Perkembangan media sosial di era digital membuat arus informasi menjadi sangat cepat dan mudah untuk diakses oleh masyarakat. Setiap isu yang berkaitan dengan pemerintah dengan cepat menjadi viral dan memicu berbagai komentar serta kritik publik. Namun, tidak semua kritik yang muncul didasarkan oleh data dan bukti nyata, hal ini memicu masyarakat terlebih para generasi muda yang ikut mengkritik pemerintah hanya karna FOMO (Fear of Missing Out), tanpa mengetahui asal-usul informasi yang sebenarnya. Fenomena ini menunjukan adanya krisis logika penyelidikan ilmiah dalam menyikapi isu-isu publik di kalangan masyarakat.
FOMO dalam kritik pemerintah terjadi ketika seseorang merasa perlu ikut berpendapat atau mengkritik agar tidak tertinggal dari tren yang sedang viral atau agar terlihat “melek politik” dilingkungan sekitarnya. Akibatnya, kritik yang disampaikan seringkali tidak melalui proses verifikasi data, analisis fakta atau pemahaman konteks kebijakan. Dalam logika penyelidikan ilmiah, setiap pernyataan atau pendapat seharusnya didasarkan oleh bukti, data dan proses berpikir rasional.
Seperti yang disebutkan dalam teori falsifikasi Karl Popper, Karl Popper menyatakan bahwa suatu pernyataan atau pendapat ilmiah harus dapat diuji dan berpotensi dibuktikan salah melalui fakta dan bukti yang jelas. Dalam konteks FOMO politik, banyak masyarakat terutama generasi muda cenderung langsung mengkritik tanpa mengetahui latar belakangnya. Seharusnya, setiap kritik terhadap kebijakan pemerintah atau isu politik perlu melalui analisis, verifikasi data, dan pembuktian terlebih dahulu oleh masyarakat. Kritik terhadap pemerintah memang penting dalam demokrasi, tetapi kritik yang tidak didasari oleh bukti justru dapat menimbulkan kesalahpahaman dan penyebaran informasi yang tidak akurat.
Hasil penelitian dalam jurnal mediasi (2025) menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat mendapatkan informasi demonstrasi melalui media sosial dan merasa terdorong untuk ikut serta karena pengaruh lingkungan, teman, serta arus informasi yang cepat. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah polemik kenaikan BBM dan berbagai kebijakan ekonomi pemerintah yang sering viral di media sosial.
Banyak masyarakat langsung mengkritik pemerintah tanpa memahami faktor global seperti kenaikan harga minyak dunia, kondisi APBN, atau kebijakan subsidi energi. Kritik yang muncul seringkali hanya berdasarkan potongan informasi atau narasi yang beredar di media sosial, tanpa membaca data resmi dari pemerintah dan lembaga ekonomi Indonesia. Akibatnya opini publik tidak sepenuhnya didasarkan pada logika penyelidikan ilmiah.
Kasus lain dapat dilihat pada fenomena buzzer dan penyebaran informasi terkait kebijakan pemerintah yang sering menimbulkan perdebatan di media sosial. Salah satu strategi paling umum yang digunakan oleh buzzer adalah penggiringan narasi. Dengan kekuatan akun yang masif, mereka mampu menciptakan sebuah ilusi kebenaran yang belum terbukti jelas adanya, sehingga banyak pengguna internet ikut menyebarkan kritik atau tuduhan tanpa memastikan kebenaran informasi tersebut.
Dalam perspektif ilmu filsafat, tindakan ini bertentangan dengan prinsip rasionalitas dan verifikasi. Artinya sebelum mengkritik pemerintah, masyarakat seharusnya mencari data, membandingkan sumber, dan menguji kebenaran informasi yang diterima. Contoh fenomena buzzer yang akhir akhir ini terjadi adalah mahasiswa ambigu dari UIN Jakarta yang mendemonstrasikan tentang aliansi mahasiswa peduli polisi, tapi setelah diinterview oleh salah satu mahasiswa Universitas Indonesia mereka tidak mengetahui maksud dari demo yang mereka lakukan atau bisa dibilang “kosong”.
