Mendekati Lebaran, harga beras dan komoditas pokok lainnya melonjak tinggi. Saat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan inspeksi mendadak di pasar tradisional Cihapit Bandung dan Griya Pahlawan Bandung, mereka menemukan lonjakan harga gula, beras, dan cabai merah keriting.
Hasil inspeksi tersebut mencatat kenaikan harga beras premium rata-rata sebesar 21,58% menjadi Rp16.900/kg dari harga standar Rp13.900/kg. Harga beras medium juga mengalami kenaikan sebesar 28,44% dari Rp10.900/kg menjadi Rp14.000/kg. Sementara itu, harga cabai merah keriting melonjak hingga Rp150.000/kg, meningkat 172,73% dari harga standar Rp55.000/kg. Selain itu, harga gula konsumsi juga naik 11,11% dari Rp16.000/kg menjadi Rp18.000/kg.
Tidak hanya kenaikan harga, inspeksi KPPU juga menemukan kelangkaan stok barang-barang, terutama gula konsumsi dan beras. Di pasar Cihapit, pembeli hanya diizinkan membeli satu karton berisi 24 kg gula premium per minggu, sedangkan di Griya Pahlawan, pembeli hanya boleh mengambil tiga kg gula konsumsi per orang. Selain itu, beras premium juga jarang dijual dan ada pembatasan dari pemasok.
Kenaikan harga dan kelangkaan stok telah menjadi masalah yang telah lama melanda Indonesia. Dalam satu tahun terakhir, harga beras terus meroket naik, bahkan mengalami kenaikan hingga 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa jika harga beras turun menjadi Rp10.000 per kg untuk beras medium, petani akan terdampak karena harga gabah juga akan turun.
Dia menyatakan bahwa dengan harga beras saat ini, petani sudah merasa lega karena harga gabah tidak terlalu murah. Namun demikian, harga beras dan gabah harus seimbang. Jika harga beras turun menjadi Rp10.000 per kg, harga gabah harus di bawah Rp5.000 per kg. Namun, dengan kenaikan biaya produksi, harga pupuk, dan nilai tukar yang tinggi, tidak mungkin harga beras turun menjadi Rp10.000 per kg tanpa subsidi dari pemerintah.
Adi menjelaskan bahwa harga beras dapat turun menjadi Rp10.000 per kg jika nilai tukar rupiah meningkat dan situasi perang Rusia-Ukraina membaik. Namun, masalah subsidi tergantung pada kondisi keuangan negara.
Harga beras merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Kenaikan harga beras akan menyebabkan kesulitan dan kecemasan, karena uang keluarga akan habis untuk membeli beras, mengurangi belanja kebutuhan lainnya. Untuk orang miskin, kenaikan harga beras juga akan menyebabkan mereka kesulitan memenuhi kebutuhan beras yang cukup.
Pemerintah menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) merupakan solusi untuk mengatasi kenaikan harga beras. Namun, kenyataannya, meskipun ada bansos, harga beras tetap naik. Tidak semua orang miskin mendapatkan bansos, dan banyak yang tidak mendapat bagian dari bansos tersebut. Selain itu, bansos sering dikaitkan dengan politik.
Salah satu penyebab kenaikan harga beras adalah masalah distribusi beras yang bermasalah. Distribusi beras dikuasai oleh perusahaan besar, yang menguasai gabah dari petani dengan harga tinggi, sehingga banyak penggilingan kecil yang gulung tikar karena tidak mendapatkan pasokan beras. Perusahaan besar juga menguasai penjualan beras ke konsumen dengan menggunakan teknologi canggih untuk menghasilkan beras berkualitas bagus, sedangkan penggilingan kecil hanya menghasilkan beras berkualitas biasa. Dengan menguasai distribusi dari atas ke bawah, perusahaan besar dapat memanipulasi harga dan menahan pasokan beras.
Monopoli beras dan barang penting lainnya sering terjadi dalam sistem kapitalisme. Pemodal besar dapat memanfaatkan sistem keuangan untuk menguasai ekonomi dan aparat pemerintah melalui skema korporasi.
Dalam Islam, negara memiliki peran penting dalam mengatur pangan dari produksi hingga distribusi. Negara harus memastikan distribusi beras yang sehat tanpa monopoli, penimbunan, atau praktik bisnis yang merugikan konsumen. Dalam sistem Khilafah, negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap individu, termasuk pangan. Negara akan memberikan dukungan kepada petani dalam produksi, dan memastikan beras mudah didapatkan oleh semua
