Jumat, Juni 18, 2021

Mengembalikan Kehormatan MK, Mungkinkah?

Belajarlah dari PDI-P dan PNI, Golkar

Dimuara Publik, tidak ada kader manapun yang meragukan kader-kader Golkar, militansi, eksistensi dan pergerakannya sangat cepat dan cerdas dalam meraih simpati rakyat.Sayangnya, kinerja Kader...

Mengawal Kehormatan Hakim

Manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Zoon Politicon adalah sebuah istilah yang digunakan oleh Aristoteles untuk menyebut...

Harga Barang Naik, Fenomena Tahunan Ramadhan

Tak sedikit orang yang sangat menantikan bulan penuh berkah ini. Keimanan para umat Muslim biasanya akan meningkat di bulan Ramadhan, namun bukan hanya keimanan...

Benarkah Menulis Itu Bakat?

Benarkah menulis itu bakat? Pertanyaan itu kembali terulang di benak saya setelah lima tahun memasuki dunia literasi. Pertanyaan klise itu muncul lagi saat saya...
Tibiko Zabar Pradano
Pegiat Antikorupsi Indonesia Corruption Watch

Beberapa bulan lalu, ramai diperbincangkan di media sosial dan sejumlah pemberitaan media terkait sebuah video peristiwa mundurnya seorang menteri di Inggris. Kejadian itu mengejutkan, lantaran alasan mundur menteri tersebut karena terlambat hadir saat akan mengikuti rapat.

Sementara berbanding terbalik dengan di Indonesia, saat seorang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang setidaknya sudah dua kali melanggar etik, justru menolak untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Michael Bates, Menteri Negara untuk Departemen Pembangunan Internasional Inggris, menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sesaat setelah dirinya datang terlambat menaiki podium meskipun hanya satu menit dalam sebuah pertemuan bersama anggota parlemen di Inggris.

Berdasarkan sejumlah pemberitaan dimedia massa, hal tersebut dilakukan karena dirinya merasa malu dan tidak sopan ketika tidak ada saat untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan penting Ruth Lister, dari Partai Buruh soal kesenjangan pendapatan.

Tindakan yang dilakukan oleh Michael Bates tersebut bukan tidak mendapat penolakan dari anggota parlemen dan peserta rapat yang hadir. Sebagian dari mereka menganggap permintaan maaf yang telah disampaikan dirasa sudah cukup, namun tidak menurut Bates yang tetap mengajukan pengunduran dirinya sebagai menteri.

Meskipun akhirnya pengunduran tersebut ditolak oleh Perdana Menteri Inggris, namun tindakan yang dilakukan atas kebesaran jiwa melepaskan jabatan patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi para pejabat–pejabat di negara lain termasuk di Indonesia.

Pasalnya apa yang dilakukan sang menteri dari Inggris tersebut setidaknya menunjukan kepada masyarakat di Indonesia, bahwa sebuah jabatan seyogyanya adalah amanah dan hal tersebut patut dipertanggung jawabkan dengan baik. Mengingat dalam isu yang beberapa bulan belakangan berkembang, justru di Indonesia ada jabatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan posisi paling terhormat ternodai oleh praktik pelanggaran etik oknum hakimnya.

Arief Hidayat, Hakim yang juga menjabat ketua MK diminta banyak pihak untuk mengundurkan diri. Permintaan tersebut berdatangan dari berbagai pihak, seperti masyarakat melalui petisi online yang telah ditanda tangani lebih dari 15 ribu orang.

Permintaan mundur Ketua MK Arief Hidayat juga datang dari 75 Profesor dari sejumlah perguruan tinggi (14/2). Bahkan hingga kini jumlah Guru besar yang mendesak Arief untuk mundur terus bertambah jumlahnya. Tak hanya para Guru besar, lebih dari 160 civitas akademisi Jogja untuk MK juga mendesak hal serupa.

Munculnya banyak penolakan terhadap Arief Hidayat sebagai hakim dan ketua MK dianggap sesuatu yang wajar. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian banyak pihak sebagai upaya menjaga marwah dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai penjaga konstitusi di Indonesia, pertaruhan kredibilitas setiap hakim di dalamnya menjadi sesuatu yang sangat menentukan. Terlebih kita ketahui, dalam beberapa tahun belakangan, persepsi publik terhadap MK tidaklah memuaskan.

