Kita ini dididik untuk memihak yang mana?
(WS.Rendra: 1977)
Begitulah kegelisahan Rendra lewat sajaknya mewakili kegelisahan kita yang prihatin dengan kondisi persekolahan saat ini. Suatu Kenyataan bagaimana sekolah/kampus berangsur-angsur telah terpisah dari kesadaran-kesadaran ideologisnya. Keterpisahan terhadap hal-hal ideologis tentu saja bukan berarti sekolah/kampus yang ada menjadi bebas nilai. Tidak. Tidak ada sesuatu yang benar-benar bebas nilai.
Seperti kata Paulo Freire, pendidikan memiliki karakter identitas politik dan ideologis. Setiap proyek pendidikan bersifat politis dan penuh ideologi. Masalahnya adalah untuk kepentingan siapa atau menantang kepentingan siapa politik pendidikan itu mengarah atau diarahkan? Ada realitas kemustahilan dsini untuk memahami keterbebasan pendidikan/sekolah dari proyek ideologis tanpa muatan kepentingan siapa yang diuntungkan.
Muatan politik suatu proyek pendidikan, sesederhana ketika kita mengulang sajak Rendra sebelumnya, “Kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan akan menjadi alat pembebasan ataukah alat penindasan?” Untuk siapa, oleh siapa dan demi siapa ilmu-ilmu itu diajarkan? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Dan mengarah pada siapa dan apa ilmu itu, dalam arti untuk mengabdi pada apa dan siapa ilmu yang diajarkan sekolah/kampus?
Sekolah sebagaimana institusi yang lain, meminjam analisis Pierre Boerdiu, ia menjadi habitus. Tempat segala macam ideologi berebut ruang dominasi. Ironisnya, kekosongan ruang yang dibiarkan membuat dengan mudahnya ideologi kapitalisme pasar mengambil alih ruang kekosongan ideologi persekolahan kita. Kita bisa mudah melihat pergeseran itu dengan membandingkan antara sekolah masa awal dan sekolah masa kini. Antara konsep-konsep pendidikan yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantara atau model sekolah Tan Malaka era 1920-an, dengan pendidikan-pendiikan yang ada sekarang ini.
Orientasi yang Bergeser Arah
Kalau Tan Malaka dan Ki Hadjar—dua pioner pendidikan bangsa–mendirikan sekolah sebaga kaderisasi praksis untuk membebaskan bangsa, dengan menjadikan rakyat kecil sebagai titik berangkat. Sekarang kita justru melihat bagaimana sekolah dibangun dengan menjadikan pasar sebagai tumpuan, sembari menafikan keberadaan rakyat dengan segenap persoalan yang menderanya.
Seolah-seolah sekolah hari ini menghakimi bahwa kebodohan, kemiskinan, yang didera oleh rakyat adalah akibat dari kemalasan mereka sendiri. Kita seringkali mendengar pernyataaan seperti itu. “Sekolah baik-baik, kalau tidak kau akan berakhir seperti orang penyapu jalan, petani, atau buruh!”. Sekolah terindoktrinasikan sebagai jalan untuk tidak jatuh dalam kubangan sampar manusia-manusia yang tak beruntung. Yang memberi pandangan secara sinis dan angkuh terhadap kehidupan rakyat kecil yang diidentikkan sebagai ketidakberuntungan.
Bedanya, di era Tan, sekolah adalah medium untuk mentransformasi masyarakat. Sekolah adalah tempat untuk menempa anak-anak yang nantinya bukan hanya sekadar berbicara tentang bagaimana ia bangkit, tapi juga bagaimana ia menaruh empati terhadap “manusia-manusia tak beruntung” itu, hingga bagaimana ia bisa membangkitkan masayarakat yang menderita. Turunan-turunan ideologis seluruh aktivitas persekolahan mengarah pada upaya untuk membebaskan masyarakat. Pernyataan Dr. Wahidin mewakili gambaran itu, “Seorang (lulusan sekolah) dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa (masyarakat) yang sedang sakit”.
Karena itu, tidak heran, di tengah keterbatasan jumlah sekolah saat itu, di tengah keterbatasan jumlah anak bangsa yang mengenyam pendidikan, kita masih bisa menjumpai perangai-perangai produk sekolah sekaliber Soekarno, Tan Malaka, dan Ki hadjar Dewantara, hingga Dr. Wahidin yang mampu mencapai pencapaian ideologis dalam membebaskan masyarakat dari belenggu yang mendera di zamannya.
Sedang sekarang? Ada ribuan sekolah yang tersebar di berbagai wilayah, dari berbagai tingkat. Dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan jumlah pelajar yang sangat banyak itu. Namun, apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat? Masyarakat, rakyat kecil belum juga bisa beranjak dari persoalan-persoalan yang menderanya bertahun-tahun. Kemiskinan, ketidakadilan, perampasan tanah, perampasan ruang hidup, dan sejenisnya masih terus terjadi. Lantas kemana para lulusan sekolah/kampus kita?
Rasa-rasanya tak perlu untuk mencarinya di tengah-tengah masyarakat. Konsep pendidikan yang terpisah dari kehidupanan masyarakat sudah menjawab hal itu. Apa yang menjadi tujuan dalam benak pelajar yang diindoktrinasikan oleh sekolah memang tidak pernah bersoal tentang masyarakat itu sendiri. Sekolah/kampus nyaris tidak pernah beranjak dari posisinya sebagai pranata pemasok tenaga kerja semata.
