat semata sebagai masalah perdagangan bilateral, melainkan sebagai bagian dari rekayasa geopolitik ruang global. Kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat terhadap negara-negara berkembang—termasuk Indonesia—tidak dapat dipisahkan dari praktik produksi ruang secara hegemonik.
Tulisan ini mengacu pada pendekatan teori ekonomi politik ruang untuk menawarkan bacaan terhadap relasi kekuasaan global yang mempengaruhi dinamika nasional sampai lokal melalui pergeseran produksi, distribusi, dan konsumsi ruang. Di dalam dialektika produksi ruang dan ketergantungan global, kebijakan tarif Amerika sering kali ditujukan untuk melindungi industri domestik dan menekan negara-negara pesaing dalam rantai pasok global.
Dalam kerangka Production of Space Henri Lefebvre (1974), tarif bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi cara bagaimana aktor dominan (AS) menciptakan dominasi representation of space, sementara negara-negara lain terdorong untuk menyesuaikan struktur ekonominya. Indonesia menjadi ruang relasional yang ditentukan oleh logika eksternal.
Dalam perspektif ekonomi politik ruang global, negara berkembang seperti Indonesia tidak sepenuhnya berdaulat dalam mengatur ruangnya sendiri. Negara bertindak sebagai mediator—bahkan fasilitator—bagi investasi asing yang masuk sebagai akibat dari restrukturisasi tarif global berdasarkan fungsi dan nilai strategis ruang dalam jejaring kapitalisme global. Teori politik ruang yang dikembangkan oleh Henri Lefebvre (1974), memandang bahwa ruang selalu diproduksi melalui relasi kuasa, dan dalam konteks global, kuasa tersebut berada di tangan aktor-aktor hegemonik seperti Amerika Serikat.
Tarif pajak yang diberlakukan oleh AS bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan strategi geopolitik untuk mengatur ulang arus barang, modal, dan bahkan orientasi pembangunan ruang di negara-negara global south seperti Indonesia. Ini adalah bentuk baru dari apa yang bisa disebut sebagai “spasialisasi hegemoni”.
David Harvey, dalam Spaces of Capital (2001) dan The New Imperialism (2003), mengembangkan konsep “spatial fix”—cara kapitalisme menyelesaikan krisisnya dengan mencari ruang-ruang baru untuk ekspansi. Restrukturiasi tarif pajak oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara berkembang memicu perpindahan lokasi-lokasi produksi dari pusat ke pinggiran (periphery).
Kebijakan tarif AS menyebabkan deterritorialisasi (pencabutan fungsi lama ruang industri di negara pusat) dan reteritorialisasi (penanaman ulang fungsi kapitalistik pada ruang baru di negara pinggiran). Proses ini menandakan bahwa ruang tidak lagi melekat pada identitas nasional, tetapi pada nilai fungsional dalam jaringan produksi global.
Maka, tarif tinggi dari Amerika Serikat terhadap produk ekspor Indonesia menuntut respon yang tidak hanya bersifat ekonomi pragmatis, tetapi juga strategis dalam kerangka politik ekonomi ruang. Dalam hal ini, Indonesia perlu menata ulang orientasi spasial ekonominya melalui tiga langkah utama: memperluas kemitraan dagang, mengakselerasi diplomasi ekonomi multilateral, dan merancang ulang ruang-ruang ekonomi domestik agar lebih adaptif terhadap dinamika global.
Restrukturisasi Ekonomi Politik Ruang
Kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat bukan hanya bentuk proteksionisme ekonomi, tetapi juga strategi hegemoni dalam mengatur dan mendefinisikan ulang struktur ruang produksi dan distribusi global. Dalam konteks ini, Indonesia harus memainkan peranan penting sebagai arsitek utama dalam dialektika ekonomi politik ruang global melalui thirdspace, yakni ruang alternatif yang memperjuangkan keadilan tarif dan fair trade antar negara berkembang sekaligus melampaui dominasi ekonomi Barat, dengan membangun integrasi kawasan dan solidaritas Global South (BRICS, ASEAN, RCEP).
Masuknya Indonesia dalam orbit diplomasi BRICS, misalnya memungkinkan penciptaan ruang geo-ekonomi alternatif yang tidak bergantung pada dominasi negara-negara Barat, membuka sirkulasi modal, teknologi, dan perdagangan antar negara-negara global south, seperti Tiongkok, India, Brazil, Rusia, dan Afrika Selatan (Apnews.com, 07/01/2025).
Dari segi geo-spasial,posisi Indonesia sebagai titik temu Laut Cina Selatan dan Samudera Hindia untuk menata ulang konektivitas ruang ekonomi maritim dengan mengembangkan pelabuhan ekspor (seperti Tanjung Priok, Patimban, dan Kuala Tanjung) menjadi simpul baru dalam jaringan logistik regional.
Tulisan Hogan Lovells yang bertajuk RCEP: What does it mean for future Asia-Pacific trade and U.S. companies operating in the region (2021) menunjukkan bahwa sebagai anggota Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) menyederhanakan aturan asal barang, memungkinkan perlakuan tarif preferensial di semua negara anggota. Maka keanggotaan Indonesia didalamnya, memperoleh akses yang lebih luas ke pasar Asia-Pasifik dengan pengurangan atau penghapusan tarif bea masuk, yang mewakili sekitar 30% dari PDB global. Meskipun RCEP tidak secara langsung mempengaruhi tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat, perjanjian ini memperkuat posisi Indonesia di pasar Asia-Pasifik, mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu, dan meningkatkan daya saing di tengah dinamika perdagangan global.
