Menghitung Ulang “Harga” Demokrasi dengan Digitalisasi sebagai Jalan Tengah

Demokrasi Indonesia saat ini berada dalam jebakan paradoks biaya. Di satu sisi, pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung merupakan buah manis reformasi yang mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Di sisi lain, angka-angka statistik mulai menimbulkan kegelisahan fiskal yang nyata. Dengan estimasi biaya penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yang menembus angka Rp 28,7 triliun (naik signifikan dari Rp 20,4 triliun pada 2020), muncul kembali desakan untuk mengevaluasi sistem ini, termasuk wacana mengembalikan mandat pemilihan ke tangan DPRD.

Namun, benarkah efisiensi uang adalah satu-satunya indikator keberhasilan sebuah bangsa? Jika kita membedah persoalan ini dengan kacamata matematis dan sosiopolitik, jawabannya jauh lebih kompleks daripada sekadar angka penghematan di atas kertas.

Argumen utama pendukung pemilihan via DPRD adalah efisiensi anggaran. Secara fiskal, negara memang bisa melakukan penghematan masif. Namun, variabel yang sering luput dari kalkulasi adalah “biaya akuntabilitas”. Data KPK menunjukkan bahwa sepanjang 2004-2022, terdapat 176 kepala daerah yang terjerat korupsi dan terus bertambah. Mayoritas beralasan untuk “balik modal” akibat biaya politik yang mahal.

Jika kita merujuk pada formula korupsi Robert Klitgaard: Korupsi = Monopoli + Diskresi – Akuntabilitas, maka pemilihan via DPRD secara matematis meningkatkan risiko korupsi sistemik. Dalam Pilkada langsung, politik uang terjadi secara “retail”. Meskipun buruk, dampaknya tersebar.

Sebaliknya, dalam sistem DPRD, pemilihan hanya ditentukan oleh segelintir orang. Jika di sebuah provinsi terdapat 100 anggota DPRD, maka seorang calon hanya perlu “menyakinkan” 51 orang untuk menang. Secara statistik, biaya suap per kepala akan meroket, dan kepala daerah terpilih akan tersandera oleh kepentingan elit partai, bukan aspirasi pemilih.

Kita tidak boleh terjebak dalam dikotomi palsu: pilih “demokrasi mahal” atau “hemat tapi elitis”. Indonesia membutuhkan jalan ketiga yang mampu memangkas biaya tanpa mengebiri hak pilih warga. Jawabannya terletak pada transformasi digital melalui e-voting.

Berdasarkan data dari negara yang telah menerapkan pemilu digital seperti Estonia, biaya per suara dapat ditekan hingga setengah dari biaya manual. Di Indonesia, biaya logistik (cetak surat suara, kotak, tinta) dan distribusi memakan sekitar 60-70% dari total anggaran KPU. Dengan digitalisasi, biaya variabel ini bisa dihilangkan.

Secara ekonomi, sistem e-voting memiliki karakteristik investasi modal (Capital Expenditure). Investasi awal untuk infrastruktur siber memang tinggi, namun dalam jangka panjang (3 hingga 4 siklus pemilu), biaya operasionalnya akan mendekati nol. Selain itu, digitalisasi menawarkan akurasi statistic yakni tidak ada lagi fenomena suara tidak sah yang menurut data KPU sering mencapai 5-10% dalam pemilu kertas akibat kesalahan teknis mencoblos.

Mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah sebuah langkah mundur (setback) bagi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Berdasarkan survei Indikator Politik Nasional, lebih dari 80% rakyat tetap menginginkan hak pilih langsung. Rakyat yang kehilangan hak pilih akan merasa teralienasi, yang berujung pada apatisme politik dengan biaya sosial yang jauh lebih mahal daripada Rp 28 triliun anggaran pemilu.

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya tidak lagi berdebat soal ” siapa yang memilih “, melainkan ” bagaimana cara memilih ” secara lebih efisien. Transformasi dari sistem kertas menuju sistem digital yang transparan (misalnya berbasis blockchain) adalah investasi peradaban.

Demokrasi memang memiliki harga, namun kedaulatan tidak boleh ditawar. Tugas kita adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar berbanding lurus dengan kualitas pemimpin yang dihasilkan, bukan habis terbakar dalam rantai logistik fisik yang sudah seharusnya kita tinggalkan.