Sekolah/kampus dengan karakternya yang memunggungi persoalan rakyat seperti ini, akan membuat pembincangan ideologis menjadi hal asing di tengah-tengah pelajarnya. Dalam ruang belajar hampir kita tidak pernah mendengar pembendahan-pembedahan intelektual yang menjadikan persoalan rakyat kecil sebagai objek persoalan. Normativitas nilai sekolah/kampus menjadi mandul tergantikan oleh mitos-mitos tentang independensi ilmu positif.
Tidak ada pembicaraan ideologis dalam segmen ilmu yang disemai. Tidak ada kolaborasi keilmuan yang dikembangkan, yang mengarah pada upaya untuk mengkonretisasi teori-teori pengetahuan yang ada terhadap persoalan-persoalan sosial yang terjadi. Tidak ada suatu pengintegrasian antara ilmu dengan hal-hal ideologis yang menjadi ranah keberpihakan yang untuk dikembangkan.
Singkatnya, tidak ada pembicaraan-pembicaraan normativitas ilmu dalam sekolah yang berpihak. Penindasan, ketidakadilan, dengan segenap struktur melingkupi masyakarat nyaris tidak pernah menjadi konsen pengelaborasian ilmu. Hasilnya pun cukup latah, lahirnya lulusan sekolah/kampus dengan superioritas yang angkuh di masyarakat, dengan keilmuan yang ia miliki seorang sarjana teknik misalnya rela menggusur rumah orang-orang kecil tanpa rasa berdosa.
Kembali ke Sekolah Kolonial?
Kita tentu prihatin. Pasca era ki Hadjar dan Tan Malaka. Orientasi persekolahan yang ada benar-benar bergeser 180 derajat. Yang pada kenyataan lain, bisa dikatakan tak jauh-jauh kembali ke konsep pendidikan ala Belanda di zaman penjajahan. Satu-satunya tujuan adalah melahirkan buruh-buruh terdidik yang tak rupanya adalah budak-budak terdidik. Diarahkan untuk kemudian dikooptasi oleh kepentingan industri, yang pada saat itu adalah pabrik-pabrik gula dan perkebunan milik Belanda.
Belanda yang pada saat itu berkepentingan dalam memelihara kebodohan. Membuat pendidikan didesain bukan untuk menciptakan generasi kritis, melainkan generasi pintar dengan kesadaran naif semata, agar bisa terus dijadikan sekadar sebagai alat untuk menyanggah kepentingan-kepentingan industri Belanda. Dan kita tahu, bahwa Belanda pertama kali menjajah kita adalah Belanda dalam arti persekutuan dagang yang kita kenal VOC itu. Pendidikan memang didesain untuk mengarah pada upaya memenuhi kepentingan industri dan pasar semata .
Ada upaya Belanda untuk sengaja membuat anak didik Bumiputera untuk tumpul memahami persoalan-persoalan sosial yang ada. Belanda berkepentingan atas lahirnya generasi Bumiputera yang pandai berhitung, membaca, dan berbahasa, namun bermental penurut dan pematuh, menghalau-memastikan untuk tidak membiarkan potensi kepribadian kritis bisa tumbuh.
Karena itu, ia (Belanda) lebih memilih memperkenalkan/mengajarkan ilmu-ilmu teknik semata, seperti tata buku dan sebagainya. Dengan imajinasi tentang lahirnya kaum intelektual Bumiputera yang pintar namun buta melihat kondisi sosial yang terjadi. Yang pada akhirnya kepintaran mereka hanya akan berakhir di kantor-kantor ambtenar Belanda, perkebunan-perkebunan Belanda untuk sekadar menjadi kacung, tanpa ada rasa tanggung jawab sosial terhadap kondisi masyarakatnya yang tertindas. Hidup bahagia atas diri sendiri adalah tujuan sekaligus kesadaran yang disemai di benak pelajarnya, tanpa peduli tentang apa yang terjadi dengan orang lain (masyarakat). Tepat ketika Tan menyebut sekolah seperti ini sebagai racun bagi rakyat.
Upaya untuk melucuti ideologi-ideologi keberpihakan seperti ini disemai dengan cara-cara pintar dan halus. Lewat sekolah ia (Belanda) berhasil menghancurkan struktur-struktur komunalitas masyarakat yang telah ada. Memisahkan individu dari masyarakat. Untuk kemudian menciptakan lahirnya generasi dengan personalitas yang terbelah. Suatu personalitas yang diiputi dengan kesadaran naif dan individualis dalam melihat persoalan masyarakat sebagai buah kemalasan masyarakat itu sendiri, yang sama sekali tidak terkait dengan struktur yang menindas.
Inilah yang pernah disebut Marx sebagai bentuk pemutusan kesadaran ideologis lewat sekolah. Dalam pandangan Marx, bahwa seorang individu yang terspesialisasi dan terdidik secara sempit akan menjadi seseorang yang terputus dari seluruh umat manusia. Sekolah bahkan lebih candu dari agama itu sendiri. sekolah tidak hanya menyuplai kesadaran fatalis seperti agama, tapi bahkan membekali dengan skill-skill teknik untuk mempertahkan modus produksi kapitalisme itu sendiri.
Lantas dengan model sekolah berbasis kapitalis-kolonial seperti ini, kemanakah kita akan mencari para lulusannya? Ataukah kasak-kusuk ini untuk kesekian kalinya mengamini seruan Romo Mangun? “Apa gunanya kita memiliki sekian ratus ribu alumnis sekolah yang cerdas, tapi massa rakyat tetap dibiarkan bodoh? Segeralah kaum sekolah itu pasti akan menjadi penjajah rakyat dengan modal kepintaran mereka!”. Kalau benar seperti itu, sungguh ironis, sekolah yang dibiayai mahal oleh negara dan oleh masyarakat, hanya bisa melahirkan penjajah ketimbang pembebas!?