Pada masa pandemi Covid-19 fenomena FOMO dalam mengkritik pemerintah juga terlihat sangat jelas di Indonesia. Ketika pemerintah menerapkan kebijakan seperti PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), pembatasan mobilitas, vaksinasi, dan aturan kesehatan lainnya, banyak masyarakat langsung memberikan kritik di media sosial tanpa memahami secara menyeluruh latar belakang dari kebijakan tersebut. Berbagai informasi yang beredar, seperti anggapan bahwa Covid-19 tidak berbahaya, vaksin berbahaya, atau kebijakan PPKM hanya merugikan masyarakat, seringkali disebarkan tanpa didukung oleh data ilmiah dan penelitian kesehatan. Akibatnya, muncul banyak perdebatan besar di ruang publik yang lebih didominasi oleh opini dan emosi daripada fakta dan bukti ilmiah.
Kasus kenaikan harga BBM, kebijakan pada masa Covid-19, serta fenomena buzzer dan perdebatan kebijakan pemerintah di media sosial menjadi contoh nyata bahwa FOMO dapat mempengaruhi cara berpikir masyarakat dalam menyikapi isu publik. Banyak orang ikut menyebarkan informasi atau memberikan kritik hanya karena ingin dianggap peduli terhadap isu pemerintah atau tidak tertinggal dari tren yang sedang viral. Kritik yang muncul seringkali subjektif dan tidak objektif. Oleh karena itu ketiga kasus diatas menunjukan pentingnya penerapan berpikir kritis agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar dan mampu memberikan kritik yang lebih objektif dan rasional.
Dari sudut pandang logika penyelidikan ilmiah, kritik terhadap pemerintah seharusnya dilakukan secara rasional dan berdasarkan bukti yang jelas. Proses penyelidikan ilmiah menuntut adanya observasi, analisis, verifikasi, dan evaluasi sebelum menarik kesimpulan. Jika masyarakat hanya mengikuti tren tanpa melakukan penyelidikan, maka kritik yang disampaikan tidak memiliki dasar ilmiah yang berpotensi menyesatkan. Hal ini menunjukan bahwa literasi informasi dan kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting di era digital.
Oleh karena itu, masyarakat perlu membangun kesadaran untuk tidak mudah terjebak dalam FOMO kritik pemerintah. Setiap informasi yang beredar sebaiknya diperiksa terlebih dahulu melalui sumber yang terpercaya, seperti data resmi pemerintah, jurnal, atau laporan penelitian. Selain itu, pendidikan juga perlu diperkuat agar generasi muda mampu berpikir rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh tren viral. Dengan demikian, kritik terhadap pemerintah menjadi lebih konstruktif, objektif, dan bermanfaat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
Referensi
Kompas. (2021, 23 Maret). Buzzer politik antara pemborosan anggaran dan alat propaganda. Kompas.id.
NU Online. (n.d.). Hoaks di era pandemi Covid-19 picu konflik dan perpecahan bangsa.
Saputra, R. A. M., Pradipta, M. P., Qinthoro, H. A., Azzurra, M. L., Novardianto, E. N., Jatmiko, R. P. A., Maharani, D. F. M., Vernada, A. S., & Ujwalita, W. K. (2025). Analisis faktor pendorong fear of missing out (FOMO) mahasiswa dalam partisipasi demonstrasi terkait isu “Indonesia Gelap”. Jurnal Mediasi, 4(2), 485–500.
Saputri, N. D., & Rahman, A. (2024). Teori falsifikasi Karl R. Popper dan kontribusinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis digital. Faktor: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 11(1), 58–66.
Utami, P. N. (2014). Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan dampaknya terhadap sektor transportasi. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 5(2), 161–174.