Hasil survei LSI pada 2015 mengatakan, kepercayaan publik terhadap MK hanya sebesar 59, 1 persen, terpaut jauh dibandingkan dengan KPK 74,9 persen, maupun terhadap Presiden 81,5 persen. Kondisi tersebut terjadi tak lain karena beberapa kali MK didera berbagai persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Diantaranya, peristiwa yang juga menyita perhatian dan meruntuhkan wibawa MK yakni ketika hakim sekaligus Ketua MK, Akil Mochtar tertangkap tangan KPK karena menerima suap. Kemudian yang juga menambah persepsi negatif publik dengan kasus yang sama, hakim MK Patrialis Akbar juga tertangkap tangan KPK ketika menerima suap. Tidak heran ketika hasil survei yang dilansir tersebut menunjukan rendahnya kepercayaan publik terhadap MK.

Sehingga menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi MK untuk memperbaiki diri dimata masyarakat sebagai lembaga terhormat dan berwibawa. Namun belum usai dengan upaya tersebut, lagi – lagi ada perilaku tak terpuji dilakukan oleh hakim bahkan sekaligus Ketua MK Arief Hidayat.

Menjadi wajar ketika banyak pihak yang meminta Arief untuk mundur, mengingat setidaknya sudah dua kali terbukti melanggar etik dikenai sanski. Pertama soal katebelece kepada Jaksa Agung muda Pidana Khusus, dan kedua pertemuan dengan politisi dan anggota DPR yang ditengarai berkaitan dengan pemilihan ketua MK.

Terakhir pada (1/3) lalu, laporan dugaan pelanggaran etik terhadap ketua MK kembali dilayangkan oleh kelompok masyarakat sipil dari Tangerang (TRUTH). Jika ditotal sedikitnya sudah ada tujuh laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepada ketua MK, termasuk yang sudah terbukti dan dijatuhi sanksi.

Meski banyak pihak yang merasa kecewa atas sanksi ringan yang dijatuhkan kepada Arief karena pelanggaran yang terbukti terkahir kemarin, namun paling tidak hal ini membuka mata publik untuk menilai etika dan moral Arief Hidayat serta kinerjanya pun yang tidak memuaskan. Pemberian dua kali sanksi oleh Dewan Etik membuka jalan kepada Arief dan mengetuk nuraninya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai hakim dan ketua MK.

Seharusnya Arief Hidayat mengambil contoh Arsyad Sanusi, Hakim MK yang pada 2011 memutuskan mengundurkan diri dengan terhormat dari jabatannya, karena anggota keluarganya bertemu panitera pengganti yang ada di bawahnya.

Jabatan hakim Mahkamah Konstitusi bukanlah jabatan biasa, bahkan jika dibandingkan dengan jabatan menteri di Inggris misalnya, posisi hakim tetap dianggap lebih terhormat. Apalagi MK menuntut sosok yang tak hanya memiliki kompetensi cakap dibidang hukum, tetapi juga integritas yang tinggi.

Hakim MK dikatakan juga sebagai seorang negarawan yang tentu lebih bijak dalam tindakan. Sebagai langkah untuk memperbaikai citra dan menjaga marwah MK, kebesaran jiwa untuk mengundurkan diri menjadi keniscayaan yang sangat berarti bagi bangsa. Kalau seorang menteri di Inggris saja rela mengundurkan diri karena hanya merasa malu, tentu bagi seorang hakim seperti Arief Hidayat seharusnya mengundurkan diri untuk menjaga titah marwah MK.

Tibiko Zabar Pradano
Pegiat Antikorupsi Indonesia Corruption Watch
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Manifesto Arsip Bagi Pengelolaan Cagar Budaya

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam peninggalan sejarah, mengingat eksistensi terhadap banyaknya kerajaan-kerajaan yang pernah bertahta di bumi nusantara. Selain menjadi negara yang terkenal...

Setelah Sayyid Syarief Mengenolkan Diri

Syariefhans tampil di mimbar dengan gagah dan perlente. Ia mengenakan kemeja hijau tua, dengan lengan panjang yang dikancing rapi. Ketampanan dan kulit putihnya membuat...

Viral, BTS Meal di Tengah Pandemi

BTS Meal adalah menu yang dihasilkan dari kolaborasi antara McDonal dengan Boyband Grup BTS, Korea Selatan. McDonald didirikan pada tahun 1940 oleh Richard dan...

Meluruskan Kasus Takmir Melarang Salat Bermasker di Masjid

Ramai menjadi perbincangan publik saat video berdurasi 2 menit sekian memperlihatkan “brutal”-nya ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Amanah, Jalan Kampung, Tanah Apit, RT...

Radikalisme, Anak Muda dan Pendidikan Tinggi: Antisipasi, Respon dan Kebijakan

Ekstrimisme dan radikalisme nampaknya tidak mengenal negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia atau negara-negara Eropa di mana kaum Muslimin merupakan komunitas minoritas. Ekstrimisme tumbuh...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.