Kebhinekaan, sebuah konsep yang menjadi dasar dari semboyan nasional kita, “Bhinneka Tunggal Ika”, tampaknya semakin pudar seiring berjalannya waktu, terutama dalam konteks politik.
Pemilihan umum, terutama pemilihan umum presiden, seringkali menjadi momen di mana perbedaan pendapat dan dukungan politik berubah menjadi konflik dan perpecahan. Kehadiran media sosial dan teknologi informasi memperkuat dinamika ini, di mana setiap individu memiliki platform untuk menyuarakan pendapatnya dengan cepat dan luas, tanpa pertimbangan yang cukup terhadap dampaknya terhadap persatuan bangsa.
Dalam konteks politik, perbedaan pendapat dan dukungan terhadap calon presiden menjadi sumber pertentangan yang serius di masyarakat. Hal ini tercermin dalam polarisasi politik yang semakin memanas, di mana pendukung calon presiden yang berbeda seringkali terlibat dalam konflik verbal bahkan fisik. Fenomena ini tidak hanya terjadi di level elit politik, tetapi juga merambah ke tingkat masyarakat umum, memecah belah hubungan antarindividu dan bahkan antarkelompok masyarakat.
Salah satu kekurangan yang mendasari perpecahan politik ini adalah kurangnya pemahaman yang cukup tentang demokrasi dan prinsip-prinsipnya. Demokrasi seharusnya menjadi sarana untuk menghargai perbedaan pendapat dan mencari solusi bersama, bukan menjadi ajang permusuhan antarindividu atau kelompok. Namun, masih banyak yang tidak memahami esensi demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang mengedepankan partisipasi publik, persamaan hak, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Selain itu, keberadaan media sosial dan media berita yang tidak terelakkan dalam era digital juga memainkan peran penting dalam meningkatkan perpecahan politik. Seringkali, media sosial menjadi sarana untuk menyebarluaskan informasi yang tidak diverifikasi, termasuk berita palsu atau hoaks, yang memicu ketegangan dan konflik di masyarakat. Selain itu, polarisasi politik yang terjadi dalam media massa juga cenderung memperkuat sudut pandang yang sudah ada dan mengabaikan kebutuhan akan dialog dan pemahaman yang lebih dalam.
Untuk mengatasi perpecahan politik ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Pertama-tama, pendidikan politik yang lebih baik harus menjadi prioritas. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi, pentingnya menghargai perbedaan pendapat, dan bagaimana berpartisipasi secara aktif dalam proses politik tanpa melupakan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan.
Selain itu, peningkatan literasi digital juga sangat penting. Masyarakat perlu dilatih untuk lebih kritis dalam mengevaluasi informasi yang mereka terima di media sosial dan internet. Mereka perlu mampu membedakan antara informasi yang valid dan berita palsu, serta memahami dampak dari menyebarkan informasi yang tidak benar.
Pemerintah juga memiliki peran yang penting dalam mengatasi perpecahan politik ini. Penegakan hukum terhadap penyebaran berita palsu dan upaya untuk mempromosikan dialog dan kerjasama antarpartai politik dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam mengembalikan kepercayaan dan membangun kembali kebersamaan dalam masyarakat.
Selain itu, perlu ada upaya bersama dari berbagai lembaga dan kelompok masyarakat untuk mempromosikan nilai-nilai kebhinekaan dan kesatuan. Program-program pendidikan dan sosialisasi yang menekankan pentingnya persatuan dalam keragaman, serta menghargai perbedaan sebagai kekayaan yang harus dirayakan, dapat membantu mengubah paradigma masyarakat tentang politik dan memperkuat fondasi persatuan bangsa
Sebagai contoh, gerakan “Kampanye Damai Pemilu” yang digelar oleh berbagai elemen masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia turut berkontribusi dalam meredam tensi politik di masyarakat. Gerakan ini menunjukkan bahwa perbedaan pilihan dalam pemilu bukanlah alasan untuk saling bermusuhan, melainkan sebagai wujud dari demokrasi yang sehat.
Namun, untuk benar-benar menyelesaikan perpecahan ini, perlu ada perubahan paradigma dalam cara kita berpolitik. Sebagai bangsa, kita perlu beralih dari politik identitas yang memecah belah, ke politik yang berorientasi pada isu dan solusi. Daripada memilih pemimpin berdasarkan afiliasi kelompok atau identitas, kita harus memilih mereka berdasarkan visi, integritas, dan kemampuan mereka untuk memimpin dan menyelesaikan masalah.
Pada akhirnya, menjaga persatuan dalam keragaman adalah tanggung jawab bersama kita sebagai bangsa. Kita harus mengingat kembali semangat Bhinneka Tunggal Ika dan berusaha untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif, toleran, dan bersatu. Perbedaan pendapat dalam politik seharusnya menjadi sumber kekuatan, bukan pembatas atau alasan untuk memecah belah.
Dengan kesadaran kolektif dan upaya nyata dari semua pihak, kita dapat menggali kembali nilai-nilai kebhinekaan yang menjadi fondasi bangsa ini dan menjadikannya sebagai pendorong untuk mencapai kemajuan bersama.
