Partisipasi saya pada hari pertama Disarmament Toolkit 2026 mengubah cara pandang saya secara radikal mengenai esensi perdamaian global. Selama ini, isu perlucutan senjata (disarmament) kerap direduksi menjadi urusan teknis militer, sebatas kalkulasi jumlah hulu ledak nuklir atau pemusnahan senapan di medan perang. Padahal, melalui diskusi mendalam bersama para pakar internasional, perlucutan senjata terungkap sebagai proses politik, hukum, dan kemanusiaan yang sangat erat kaitannya dengan struktur kekuasaan serta keadilan gender.
Sesi pembuka yang dipimpin oleh Deepayan Basu Ray dan Racquel Correa dari UNRCPD menegaskan bahwa perlucutan senjata mencakup tiga pilar utama. Pilar tersebut meliputi pengendalian senjata konvensional, non-proliferasi senjata pemusnah massal, hingga pengaturan teknologi militer di domain baru seperti kecerdasan buatan dan ruang siber. Tujuan akhirnya bukan sekadar menghentikan perang secara fisik, melainkan mengalihkan sumber daya finansial dari sektor militer menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Namun, pergeseran paling fundamental yang saya pelajari terletak pada pembongkaran struktur kekuasaan di balik kepemilikan senjata. Dr. Swarna Rajagopalan dari Chaitanya memaparkan bagaimana diskursus keamanan internasional selama ini didominasi oleh maskulinitas militeristik (militarized masculinity). Paradigma patriarkis ini mengidentikkan senjata dengan kekuatan, kedaulatan, dan perlindungan negara. Akibatnya, masyarakat terjebak dalam budaya senjata yang menormalisasi kekerasan.
Dampak dari dominasi tersebut dirasakan secara berbeda berdasarkan gender. Proliferasi Senjata Kecil dan Ringan secara tidak proporsional memperbesar kerentanan perempuan dan anak-anak terhadap kekerasan berbasis gender. Meskipun sebagian besar korban tewas di medan laga adalah laki-laki, perempuan menanggung penderitaan tersembunyi di ruang privat. Senjata api kerap disalahgunakan untuk melakukan penindasan domestik, ancaman kekerasan seksual, hingga pemaksaan pengungsian keluarga. Realitas ini membuktikan bahwa diskriminasi struktural berjalan seiring dengan peredaran senjata ilegal.
Pemahaman ini menuntut perubahan posisi perempuan dalam tata kelola keamanan global. Perempuan tidak boleh lagi diposisikan sekadar sebagai korban pasif yang membutuhkan perlindungan belaka. Sebaliknya, perempuan harus dilibatkan sebagai aktor kunci dan pengambil keputusan yang setara dalam perundingan damai. Studi kasus di Filipina dan Asia Tenggara yang dipaparkan oleh Bianca Pabotoy dari IANSA membuktikan bahwa komunitas akar rumput, terutama perempuan, kerap menjadi pihak pertama yang menghadapi dampak konflik sekaligus bertindak sebagai mediator perdamaian lokal yang efektif. Oleh karena itu, penyelarasan Agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan dengan instrumen hukum perdagangan senjata internasional menjadi sebuah keharusan mutlak.
Kritik tajam turut diarahkan pada efektivitas program pasca-konflik, khususnya mekanisme Disarmament, Demobilisation, and Reintegration (DDR). Dr. Julia Palik dari PRIO menyoroti bahwa program DDR tradisional sering kali mengabaikan keberadaan kombatan perempuan karena asumsi bias gender yang menganggap kombatan hanyalah laki-laki. Akibatnya, kebutuhan medis khusus, dukungan psikososial, dan pemulihan stigma sosial bagi mantan kombatan perempuan terabaikan, sehingga menjerumuskan mereka kembali ke jurang kemiskinan dan marginalisasi.
Rangkaian materi pada hari pertama menyadarkan saya bahwa keamanan sejati tidak bisa ditegakkan di atas fondasi perlombaan senjata. Terdapat jembatan penting antara perdamaian negatif yang sekadar menghentikan konflik fisik dan perdamaian positif yang menjamin keadilan sosial, kesetaraan, serta kesejahteraan manusia. Melalui pembongkaran budaya militerisme dan pengintegrasian lensa gender, perlucutan senjata terbukti menjadi prasyarat mutlak untuk menciptakan tatanan dunia yang benar-benar adil dan berkelanjutan.
